Lombok Post
Metropolis

Dewan Dorong Gempa Lombok Naik Status Dari Bencana Daerah Jadi Nasional

HANCUR: Marsan, warga Dusun Ranjok Utara, Desa Dopang, Kecamatan Gunung Sari Lombok Barat meratapi puing-puing rumahnya yang hancur akibat gempa 7.0 SR, Minggu (5/8) malam.

MATARAM-DPRD NTB berharap gempa bumi Lombok naik status dari bencana daerah jadi bencana nasional. Harapan ini diungkapkan oleh anggota DPRD NTB H Johan Rosihan. “Sudah saatnya Pemerintah Provinsi NTB membuka mata terhadap status bencana yang terjadi di Lombok,” ujarnya.

Ia menyebut, Pemprov NTB bisa belajar dari bencana meletusnya Gunung Sinabung di Sumatera utara. Pemerintahan di sana semuanya masih normal. Namun Pemprov Sumatera Utara mengirimkan surat kepada Presiden RI dan tidak sanggup untuk mengatasi pascabencana.

“Akhirnya presiden menyatakan itu sebagai bencana nasional,” tegasnya kepada Lombok Post, kemarin (10/8).

Dirinya menyebut, bencana gempa bumi di Lombok, tidak kalah dengan apa yang terjadi di Sinabung. Bahkan jika yang menjadi syarat utama adalah lumpuhnya pemerintahan. Buktinya bisa dilihat secara seksama, kantor Gubernur NTB retak parah. Bahkan pendapa Gubernur NTB saja kena dampak.

“Karena gempa, kantor DPRD rusak, beberapa agenda dewan yang mendesak tertunda, kantor Dikbud hancur dan masih banyak lagi,” jelas Ketua Fraksi PKS DPRD NTB tersebut.

Dengan kondisi tersebut, Johan mengatakan, tinggal sekarang Gubernur NTB mau jujur dengan kondisi seperti ini atau mempertahankan egonya dengan tetap menyatakan masih sanggup mengatasi bencana gempa bumi yang belum ada tanda-tanda mereda. Apalagi, hal yang paling krusial saat ini adalah kondisi keuangan daerah.

Johan menuturkan, dari sisi kemampuan keuangan daerah tentu Pemprov NTB jelas tidak sanggup mengatasi dampak gempa ini baik secara fisik maupun psikis.

“Sebelum gempa saja kita masih pusing mencari dana untuk menutup anggaran yang menjadi prioritas, apalagi pascagempa?” sindir Johan.

Oleh karena itu, sudah saatnya Pemprov NTB lebih melek terhadap kondisi di lapangan. Apalagi data terakhir menyebutkan gempa 6,2 SR yang kembali melanda Lombok pada Rabu (9/8) siang, menambah korban meninggal dunia. Ini sekaligus menambah deretan kerusakan infrastruktur serta memaksa ratusan ribu jiwa untuk tetap tinggal dipengungsian.

Sehingga dengan kenyataan tersebut, memang sudah saatnya bencana gempa bumi yang statusnya diubah menjadi bencana nasional. Sebab menurut Johan, ini akan berpengaruh pada kemampuan Pemprov NTB dalam hal penanganan pascagempa.

“Selain itu, penetapan sebagai bencana nasional akan membuka ruang partisipasi lembaga kemanusian nasional dan international juga negara-negara sahabat,” pungkasnya Johan.

Sementara itu, Ketua Komisi IV DPRD NTB H Wahidin HM Noer menyerukan hal yang serupa. Dia mengatakan, dewan akan terus memperjuangkan status bencana daerah yang terjadi di Lombok saat ini untuk menjadi bencana nasional. Hal ini mengandung makna jika NTB tidak bisa menangani bencana ini sendiri. Artinya harus ada bantuan dan pertolongan dari pihak lain.

“Kita juga membutuhkan pertolongan dana dari APBN untuk mempercepat proses pemulihan gedung pemerintahan, sarana pendidikan dan layanan kesehatan dan lainnya,” pungkas Wahidin. (cr-yun/r7)

Berita Lainnya

Ahyar Bakal Evaluasi Muslim

Redaksi LombokPost

UMK Jadi Pertimbangan Kenaikan Upah Honorer

Redaksi LombokPost

Hindari Berkendara Saat Hujan Lebat

Redaksi LombokPost

Pembuatan RISHA Kini Masalahnya Kekurangan Tukang

Redaksi LombokPost

Modal Awal Rp 800 Ribu, Kini Omzetnya Rp 2,5 Juta Sehari

Redaksi LombokPost

Hujan Deras, PDAM Tetap Ngadat

Redaksi LombokPost

Penyakit Menular Serang Anak Pengungsi

Redaksi LombokPost

Waspada ! Semua Pohon Berpotensi Tumbang!

Redaksi LombokPost

Lahan Menyempit, Petani Terjepit

Redaksi LombokPost