Lombok Post
Kriminal

Polisi Akan Periksa 700 Saksi Dugaan Korupsi CPNS K2 Kota Bima

Iptu Akmal Novian Reza

MATARAM-Penyelidikan dugaan korupsi CPNS K2 Kota Bima berlanjut. Penyidik kepolisian Polres Bima Kota kini menelaah dokumen peserta CPNS kategori dua (K2) yang diserahkan  Pemkot Bima. Penyerahan berdasarkan permintaan yang dilayangkan penyidik.

Penyelidikan kasus ini sempat tertunda akibat Pemkot yang enggan menyerahkan dokumen tersebut. Padahal, penyidik telah melayangkan dua kali permintaan dokumen CPNS K2 Kota Bima.

“Kemarin memang sempat tertunda, dua kali permintaan tidak dipenuhi. Tapi, sekarang dokumennya sudah ada di tangan penyidik,” kata Kasatreskrim Polres Bima Iptu Akmal Novian Reza, kemarin (17/9).

Penanganan kasus dugaan korupsi perekrutan CPNS dari jalur honorer K2 Kota Bima sudah ditingkatkan ke tahap penyelidikan. Dalam penanganan perkaranya, tim telah mengklarifikasi dan akan memanggil sejumlah pihak terkait. Antara lain, peserta yang lulus K2, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud), pihak dari Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Bima, dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) di Denpasar.

“Sampai sekarang kita sudah memeriksa peserta K2 yang lulus, tidak lulus, dan kepala sekolah,” terang dia.

Akmal mengatakan, hingga kemarin sudah ada sekitar 159 orang yang telah dipanggil. Angka tersebut kemungkinan akan terus bertambah, mengingat banyaknya jumlah honorer yang harus diperiksa, lebih dari 700 orang. Jumlah ini adalah guru honorer K2 yang dinyatakan lulus dan belum termasuk yang tidak lulus.

Dokumen peserta K2 Dompu yang diserahkan pemkot melalui Sekda Kota Bima, tentu memudahkan kerja penyidik. “Penyerahan ini jelas memudahkan langkah penyidik,” bebernya.

Kasus K2 Bima diduga ada indikasi penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang. Dari ratusan tenaga K2 yang lulus CPNS, terdapat sejumlah lulusan yang diduga tidak layak. Hanya saja, mereka tetap dipaksakan masuk dalam daftar CPNS yang lolos melalui jalur K2.

SK pertama yang dimiliki itu dikeluarkan di atas 1 Januari 2005. Yakni Tahun 2006 dan 2007. Selain itu, mereka juga tidak memiliki SK tahunan dan SK pembagian tugas. Kepolisian memastikan berlanjutnya penanganan kasus ini ditandai dengan terus dipanggilnya sejumlah pihak terkait.

Kasus ini indikasinya serupa dengan kasus CPNS K2 Dompu. Honorer K2 yang diajukan menjadi CPNS diduga tidak memenuhi kriteria. (dit/r10)

Berita Lainnya

Buron Pembegalan Wisatawan Tertangkap di Sekotong

Redaksi LombokPost

Lagi, Pelajar di Lombok Tengah Terseret Kasus Narkoba

Redaksi LombokPost

Ombudsman RI Pantau Kasus Buku Kemenag

Redaksi LombokPost

Dana Rehabilitasi Sekolah Melonjak Rp 1,2 Miliar

Redaksi LombokPost

Bangun Tidur, Begal Dicokok Polisi

Redaksi LombokPost

Gubernur Yakin Kemampuan Brimob

Redaksi LombokPost

Polda Kantongi Data Baru Kasus Pengadaan Buku Madrasah

Redaksi LombokPost

Berkas Banding Merger BPR Dilimpahkan

Redaksi LombokPost

Utamakan Langkah Preventif

Redaksi LombokPost