Lombok Post
Headline Politika

Caleg DPRD NTB Bebas Eks Koruptor

PENETAPAN DCT: Ketua KPU NTB Lalu Aksar Ansori (kedua dari kiri) didampingi empat komisioner saat menggelar konferensi pers penetapan DCT DPRD NTB, kemarin (20/9).

MATARAM-Daftar Calon Tetap (DCT) anggota legislatif Pileg 2019 rampung. KPU NTB menetapkan DCT untuk caleg seluruh Indonesia, kemarin (20/9). Untuk DCT DPRD NTB, dipastikan terbebas dari caleg eks narapidana korupsi. Sementara untuk DCT DPRD kabupaten/kota, caleg eks koruptor ada satu orang di Lombok Tengah.

Untuk DCT DPRD NTB, total KPU menetapkan 917 DCT. Hasil penetapan DCT ini disampaikan Ketua KPU NTB Lalu Aksar Ansori pada wartawan dalam konferensi pers, kemarin.

Dia memastikan tak adanya caleg eks koruptor di DCT DPRD NTB. Selain eks koruptor, tak ada pula eks napi kejahatan seksual kepada anak, dan eks napi kasus narkoba.

Aksar mengapresiasi komitmen partai politik tingkat provinsi yang tidak mencalonkan mantan narapidana korupsi. Komitmen ini juga diperjelas dalam pakta integritas.

Sementara untuk tingkat DPRD kabupaten/kota, dia mengungkapkan ada empat orang mantan narapidana korupsi yang dicalonkan partai politik. Keempatnya sudah dicoret sebelum DCS, dan partainya langsung mengusulkan penggantian bacaleg.

”Ini juga tidak ada sengketa yang diajukan parpol maupun bacalegnya,” katanya.

Hanya ada satu bacaleg mantan narapidana korupsi yang mengajukan sengketa. Bacaleg ini ada di DPRD Lombok Tengah atas nama Syamsudin dari Partai Demokrat. Status mantan narapidana korupsi Syamsudin baru diketahui setelah DCS diumumkan dan mendapat tanggapan masyarakat.

”Akhirnya yang bersangkutan mengajukan sengketa ke Bawaslu. Dan Bawaslu memenangkannya, sehingga namanya dimasukkan kembali ke DCS dan sekarang ditetapkan dalam DCT DPRD Loteng,” jelas pria yang sudah dua periode menjabat sebagai Ketua KPU NTB ini.

Dua Bacaleg Dicoret

Sementara itu, dari 917 DCT DPRD NTB, dua orang bacaleg dicoret saat penetapan DCS ke DCT karena mengundurkan diri. Aksar menjelaskan, saat pendaftaran ada 933 orang yang mendaftar. Dari jumlah tersebut, 919 bacaleg ditetapkan dalam DCS. Kemudian dalam DCT berkurang dua orang menjadi 917 caleg. Terdiri dari 565 caleg laki-laki dan 352 caleg perempuan.
Dua orang yang mengundurkan diri ini adalah Lalu Taufik Mulyajati dari Dapil NTB 4 dan Ratmaje Syahdan dari Dapil NTB 2. ”Yang mengundurkan diri ini dari PKS. Sudah ada persetujuan partainya,” ujarnya.

Dalam DCT DPRD NTB tersebut, tiga orang mantan anggota DPRD NTB yang mengundurkan diri sebagai anggota DPRD juga tercantum. Ketiganya mundur dari DPRD NTB karena maju sebagai caleg dari partai berbeda dengan yang mengantarkan mereka ke kursi legislatif periode 2014-2019.

Tiga anggota DPRD NTB tersebut adalah Suharto yang sebelumnya naik sebagai anggota DPRD NTB melalui Partai Hanura. Sedangkan untuk pemilihan legislatif 2019, yang bersangkutan pindah ke Partai Nasdem.

Selain, Suharto, anggota DPRD NTB yang berasal dari Hanura dan pindah ke partai lain adalah Burhanudin. Burhanudin pindah ke PPP pada Pileg 2019 mendatang. Kemudian satu nama lain yakni Baijuri Bulkiyah yang awalnya menjadi anggota DPRD NTB dari Partai Demokrat juga pindah partai dalam Pileg 2019 ke PPP.

Meski ketiganya belum menyerahkan SK pemberhentian resmi dari Mendagri. Tetapi ketiganya sudah menyerahkan surat pernyataan sudah mengundurkan diri. Selain itu dari Mendagri juga sudah ada bukti resmi sedang memproses pengunduran diri ketiganya.

”Jadi mereka sudah melengkapi seluruh syarat dan ditetapkan menjadi DCT,” katanya.

