Lombok Post
Ekonomi Bisnis

Larangan Menangkap Benih Lobster Rugikan NTB

Bambang Haryo Soekartono

MATARAM-Pemerintah telah melarang penangkapan benih lobster. Hal ini membuat banyak nelayan di NTB yang selama ini mengandalkan pendapatan dari menangkap lobster kehilangan mata pencariannya.

Kondisi tersebut  mengundang keprihatinan Anggota Komisi X DPR RI Bambang Haryo Soekartono. Anggota Fraksi Gerindra DPR RI mengatakan kebijakan tersebut merugikan banyak nelayan.

“Berapa banyak nelayan yang kehilangan pekerjaan karena kebijakan ini,” ujarnya usai kunjungan, kemarin (26/7)

Ia menuturkan, kebijakan tersebut membuat ekspor lobster Indonesia menjadi zero (nol). Padahal sebelumnya Indonesia merupakan pengekspor lobster besar di dunia. Berdasarkan informasi dari dewan kelautan, ekspor lobster mencapai 4 juta ton per tahunnya. NTB sendiri menjadi salah satu penghasil lobster terbesar di Indonesia.

“Banyak devisa yang hilang dari kebijakan tersebut,” sambungnya.

Ia melanjutkan,  sejak diberlakukannya  kebijakan Peraturan Menteri  KKP Nomor 56 Tahun 2016 ini, ada sekitar 10.235 nelayan yang harus kehilangan mata pencariannya. NTB sendiri kehilangan devisa sekitar Rp 680 miliar per tahunnya. Sementara jika dibiarkan hidup di alam bebas, lobster tidak bisa tumbuh dan bertahan hidup.

“Kalau begini bukannya jadi pengekspor terbesar, namun malah kehilangan potensi ekspor,” tukasnya.

Lobster sendiri belum bisa dibenihkan secara rekayasa. Sementara tingkat kehidupannya secara alami hanya 0,1 persen. Jika tidak diambil untuk dibudidaya akan membuat lobster tersebut mati.

“Nelayan justru menyelamatkan potensi ini,” tegasnya.
Bambang mengaku telah banyak menyerap informasi  dari para nelayan. Ia berjanji akan memperjuangkan aspirasi tersebut. Ia berharap aturan yang melarang penangkapan dan budidaya lobster tersebut dicabut dan dikembalikan ke peraturan sebelumnya.

Sementara itu Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) NTB.Lalu Hamdi mengatakan, kunjungan anggota dewan tersebut untuk menyerap aspirasi terkait dengan budidaya lobster di NTB dampak dari pemberlakukan Peraturan Menteri  Nomor 56 tahun 2016.

“Saya sampaikan bahwa di NTB tetap menerapkan permen ini, untuk tidak menangkap lobster  dengan berat 200 gram ke bawah,”akunya.

Ia mengatakan, pihaknya tetap melakukan pembinaan agar tidak ada lagi nelayan yang menangkap lobster. Bahkan pihaknya menyalurkan kompensasi untuk para nelayan lobster. Mereka diarahkan untuk budidaya rumput laut, ikan bandeng dan lainnya.

“Yang telah menerima bantuan tersebut sekitar 2 ribu KK,” tandasnya.

Meski begitu, DKP NTB juga telah menyampaikan beberapa usulan ke  Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Di antaranya agar nelayan diberikan alat tangkap dan kapal. Saat ini pihaknya masih menunggu realisasi usulan tersebut.(fer/r3)

Berita Lainnya

ILBB-Ancora Foundation Bantu Korban Gempa Lombok

Redaksi Lombok Post

Bank Mandiri-Hiswana Migas-Pertamina Jalin Kerjasama

Redaksi Lombok Post

Soft Opening Jannah Tour and Travel Meriah

Redaksi LombokPost

Masyarakat Didorong Gunakan Produk Lokal

Redaksi LombokPost

FWD Life Resmi Hadir di Lombok

Redaksi Lombok Post

Golden Palace Hotel Dikunjungi Wakil Duta Besar Australia

Redaksi Lombok Post

BI Sosialisasi Kartu GPN di Kota Bima

Redaksi Lombok Post

Distribusi Kartu Berlogo GPN Dekati Target

Redaksi LombokPost

Avian Brands Peduli Bangun Kembali Lombok

Redaksi Lombok Post