Lombok Post
Tanjung

Gempa Jangan Dijadikan Alasan untuk Libur

H Najmul Akhyar

TANJUNG-Sebulan lebih pascagempa, pelayanan di pemerintahan sudah berjalan normal. Para staf pemerintahan diharapkan tidak memanfaatkan momen bencana untuk libur. Sebab hal itu menjadi salah satu dasar Pemkab Lombok Utara untuk menghitung tunjangan yang akan diberikan.

“Tidak boleh ada yang menjadikan alasan gempa untuk berlibur,” tegas Bupati Lombok Utara H Najmul Akhyar, kemarin (14/9)

Ia menuturkan, kinerja pemerintahan sudah kembali membaik. Baik ASN maupun tenaga kontrak sudah kembali bekerja. Sebab referensi kinerja saat ini adalah absen kehadiran yang menjadi sistem data keseharian.

“Karena inikan bukan libur justru menurut saya saat seperti inilah seorang ASN itu menunjukkan dedikasinya,” sambungnya.

Dengan sistem data absensi  tersebut dapat memperlihatkan siapa saja ASN dan tenaga kontrak yang memanfaatkan bencana sebagai liburan. Pihaknya tidak mentolerir apapun alasannya, sebab semua mengalami hal yang sama.

“Kalau berbicara trauma karena rumah kita kena, kalau itu sama saya juga rumah habis, keluarga saya juga semua terdampak, tapi seperti apapun itu, di pundak kita inikan ada beban,” jelasnya.

Menurut dia, di saat momen inilah dedikasi para pejabat hingga staf pemerintahan perlu diperlihatkan. Sebab itu ia tidak memaksakan agar mereka berpakaian seragam saat bertugas.

“Mau pakai baju biasa juga boleh  yang penting ada di kantor dan melaksanakan kewajibannya,” katanya.

Menurut Najmul, pelayanan sebagaimana mestinya merupakan hal terpenting saat ini. Pakaian tidak menjadi satu- satunya substansi penting, melainkan pekerjaannya. Sebab itu sementara ini kehadiran menjadi indikator di sistem data harian Pemkab Lombok Utara.

“Itu sebagai patokan kita untuk mengukur kinerjanya,” pungkasnya.

Hasil kinerja nantinya akan menentukan jumlah tunjangan yang akan didapatkan. Semakin rajin, maka dia semakin bagus dan bisa menerima secara penuh. Sedangkan semakin sedikit masuk kerja, maka sedikit juga mereka mendapatkan nanti.

” UU kan sudah menjelaskan itu” tandasnya. (fer/r7)

Berita Lainnya

50 Orang Dilatih Jadi Aplikator Risha

Redaksi LombokPost

Rekruitmen P3K Diharapkan Bisa Mulai Tahun Depan

Redaksi LombokPost

Kantor Sementara DPRD Mulai Dibangun

Redaksi LombokPost

Warga Dusun Boyotan Terancam Tak Dapat Rp 50 Juta

Redaksi LombokPost

Baru 40 Sekolah Rusak Berat Dirobohkan

Redaksi LombokPost

Sekda Izinkan Huntara BUMN yang Tak Ditempati Dibongkar, Asal…

Redaksi LombokPost

Empat Puskesmas Darurat Mulai Beroperasi

Redaksi LombokPost

7.000 Petisi Penolakan Juknis Bantuan Gempa

Redaksi LombokPost

Pelebaran Jalan Ganggu Distribusi Air

Redaksi LombokPost