Lombok Post
Headline Metropolis

805 Honorer Ancam Mogok Kerja!

MENUNGGU HARAPAN: Ratusan Honorer K2 Kota Mataram menggelar pertemuan dengan Pemerintah Kota Mataram beberapa waktu lalu. Dalam pertemuan itu, mereka menyampaikan aspirasinya.

MATARAM-Ratusan honorer mengancam. Mereka akan mogok kerja. Alasannya masuk akal. Kecewa karena insentif yang diterimanya tidak sesuai.

Juru bicara sekaligus ketua Forum Honorer K2 Mataram Muzakallah sudah membahas ini bersama dengan pengurus forum lainnya. “Total honorer yang akan mogok ada 805,” kata Muzakallah.

Beberapa kali pertemuan forum, arah anggota selalu minta sikap tegas. Menyikapi sikap pemkot yang masih adem ayem. Terutama dalam hal regulasi yang dapat memayungi kerja tenaga honorer.

“Dari hasil telaah kami pada Undang-Undang Ketenagakerjaan, upah yang diterima teman-teman juga sangat tidak layak,” sesal pria yang karib di sapa Mung ini.

Ia lantas membandingkan dengan tenaga lepas pemerintah kota. Seperti petugas sampah dan tukang sapu. Pendapatan mereka disebut mencapai Rp 1,2 juta per bulan. Sedangkan para honorer K2 yang notabene guru, hanya digaji Rp 270 ribu.

“Masa tukang sapu dapat Rp 1,2 juta sedangkan para guru yang membangun generasi  bangsa dan daerah ini hanya di beri Rp 270 ribu,” protesnya.

Mung membantah aksi protes ini bentuk minimnya rasa syukur. Tapi faktanya ini telah mendorong senjangnya kesejahteraan. Antara honorer dengan PNS.

Mereka sudah bulat untuk turun aksi. Jika tuntutan perbaikan ekonomi tidak juga didengar oleh pemerintah. “Waktunya memang belum bulat. Tapi kami pastikan bulan-bulan ini kalau pemerintah masih diam saja. Pemkot tidak adil,” sesalnya.

Beberapa kali pertemuan yang diiniasiasi forum K2 faktanya tidak ada hasil. Pertemuan demi pertemuan hanya jadi seremoni. Para honorer tetap tertekan di tempat bekerja. Bahkan cenderung jadi sapi perah oleh oknum yang berstatus PNS.

“Guru saja kami ada 427 orang. Mereka ada yang berstatus PTT dan GTT. Selebihnya tesebar di instansi pemerintah lainnya,” jelasnya.

Mung mengatakan, honorer sudah siap dengan segala konsekwensi. Termasuk jika nantinya akhirnya dipecat hanya karena menyuarakan tuntutannya. “Kami sudah mempertimbangkan segalanya dengan sangat matang,” tegasnya.

Kalau akhirnya pemkot ringan tangan memberhentikan 805 honorer K2 itu, baginya tidak jadi soal. Toh para honorer selama ini sudah bekerja habis-habisan. Mengawal agar roda birokrasi dan pelayanan di instansi mereka bekerja berjalan baik.

“Coba tanya teman-teman honorer itu. Siapa sebenarnya yang bekerja keras selama ini, honorer atau para PNS?” cetusnya.

Tuntutan honorer dinilainya wajar. Bahkan manusiawi. Mengingat mereka bukan robot yang saban waktu bisa diperas tenaganya. Tetapi tidak membutuhkan energi untuk bekerja.

Mung mengingatkan jika para honorer itu sebagian besar adalah orang-orang yang sudah berkeluarga. “Apa iya dengan Rp 270 ribu bisa cukup? Sementara mereka harus membiayai anak istri. Terpaksa banyak diantaranya akhirnya kerja serabutan juga,” ungkapnya.

Ia membandingkan dengan guru yang berstatus PNS yang sebenarnya sudah mapan. Tapi masih serakah mengejar sertifikasi dan juga dapat TKD. “Kami cuma ingin dihargai secara layak. Apa salah?” cetusnya.

Salah satu honorer yang enggan disebutkan namanya menilai, justru pemerintah yang rugi. Terutama jangka pendeknya jika nekat memecat 805 K2 di Kota Mataram. Honorer yang bekerja di tenaga teknis ini mengaku, selama ini merekalah yang bekerja habis-habisan.

