Lombok Post
Tanjung

LUCW: Soal Izin, Pemkab Harus Tegas

HARUS TEGAS: Sejumlah wisatawan mancanegara sedang jalan-jalan di Gili Trawangan. Pemkab diminta tegas untuk persoalan perizinan di Gili Trawangan agar tidak merugikan daerah.

TANJUNG- Lombok Utara Corruption Watch (LUCW) ikut menyoroti ketidaktegasan Pemkab Lombok Utara dalam hal perizinan dan pengawasan di Gili Trawangan. LUCW melihat pemkab tidak benar-benar serius menangani persoalan perizinan di kawasan pariwisata tersebut. Hal ini terbukti masih ditemukannya pengusaha yang sudah membangun meskipun belum mengantongi izin.

”Inilah salah satu tidak tegasnya pemkab dalam melakukan pengawasan dan penindakan terhadap persoalan izin,” ujarnya Direktur LUCW Tarpiin Adam, kemarin (24/7).

Ditambahkan Adam, berdasarkan data yang dimiliki, banyak sekali unit usaha dan kegiatan yang dikomersilkan di Lombok Utara tidak berizin. Meskipun data ini disodorkan ke pemerintah, pihaknya pesimis akan ditindaklanjuti karena ketegasan pemkab sangat kurang.

 Menurut Adam, jika persoalan perizinan ini dibiarkan terus menerus apalagi di kawasan pariwisata tentu akan merugikan daerah. Secara otomatis tanpa memiliki izin maka serapan pendapatan asli daerah (PAD) akan rendah. ”Ini akan merugikan daerah dan menguntungkan oknum,” tandasnya.

Lebih lanjut, Adam berharap, pemerintah bisa bersikap tegas soal perizinan ini. Pihaknya mendukung pemkab yang terbuka dengan investor. Namun jika investor tidak mengikuti aturan daerah maka itu akan merugikan pemkab. ”Mau untung malah buntung,” cetusnya.

Untuk itulah dia berharap pemkab tegas. Apalagi Gili Trawangan menjadi salah satu lokasi yang banyak diincar investor. Jika satu perusahaan dibiarkan membangun tapi belum memiliki izin, dikhawatirkan akan diikuti perusahaan lain. ”Tindak tegas yang belum punya izin tapi sudah membangun. Kami yakin masih banyak investor lain yang mau berinvestasi di tiga gili,” pungkasnya.

Sebelumnya diberitakan, salah satu investor yang belum berizin namun sudah membangun di Gili Trawangan adalah Hotel Nero North. Bahkan, pemkab sudah menyegel supaya investor tidak beraktivitas. Namun penyegelan itu tidak digubris oleh investor. Akan tetapi belum ada langkah lanjutan dari pemkab setelah penyegelan tak digubris investor. (puj/r7)

Berita Lainnya

50 Orang Dilatih Jadi Aplikator Risha

Redaksi LombokPost

Rekruitmen P3K Diharapkan Bisa Mulai Tahun Depan

Redaksi LombokPost

Kantor Sementara DPRD Mulai Dibangun

Redaksi LombokPost

Warga Dusun Boyotan Terancam Tak Dapat Rp 50 Juta

Redaksi LombokPost

Baru 40 Sekolah Rusak Berat Dirobohkan

Redaksi LombokPost

Sekda Izinkan Huntara BUMN yang Tak Ditempati Dibongkar, Asal…

Redaksi LombokPost

Empat Puskesmas Darurat Mulai Beroperasi

Redaksi LombokPost

7.000 Petisi Penolakan Juknis Bantuan Gempa

Redaksi LombokPost

Pelebaran Jalan Ganggu Distribusi Air

Redaksi LombokPost