Lombok Post
Politika

Parpol Terancam Diskualifikasi Jika Tak Lapor Dana Kampanye

BERI MATERI: Komisioner KPU NTB H Ilyas Sarbini (kiri) saat menjelaskan teknis pelaporan dana kampanye pada perwakilan partai politik, Senin (10/9).

MATARAM-Sesuai aturan, partai politik harus melaporkan dana kampanye ke KPU. ”Penyampaian laporan awal dana kampanye (LADK) wajib dilakukan 23 September mendatang,” ujar Komisioner KPU NTB Divisi Hukum H Ilyas Sarbini saat sosialisasi dana kampanye kepada partai politik, Senin (10/9) lalu.

          LADK akan diterima KPU paling lambat pukul 18.00 Wita. Jika ada peserta Pemilu 2019 yang tidak melapor hingga batas waktu yang sudah ditentukan maka ada sanksi tegas yang akan diberikan. Yakni akan didiskualifikasi dalam arti akan dibatalkan pencalonannya di wiayah tersebut. ”Yang penting melapor, soal isi rekening tidak berpengaruh, bisa dengan dana awal saat pembuatan rekening saja,” tandasnya.

          Ilyas menjelaskan yang berkewajiban membuat laporan dana kampanye adalah partai politik, pasangan capres dan cawapres, dan calon perseorangan DPD. Dana kampanye harus ditempatkan di rekening khusus. Batas akhir pembuatan rekening khusus dana kampanye ini adalah satu hari sebelum masa kampanye dimulai.

          Tujuan pelaporan dana kampanye, memberikan pandangan bagi peserta pemilu dalam mengelola dan mempertanggungjawabkan pelaporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye yang disusun berdasarkan prinsip legal, akuntabel, dan transparan.

          Sementara itu, sumber dana kampanye bagi partai politik peserta pemilu misalnya dari partai politik itu sendiri, caleg, dan sumber yang sah menurut hukum dari pihak lain. Yakni perseorangan, kelompok, serta badan usaha non pemerintah.

          Untuk pasangan capres dan cawapres, pasangan calon bisa menyumbang dengan uang pribadi. Partai politik pengusung pun bisa menyumbang dana kampanye. Dari pihak lain juga diperbolehkan yakni dari perseorangan, kelompok, serta badan usaha non pemerintah.

          Sedangkan untuk calon perseorangan DPD, sumbangan dana kampanye hanya dari calon tersebut dan pihak lain yang diperbolehkan aturan. ”Bentuk sumbangan bisa uang, barang dan jasa,” tandasnya.

Sumbangan dana kampanye dibatasi. Untuk partai politik dan capres-cawapres, sumbangan dari pihak lain perseorangan maksimal Rp 2,5 miliar, dari pihak lain kelompok Rp 2,5 miliar, dan dari pihak lain badan usaha non pemerintahan Rp 2,5 miliar. Sementara untuk calon DPD, sumbangan dari pihak lain perseorangan Rp 750 juta, pihak lain kelompok Rp 1,5 miliar, dan pihak lain badan usaha non pemerintah Rp 1,5 miliar.

Terpisah, Komisioner Bawaslu NTB Divisi Hukum, Data, dan Informasi Suhardi mengimbau semua partai politik dan peserta pemilu DPD serta tim capres-cawapres menyerahkan laporan awal dana kampanye sesuai batas waktu yang ditetapkan KPU. ”Tahapan ini krusial, karena bisa berimpilikasi terhadap keikutsertaan parpol di wilayah mereka tidak menyerahkan LADK,” pungkasnya. (puj/r4)

Berita Lainnya

Partisipasi Pemilih Nasional Ditarget 77,5 Persen

Redaksi Lombok Post

Pemilu Serentak 2019 Ribet

Redaksi LombokPost

Ma’ruf Amin Kampanye di Pondok?

Redaksi Lombok Post

Tiga Caleg DPRD NTB Dinyatakan TMS

Redaksi LombokPost

Bawaslu Bersiap Pelototi Kiai Ma’ruf, Ingatkan Tidak Kampanye di Ponpes

Redaksi LombokPost

Bung Nuri: Mari Berpolitik Santun

Redaksi LombokPost

DPT HP Akan Dicermati Dua Bulan

Redaksi LombokPost

Fasilitas Kampanye Presiden Petahana, Pesawat Boleh, Kantor Istana Dilarang

Redaksi Lombok Post

Janji Pemecatan Muhir Masih Pepesan Kosong Belaka

Redaksi LombokPost