Aksar memaparkan DCT DPRD NTB berisi caleg dari berbagai latar belakang profesi. Seperti mantan pegawai BUMN dan BUMD. Pensiunan ASN sebanyak 41 orang dan purnawirawan TNI/Polri sebanyak empat orang. ”Ada kades dua orang. Dan sudah SK pemberhentian mereka dari jabatan kades. Ini dari Loteng dan Lobar,” katanya.

Dalam DCT DPRD NTB, nama Fauzan Zakaria yang masih menjadi Ketua BPPD NTB juga tercantum. Meskipun sebelumnya muncul polemik, ketua BPPD harus mundur dari jabatannya saat mencalonkan diri sebagai caleg.

Menanggapi hal ini, Aksar menjelaskan saat mendaftar Fauzan Zakaria tidak mencantumkan di riwayat hidupnya terkait jabatannya di BPPD NTB. Sehingga profesi Fauzan Zakaria di BPPD NTB baru jelas ketika sudah ditetapkan dalam DCS. Karena setelah masuk dalam DCS, Fauzan mendapatkan tanggapan masyarakat.

Kemudian dalam aturan dijelaskan BPPD merupakan badan swasta dan tidak bergantung pada APBN sehingga Ketua BPPD Fauzan Zakaria tidak perlu mundur dari jabatannya.
Untuk memperjelas status Fauzan di BPPD, KPU pun mempelajari sejumlah aturan. Misalnya pada UU Nomor 7 Pasal 182 dijelaskan bahwa yang disebut badan adalah badan non kementerian yang sumber anggarannya dari APBN. Misalnya BNN, BIN, dan BPS.

Selain itu, dalam UU Nomor 9 Tahun 2010 pasal 43 ayat 2 disebutkan BPPD adalah badan swasta. Berarti badan ini sama dengan asosiasi serta perusahaan non BUMD.
”Atas dasar inilah kami tidak bisa memaksakan diri mencoret ketua BPPD dari DCT,” tandasnya.

DCT DPD RI Berkurang

Sementara itu, untuk DPD RI Dapil NTB, KPU RI menetapkan 27 orang caleg. Jumlah ini berkurang satu orang dari sebelumnya 28 orang.
Bakal calon DPD RI Dapil NTB ini dicoret dari DCT karena sudah mengajukan pengunduran diri resmi dari pencalonan. Dia adalah KH Lalu Zulkifli Muhadli.
Terkait mantan narapidana korupsi, untuk DPD RI Dapil NTB ditemukan satu orang yang mendaftar. Namun namanya sudah dicoret saat penetapan DCS DPD RI Dapil NTB. Pencoretan ini diterima yang bersangkutan sehingga tidak ada sengketa ke Bawaslu.

Bawaslu Protes

Sementara itu, penetapan DCT DPRD NTB ini mendapat protes dari Bawaslu NTB. Protes tersebut terkait dengan nama Fauzan Zakaria yang tetap masuk dalam DCT. Menurut Bawaslu, Fauzan harus mundur dari Badan Promosi Pariwisata Daerah terlebih dahulu, baru bisa diterima pencalonannya sebagai bacaleg. Jika sudah mundur dari jabatan ketua BPPD, barulah bisa ditetapkan sebagai DCT.

Komisioner Bawaslu NTB Divisi Hukum, Data, dan Informasi Suhardi mengatakan, siapa pun caleg yang masih berstatus pengurus lembaga yang sumber keuangannya dari APBN, harus mundur dari jabatannya.

”Tentu Bawaslu akan menindaklanjuti penetapan DCT ini,” ujarnya, kemarin.

Pria yang pernah menjabat sebagai komisioner KPU Lombok Barat ini menambahkan, pihaknya akan memastikan dokumen pengunduran diri Fauzan Zakaria dari BPPD NTB. Jika tidak ada dokumen pengunduran diri ini, maka Bawaslu berharap KPU memberikan TMS kepada yang bersangkutan.

”Kita lihat terpenuhi ngga syarat administrasinya. Misalnya surat pengunduran diri dari BPPD NTB,” tandasnya. (puj/r8)

Berita Lainnya

SKD Selesai, Formasi CPNS Lowong

Redaksi LombokPost

Jasad Bayi Membusuk di Bukit Korea

Redaksi LombokPost

Polda NTB Berikan Data Penyidikan ke Bareskrim

Redaksi LombokPost

Waspada Banjir Kiriman!

Redaksi LombokPost

Dinas Pendidikan Loteng Gelar Latihan Dasar Kepemimpinan

Redaksi LombokPost

Waspada Calo PNS !

Redaksi LombokPost

Sosialisasikan Migrasi Aman Dengan Drama Rudat

Redaksi LombokPost

Sukiman Ungkap Kekecawaan di Hari Pahlawan

Redaksi LombokPost

Bank Mandiri-Hiswana Migas-Pertamina Jalin Kerjasama

Redaksi Lombok Post