Lombok Post
Kriminal

Kunci Aliran Dana Ada di Tersangka

Ketut Sumedana

MATARAM-Penyidikan Kejaksaan Negeri (Kejari) Mataram terus menelisik aliran dana dugaan korupsi yang melibatkan oknum dewan H Muhir. Jaksa menduga tersangka Muhir tidak sendirian. Ada pihak lain yang diduga terlibat pula dalam kasus suap proyek rehabilitasi gedung sekolah SD dan SMP pascagempa.

Dugaan itu sedang didalami. Beberapa pihak telah dimintai keterangan. Termasuk Kadisdik Kota Mataram H Sudenom. Kajari Mataram Ketut Sumedana mengatakan, kunci pengembangan kasus maupun aliran dana berada di tangan tersangka. Kalau Muhir kooperatif, jujur dalam mengungkap fakta, tak menutup kemungkinan ada pihak lain yang ikut terseret.

”Kuncinya ya di tersangka itu,” kata Sumedana.

Muhir diketahui meminta jatah atas masuknya dana rehabilitasi SD dan SMP di Kota Mataram, di APBD Perubahan. Permintaan tersebut ditujukan kepada Kadisdik Mataram Sudenom.

Permintaan jatah atau fee atas realisasi anggaran, diduga bukan kali ini saja dilakukan tersangka. Muhir kerap meminta jatah kepada SKPD di lingkup Pemkot Mataram. Tidak saja di Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Mataram.

Perbuatan koruptif Muhir, tak terlepas dari posisinya sebagai anggota DPRD Kota Mataram. Muhir duduk sebagai Ketua Komisi IV sekaligus masuk dalam Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Mataram.

Muhir diduga memanfaatkan posisinya sebagai di Banggar DPRD Mataram. Tersangka bisa dengan mudah mengetahui rancangan mengenai Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran (PPAS).

Celah ini yang diduga digunakan Muhir untuk memeras Sudenom. Termasuk pada kasus ini dengan nilai proyek sebesar Rp 4,2 miliar. ”Itu untuk 32 item. 31 item terkait rehabilitasi sekolah dan satu item sebesar Rp 100 juta untuk trauma healing,” pungkas Sumedana.

Sementara, peneliti hukum SOMASI NTB Johan Rahmatulloh mengatakan, penting untuk menjadi perhatian tim penyidik dalam pendalaman kasus ini. Terutama, menggali adanya kemungkinan keterlibatan pihak lain dan penerapan hukum di kemudian hari.

Adanya dugaan keterlibatan pihak lain, sebut Johan, tidak bisa dikesampingkan. Dalam kasus ini, proses pembahasan anggaran harus melalui serangkaian tahapan. Tidak serta merta langsung jadi dan masuk dalam anggaran daerah.

”Itu juga melibatkan anggota dewan lain di lembaga legslatif, bukan satu orang saja,” kata Johan, kemarin (17/9).

Penerapan hukum juga menjadi atensi SOMASI. Kejakasaan diharapkan menggali lebih dalam aliran dana yang tertuju kepada tersangka Muhir. Terlebih lagi, Muhir diketahui telah menjadi anggota dewan di periode 2014-2019.

Jaksa, kata Johan, bisa mengikutsertakan Undang-undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Masuknya TPPU atau penerapan hukum lainnya, berkaitan erat dengan vonis yang nantinya dijatuhkan hakim.

”Penerapan hukum harus maksimal, penggalian (fakta) harus lebih mendalam terhadap kasus yang diperiksa,” beber dia.

Menurut dia, ketika aparat penegak hukum sungguh-sungguh bekerja dan mendalami itu, maka tidak mungkin aliran dana akan terkuak. ”Jaksa daerah bisa belajar kasus-kasus yang ditangani KPK secara maksimal,” tutur Johan.

Terlepas dari itu, upaya jaksa tentu harus diimbangi dengan pengakuan tersangka. Johan menilai, Muhir harus kooperatif selama pemeriksaan. Kalau perlu, dia bersama penyidik membongkar dugaan korupsi yang ada di tubuh legislatif Kota Mataram.

”Tersangka jangan mau mendekam sendirian di dalam hotel prodeo,” tegas dia. (dit/r10)

Berita Lainnya

Buron Pembegalan Wisatawan Tertangkap di Sekotong

Redaksi LombokPost

Lagi, Pelajar di Lombok Tengah Terseret Kasus Narkoba

Redaksi LombokPost

Ombudsman RI Pantau Kasus Buku Kemenag

Redaksi LombokPost

Dana Rehabilitasi Sekolah Melonjak Rp 1,2 Miliar

Redaksi LombokPost

Bangun Tidur, Begal Dicokok Polisi

Redaksi LombokPost

Gubernur Yakin Kemampuan Brimob

Redaksi LombokPost

Polda Kantongi Data Baru Kasus Pengadaan Buku Madrasah

Redaksi LombokPost

Berkas Banding Merger BPR Dilimpahkan

Redaksi LombokPost

Utamakan Langkah Preventif

Redaksi LombokPost