Lombok Post
Headline Metropolis

Bantuan Presiden Sudah Bisa Cair, Gubernur: Warga Tidak Boleh Dipersulit

Seorang wanita duduk termenung diantara reruntuhan rumahnya di Lingkungan Pengempel Indah, Kota Mataram, kemarin (13/9). Bantuan uang dari pemerintah untuk membangun kembali rumah warga belum diberikan sepenuhnya. 

MATARAM-Tersendatnya pencairan bantuan korban gempa sangat disayangkan. Gubernur NTB TGB HM Zainul Majdi pun sempat protes ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Tapi setelah berkoordinasi, semua kendala pun sudah diselesaikan. Dengan begitu dana disebut kini sudah bisa dicairkan.

”Sudah selesai per kemarin. Sehingga hari ini bisa termanfaatkan dananya,” kata TGB dikonfirmasi koran ini usai meresmikan Bank NTB Syariah di Ballroom Islamic Center, kemarin (13/9).

Berdasarkan keterangan BNPB, dana tidak bisa cair karena salah satu prosedur belum dipenuhi, yakni surat permintaan dari bupati/wali kota. Sebab, dana yang masuk ke rekening warga merupakan dana siap pakai (DSP). Aturannya, penggunaan DSP memerlukan petunjuk pelaksanaan khusus. Salah satunya surat permintaan kepala daerah.

Dalam implementasi di lapangan, persoalan itu menyebabkan warga kesulitan mencairkan bantuan. Persoalan itu diklaim sudah selesai. Sejak Rabu lalu, BNPB menyanggupi semua syarat itu diselesaikan. Standar Operasional Prosedur (SOP) penyaluran bantuan BNPB juga sudah siap.

Dengan begitu tidak akan ada hal-hal yang memperlambat pencairan dana. Bila ada warga yang kehilangan KTP dan KK, masalah itu harus diselesaikan. Warga pasti dikenal tetangganya. Tinggal dibuatkan surat keterangan di kantor desa, maka persoalan selesai. Dalam kondisi bencana harus bisa dimaklumi bersama. Jangan sampai ada hal-hal yang menyulitkan masyarakat.
”Tidak boleh terlalu kaku karena ini situasi bencana,” tegasnya.

Bantuan Bertahap

Sementara itu, penyaluran bantuan dilakukan bertahap. Sebab, rumah yang dibantu harus diverifikasi terlebih dahulu. Tapi TGB berharap dalam satu dua hari ke depan, bantuan bagi korban sudah bisa dicairkan.

Bila sebelumnya langsung ditransfer Rp 50 juta. Pencairan berikutnya ditransfer dua kali masing-masing Rp 25 juta. Tahap pertama Rp 25 juta, kemudian akan dilihat progres pembangunannya. Baru setelah itu dicairkan sisanya Rp 25 juta.

”Intinya tetap sama tapi pola pencairannya yang berubah,” ujarnya.

Sementara itu, Deputi Bidang Rehabilitasi dan Konstruksi BNPB Harmensyah menjelaskan, tidak ada upaya mempersulit pencairan dana. Pemerintah hanya ingin memastikan penggunaan dana bencana tersebut akuntabel. Jika langsung dipakai warga, dikhawatiran masyarakat tidak membangun rumah tahan gempa.

”Akuntabilitas juga perlu, dana kan sudah ada di rekening, sekarang juklak juga sudah ada,” katanya.

Setelah bantuan diberikan, warga diharapkan menggunakan dana untuk membangun rumah. Bangunannya pun harus tahan gempa. Dengan begitu warga tidak lagi menjadi korban gempa berikutnya.

Dalam membangun kembali rumah, masyarakat akan dibina. Kementerian PUPR akan membuatkan desain rumah tahan gempa. Mulai dari standar pondasi, struktur, kolom, balok hingga selesai. Semuda dirancang agar tahan dan aman dari gempa.

Dana APBD

Sementara itu, terkait polemik salah hitung dana APBD untuk penanganan pascagempa di APBD Perubahan 2018, Sekretaris Daerah NTB H Rosiady Sayuti menegaskan bahwa tidak ada salah hitung terkait dana penanganan gempa tersebut.

Dia menegaskan, memang secara eksplisit dana pascagempa di APBD-P 2018 sebesar Rp 53 miliar. Namun, sesungguhnya kata dia, yang tersedia dalam APBD-Perubahan adalah Rp 73,3 miliar. Dia pun mengungkapkan bahwa sebanyak Rp 20,3 miliar dana tersebut merupakan program aspirasi para anggota DPRD NTB yang tersebar dalam program kegiatan Organiasi Perangkat Daerah.

“Itu peruntukkannya untuk penanganan korban bencana di Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa,” tandasnya. Karena itu, tak ada salah hitung sama sekali.

Pak Ros, sapaan beken Rosiady menambakan, saat ini, Pemprov bersama kabupaten/kota yang difasilitasi BNPB kini sedang menyusun rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. Nantinya dalam rencana aksi ini akan terlihat dengan jelas dukungan APBN, APBD provinsi dan APBD kabupaten/kota.

Dijelaskan Pak Ros, rehabilitasi rumah rusak berat, rusak sedang, dan rusak ringan seluruhnya akan dibiayai pemerintah pusat. Pembangunannya diselesaikan enam bulan. Karena kebijakan pemerintah pusat tidak menyediakan dana untuk pembangunan hunian sementara (huntara), maka untuk mengantisipasi datangnya musim hujan pemerintah daerah telah mengusulkan kepada pemerintah pusat agar bantuan sebesar Rp 50 juta untuk pembangunan rumah tahan gempa sekaligus pada tahap awal dapat digunakan untuk membiayai pembangunan huntara di lokasi rumah masing-masing.

“Selain itu, pemerintah juga mendorong lembaga-lembaga non pemerintah untuk membantu pembangunan hunian sementara tersebut,” kata dia.

Sedangkan, dana dalam APBD-P 2018 diarahkan untuk membangun kebutuhan pelayanan dasar seperti air bersih dan sanitasi lingkungan. Termasuk pemulihan psikososial di lokasi pengungsian.

Semenjak penanganan gempa, Pemprov telah menggelontorkan dana sebesar Rp 18,35 miliar. Bersumber dari APBD sebesar Rp 4,35 miliar dan sumbangan masyarakat sebesar sedikitnya Rp 14 miliar. Sementara terkait langkah-langkah yang dilakukan untuk memastikan tidak adanya gejolak harga kebutuhan pokok, saat ini disiapkan pasar murah di sejumlah lokasi bencana. (ili/kus/r8)

Berita Lainnya

Taksi Online Jangan Parkir Sembarangan!

Redaksi LombokPost

Bantuan Jadup Urung Disalurkan

Redaksi LombokPost

Pajak Panelnya Dihapus Dong!

Redaksi LombokPost

Jasad Bayi Membusuk di Bukit Korea

Redaksi LombokPost

Polda NTB Berikan Data Penyidikan ke Bareskrim

Redaksi LombokPost

Waspada Banjir Kiriman!

Redaksi LombokPost

Dinas Pendidikan Loteng Gelar Latihan Dasar Kepemimpinan

Redaksi LombokPost

Waspada Calo PNS !

Redaksi LombokPost

Sosialisasikan Migrasi Aman Dengan Drama Rudat

Redaksi LombokPost