Lombok Post
Headline Metropolis

Keuangan Pemerintah Masih Kuat untuk Tangani Pascagempa Lombok Sumbawa

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) NTB Taukhid

MATARAM-Kementerian Keuangan mendukung penuh upaya rekonstruksi dan rehabilitasi gempa Lombok. Masyarakat NTB tidak perlu ragu, sebab pusat punya komitmen kuat untuk dukungan anggaran.

”Soal dukungan dana tidak usah diragukan,” kata Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) NTB Taukhid, kemarin.

Anggaran penanggulangan gempa Lombok sudah dialokasikan tahun ini. Kementerian Keuangan menyiapkan dana cadangan bencana Rp 3,3 triliun di Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Dana itu bisa dipakai untuk gempa Lombok.

Dana pusat tidak semua disalurkan dalam bentuk uang. Tapi dibelanjakan untuk mendukung kebutuhan penanggulangan bencana melalui kementerian dan lembaga. Baik pengadaan logistik, pembelian kebutuhan pengungsi, pengerahan pasukan TNI-Polri, dan sebagainya. Semuanya itu menggunakan dana pusat. Termasuk juga dana perbaikan rumah rusak.

”Pemerintah tidak bagi-bagi uang tapi dipakai untuk melayani kebutuhan bencana,” katanya.

Dukungan anggaran tidak hanya tahun ini. Pusat juga akan mengalokasikan dana lebih besar di 2019. Sehingga masyarakat tidak perlu resah dengan isu kurangnya anggaran dari pusat.

Kepala Bidang Perbendaharaan BPKAD NTB Syamsuddar mengakui, dukungan dalam bentuk tambahan dana transfer tidak ada. Sebab, tahun ini tidak ada APBN Perubahan. Tapi dana bencana yang masuk melalui BPBD cukup banyak. Guna menjamin akuntabilitas penggunaan dana bencana, pemprov menggandeng BPKP dan Inspektorat.

”Mereka melakukan pendampingan agar tidak salah,” ujarnya.

Taukhid sangat optimis, perekonomian NTB akan segera membaik. Meski diguncang gempa sangat dahsyat, namun tidak membuat pertumbuhan ekonomi anjlok. Bila Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) memprediksi kemiskinan bertambah 1 persen, baginya tidak separah itu. Ia menilai masyarakat NTB cukup kuat menghadapi bencana. Meski rumah mereka rusak, namun penghasilan mereka tetap ada.

Banyak warga tetap bekerja dan memiliki pengasilan dari bertani dan beternak. Pasar-pasar juga sudah mulai hidup, aktivitas perekonomian perlahan mulai membaik. Bila ukuran kemiskinan bukan rumah, maka penambahan masyarakat miskin tidak setinggi itu.

Sektor pariwisata sekarang lesu karena isu yang berkembang Lombok hancur seluruhnya. Padahal beberapa destinasi wisata masih bisa dikunjungi. Bahkan dalam waktu dekat, acara kementerian dan lembaga akan diarahkan ke NTB. Itu untuk mendeklarasikan NTB aman dikunjungi.

Fiskal Pemerintah Kuat

Taukhid juga meyakinkan NTB tidak akan terlalu terpuruk. Dari sisi fiskal, kemampuan keuangan pemerintah sangat kuat. Terlihat dari realisasi dana transfer yang cukup bagus. Baik itu dalam bentuk Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Insentif dan dana desa. Dari pagu Rp 15,3 triliun, sudah ditransfer ke kas umum pemerintah daerah Rp 10,4 triliun lebih atau 67,98 persen.

Uang yang sudah masuk ke kas Pemprov Rp 2,2 triliun lebih dari pagu Rp 3,3 triliun lebih. Pemkab Lombok Barat Rp 875 miliar lebih dari pagu Rp 1,2 triliun. Pemkab Lombok Tengah Rp 1,1 triliun lebih dari pagu Rp 1,6 triliun lebih. Pemkab Lombok Timur Rp 1,3 trilun lebih dari pagu dana Rp 2 triliun lebih.

Demikian juga dengan Pemkab Bima punya uang Rp 1 triliun lebih dari pagu Rp 1,5 triliun. Sumbawa Rp 920 miliar lebih dari pagu Rp 1,3 triliun. Pemkab Dompu Rp 668,7 miliar dari pagu Rp 904 miliar lebih. Pemkab Sumbawa Barat Rp 579,7 miliar dari Rp 927 miliar lebih.

Pemkab Lombok Utara Rp 475 miliar lebih dari pagu Rp 696 miliar lebih. Kota Mataram Rp 638,7 miliar dari pagu Rp 936,9 miliar, dan Kota Bima Rp 496 miliar lebih dari Rp 684 miliar lebih. ”Ini uang yang masuk ke kas daerah. Jadi kalau ada yang bilang keuangan Pemda sulit harusnya terbantahkan,” tegas Taukhid.

Belanja pemerintah pusat di NTB juga tidak terpengaruh gempa. Realisasi belanja pusat tetap jalan. Total ada 2.701 kontrak proyek sudah dibuat, nilainya Rp 1,7 triliun. ”Artinya realisasi belanja pemerintah pusat terus berjalan,” katanya. (ili/r8)

Berita Lainnya

DBD Bisa Jadi Ancaman Serius Pengungsi

Redaksi Lombok Post

Ahyar Tidak Puas dengan Hasil CPNS

Redaksi Lombok Post

PLN Luncurkan Layanan Satu Pintu

Redaksi Lombok Post

Hanya Ngebut di Depan Jokowi, Perbaikan Rumah Korban Gempa Jalan di Tempat

Redaksi Lombok Post

Nuril pun Menangis, Aksi Bela Nuril Terus Mengalir

Redaksi Lombok Post

Kematian Bayi Lotim Menurun

Redaksi LombokPost

Penyeberangan di Pelabuhan Lembar Molor

Redaksi LombokPost

Ahyar Bakal Evaluasi Muslim

Redaksi LombokPost

UMK Jadi Pertimbangan Kenaikan Upah Honorer

Redaksi LombokPost