Lombok Post
Headline Politika

Rijal Minta Mudahan Kembalikan Aset Partai

H Syamsu Rijal

MATARAM –Terbitnya surat Kemenkumham yang mengakui kepengurusan OSO-Hary Lontung Siregar, tidak meredakan konflik dalam kubu Hanura. Sejak surat itu turun, kepengurusan di NTB berada di tangan H Syamsu Rijal. Sebelumnya Partai Hanura terpecah menjadi dua kubu. Satu kubu lain dipegang oleh H Mudahan Hazdie.

Permasalahan kembali timbul pascapenerbitan surat tersebut. Menurut Syamsu Rijal, dirinya mendapat surat perintah untuk mengambil semua aset partai yang ada di Mudahan.

”Oleh pimpinan, kami diminta untuk mengambil seluruh aset DPP sebagai DPD yang sah di NTB,” ujarnya, kemarin.

Namun Mudahan seolah tidak mengindahkannya. Berbagai upaya pendekatan telah dilakukan. Ketua Umum Oesman Sapta sampai mengirimi Mudahan Hazdi surat pemberitahuan.

”Surat itu tentang restrukturisasi reposisi dan revitalisasi, langsung dari pusat,” ucapnya.

Di dalam surat tersebut, Mudahan diminta untuk mengembalikan aset DPP berupa mobil operasional partai. Rijal menyebutkan bahwa Mudahan tidak ingin mengembalikan mobil tersebut. Mudahan berdalih pengembalian tersebut harus ada keputusan inkracht.

”Tapi kan tidak bisa, sementara yang merekomendasikannya itu sudah pada pindah partai, seperti Sudding sudah pindah ke PAN, Suharto sudah ke Nasdem, Bur ke PPP,” paparnya.

Untuk menghindari hal-hal tidak diinginkan, pihaknya telah melaporkan Mudahan ke Bawaslu dan juga Polda NTB.

”Jadi kita sudah laporkan ke Polda juga terkait dengan tindakan melawan hukum, karena menaruh barang operasional partai di rumah,” tukasnya.

Sehingga ia sangat mengharapkan agar mobil operasional partai tersebut dikembalikan. Tidak terus menerus berdalih untuk mengulur waktu. Karena Rijal pun melihat ada dampak baik dan buruk jika tidak juga dikembalikan.

”Kita khawatirkan dipakai aneh-aneh sama orang, jadilah Hanura yang kena,” katanya.

Rijal memberi tenggat waktu bagi Mudahan hingga 1 Agustus mendatang. Jika sampai waktu tersebut tidak dikembalikan, pihaknya akan mengambil dengan paksa.

”Kita harap Pak Mudahan jangan membuat gaduhlah,” pungkasnya.

Sementara itu, Mudahan Hazdie menuturkan dirinya bukan tidak mau mengembalikan. Hanya saja ia taat akan hukum yang berlaku.

”Saat ini masih banding, jadi kita tunggu sampai selesai pengadilan ada keputusan hukum yang berkekuatan hukum tepat,” ujarnya.

Ia menambahkan, proses banding yang diajukan kubu OSO-Harry Lontung Siregar tidak boleh mengenyampingkan penetapan pengadilan PTUN No. 24/G/2018/PTUN.JKT. Putusan itu berisi penundaan pelaksanaan surat keputusan Mekumham RI tentang Restrukturisasi, Reposisi dan Revitalisasi Pengurus DPP Hanura masa bakti 2015-2020.

”Jadi tidak boleh ada pihak yang melakukan langkah mengambil aset (kendaraan) dan PAW sampai ada keputusan hukum yang berkekuatan tetap,” tegasnya.

Ia mengatakan tidak ada niat sedikitpun untuk menahan aset. Langkah yang diambilnya ini juga untuk mematuhi instruksi DPP dan pendiri partai Jenderal (Purn) Wiranto.

”Ini bukan hanya di NTB, tapi di seluruh Indonesia,” paparnya.

Seluruh kubu munaslub, katanya, tidak ada yang menyerahkan sampai ada keputusan inkracht. Jika lusa kubunya dinyatakan kalah, pihaknya akan langsung menyerakan aset yang dimaksud.

”Tidak ada gunanya kami menahan aset, kami hanya menghormati proses pengadilan yang tengah berlangsung,” tegasnya.

Mudahan pun menegaskan dirinya tak masalah jika dilaporkan. Ia mempersilakan Rijal melaporkannya. ”Silakan saja. Kita lihat siapa yang tidak taat hukum,” pungkasnya. (cr-eya/r4)

Berita Lainnya

Kematian Bayi Lotim Menurun

Redaksi LombokPost

Penyeberangan di Pelabuhan Lembar Molor

Redaksi LombokPost

Polres Loteng Siap Bersinergi Dengan Media

Redaksi LombokPost

PDIP Panaskan Mesin Partai

Redaksi LombokPost

Bangun Tidur, Begal Dicokok Polisi

Redaksi LombokPost

Pak Jokowi, Bebaskan Baiq Nuril!

Redaksi Lombok Post

Penangan Pascagempa Lamban

Redaksi LombokPost

SMPN 3 Jonggat Terapkan Pembelajaran Berbasis Siswa

Redaksi LombokPost

Pemkab Loteng Siapkan Nikah Massal Gratis

Redaksi LombokPost