Lombok Post
Kriminal

Borok Merger BPR Semakin terbuka

SAKSI MERGER: Ketua Tim Akuntansi dan IT Firmansyah saat memberikan kesaksian dalam sidang dugaan korupsi merger PT BPR NTB di Pengadilan Tipikor Mataram, kemarin (25/7).

MATARAM-Sidang dugaan korupsi merger BPR NTB kembali bergulir di Pengadilan Tipikor Mataram, kemarin (25/7). Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB menghadirkan tiga saksi, yakni wakil bendahara, ketua Akuntansi dan IT, serta anggota SDM tim konsolidasi.

Persidangan kemarin kembali mengungkap penyusunan laporan kegiatan fiktif yang disusun di rumah terdakwa Ikhwan. Penyusunan laporan dimaksudkan untuk menutupi biaya percepatan perda.

Praktik penyusunan laporan itu dibeberkan Anggota SDM Tim Konsolidasi Idham. Pria yang juga sebagai staf di Biro Administrasi Perekonomian mengatakan, dirinya pernah menerima perintah tugas di luar kewenangannya sebagai anggota SDM.

”Saya pernah diperintah di kantor oleh Pak Karo (Manggaukang Raba). Bahasanya, tolong bantu mereka (tim konsolidasi, Red),” kata Idham.

Idham mengaku kalau perintah dari Manggaukang Raba terkait bantuan untuk perizinan dari OJK dalam pembentukan PT BPR NTB. Serta, menyiapkan pembahasan RUPS Luar Biasa.

”Perintah Karo Ekonomi kebanyakan saya kerjakan. Mau menolak juga susah,” ungkap dia.

Saksi kemudian mengatakan kalau penyusunan izin prinsip serta persiapan RUPSLB dilakukan di rumah Ikhwan. Padahal, dari keterangan saksi-saksi sebelumnya, kegiatan di rumah terdakwa terkait penyusunan laporan kegiatan fiktif.

”Menyiapkan izin prinsip di rumah Pak Ikhwan. Penyusunan berkas-berkas dan lampiran,” aku Idham.

Lampiran yang dimaksud Idham merupakan kuitansi berupa pembayaran honor atas sejumlah kegiatan fiktif. Penasihat hukum terdakwa Mutawalli, Suhartono lantas menanyakan, untuk apa kuitansi itu ditandatangani, tapi tidak ada kegiatan dan uang yang diterima.

”Waktu disodorkan itu, ada bahasa dari Pak Ikhwan, tandatangani saja. Ini perintah (harus) tanda tangan. Kalau sudah ditandatangani, jaksa tidak bisa apa-apa,” bebernya.

Pembuatan laporan kegiatan fiktif ini kembali dikejar penasihat hukum terdakwa Ikhwan, Umaiyah. Dia sempat menanyakan mengenai surat perintah tugas sebelum kegiatan di rumah terdakwa Ikhwan.

Mengenai itu, Idham mengaku jika dirinya yang membuat surat tugas tersebut. Tetapi, berdasarkan perintah dan arah dari pimpinannya. ”Yang ngetik saya, atas perintah. Konsepnya berdasarkan perintah,” ujar dia.

Surat tugas yang dimaksud Umaiyah berisi enam nama. Antara lain, Manggaukang Raba, Muhammad Abduh, Lalu Syamsudin, Sadikin Amir, Firmansyah, dan Idham. Keenam orang tersebut diperintahkan untuk melaksanakan dua kegiatan.

Yakni, kajian akademik konsolidasi PD BPR NTB dan penilaian kinerja direksi dan divisi PD BPR NTB. Hanya saja, surat perintah tugas yang ditandatangani Manggaukang Raba digunakan sebagai kedok untuk menyusun laporan kegiatan fiktif di rumah Ikhwan.

Idham sendiri mengaku tidak kuasa menolak perintah-perintah dari atasannya.”Takut Pak (hakim), karena kasubbag saya, yang saya anggap sebagai orang tua sendiri, sudah 12 tahun kerja bersama, saya dicuekin karena dianggap tidak pro konsolidasi,” ungkap Idham.

Sementara itu, saksi lainnya, Ketua Akuntansi dan IT Firmansyah lebih banyak menjelaskan mengenai kerja timnya. Selain menyusun neraca kuitansi seluruh BPR NTB, tim juga bertugas untuk memfasilitasi vendor penyedia jasa IT.

”Kami hanya memfasilitasi antara vendor dengan tim saja,” kata Firmansyah.(dit/r2)

Berita Lainnya

Jaksa Siap Eksekusi Baiq Nuril

Redaksi LombokPost

Dana BOS Dipakai Untuk Beli Motor

Redaksi LombokPost

Musim Hujan Tiba, 122 Polisi Siaga

Redaksi LombokPost

Bukti Kejahatan 2018 Dimusnahkan

Redaksi LombokPost

Baiq Nuril Siap Ajukan PK

Redaksi LombokPost

Jasad Bayi Membusuk di Bukit Korea

Redaksi LombokPost

Kenali Modus Jambret

Redaksi LombokPost

Polda NTB Berikan Data Penyidikan ke Bareskrim

Redaksi LombokPost

Berkas TPPO Riyadh Kembali Dilimpahkan

Redaksi LombokPost