“Ya PNS-PNS tua itu banyak kok yang tidak bisa operasikan komputer. Kami yang honorer bahkan diminta untuk mengerjakan tugas mereka,” cetusnya.

Kepergian tenaga honorer berarti kerugian instansi. PNS-PNS itu akan kelabakan mengoperasikan komputer. Setidaknya jika mereka memilih mengangkat tenaga baru, pasti butuh waktu. Mengajari dan beradapatsi pada tugas-tugasnya.

“Apa iya juga tenaga baru mau digaji Rp 270 ribu? Coba saja,” tantangnya.

Ia yakin banyak instansi yang akan mangkrak. Terutama yang dipekerjakan di sektor layanan publik. Atau yang selama ini dibebani jam-jam mengajar lebih. Sedangkan guru pengampu yang sebenarnya punya tugas, lebih banyak bersantai.

“Ada pula yang cari tambahan penghasilan. Sedangkan tugas dan tanggung jawabnya ia bebankan pada honorer,” bebernya.

Sikap diam pemerintah benar-benar membuat dirinya kecewa. Bagaimana tidak, honor yang tidak seberapa harus dibebani juga oleh mental penjajah para PNS malas.

“Pertanggung jawaban mereka tidak hanya pada pemerintah yang mengangkatnya. Tapi juga di hadapan Tuhan karena sikap tidak amanahnya,” sesalnya.

Sekda Kota Mataram H Effendi Eko Saswito berusaha tenang. Menyikapi rencana mogok kerja para Honorer K2. Ia berharap para honorer mau membicarakan ini lagi secara baik-baik dan mencari jalan keluarnya bersama-sama.

“Mogok atau demo itu tentu hak konstitusional mereka. Tapi alangkah bijaknya kalau ini dibahas secara baik-baik, dari pada mogok kerja,” kata Eko.

Mogok kerja tidak hanya akan merugikan karir mereka. Jika misalnya salah satu instansi tempatnya bekerja akhirnya memutuskan untuk memberhentikan mereka. Tetapi tanggung jawab mereka pada generasi yang dibina. Eko sendiri mengakui peran para honorer terutama yang jadi guru cukup besar.

“Toh pemerintah selama ini tidak pernah menutup diri kan? Jadi sebaiknya kita bahas lagi. Jangan sampai akhirnya merugikan banyak orang, hanya karena terganggunya sistem oleh aksi mogok itu,” ujarnya.

Lebih jauh ia menegaskan, Pemerintah Kota Mataram tidak pernah berpangku tangan. Tapi aturan yang mendasari untuk pengangkatan honorer K2 ini belum ada. Jika memaksakan diri, pemerintah bisa dihadapkan pada pesoalan hukum.

“Payung hukum pengangkatan ini memang yang belum ada. Tidak mungkin kami paksakan,” jelasnya.

Karenanya, sampai saat ini Pemerintah Kota Mataram masih posisinya menunggu. Jika saja nanti ada peluang aturan pemkot bisa mengangkat tenaga Honorer K2. Tentu pemerintah tidak akan menunggu honorer sampai melakukan aksi mogok.

“Kalau ada payung hukumnya, tak perlu repot-repot sampai aksi,” yakinnya.

Pihaknyalah yang akan jemput bola. Mengangkat honorer K2 agar taraf hidupnya bisa lebih layak. Sayangnya aturan yang ditunggu-tunggu itu sampai saat ini belum ada.

“Jadi sebaiknya mari kita bicarakan ini lagi dengan baik-baik dan penuh rasa kekeluargaan,” harapnya. (zad/r5)

Berita Lainnya

Kekayaan Tersembunyi Pantai Penghulu Agung Ampenan

Redaksi LombokPost

Hasil Produksi Langsung Dibeli Pengusaha

Redaksi LombokPost

DBD Bisa Jadi Ancaman Serius Pengungsi

Redaksi Lombok Post

Ahyar Tidak Puas dengan Hasil CPNS

Redaksi Lombok Post

PLN Luncurkan Layanan Satu Pintu

Redaksi Lombok Post

Hanya Ngebut di Depan Jokowi, Perbaikan Rumah Korban Gempa Lamban

Redaksi Lombok Post

Nuril pun Menangis, Aksi Bela Nuril Terus Mengalir

Redaksi Lombok Post

Kematian Bayi Lotim Menurun

Redaksi LombokPost

Penyeberangan di Pelabuhan Lembar Molor

Redaksi LombokPost