Lombok Post
Politika

Janji Pemecatan Muhir Masih Pepesan Kosong Belaka

GELANDANG: H Muhir, Anggota DPRD Mataram dari Partai Golkar yang terkena OTT, beberapa waktu lalu.

MATARAM-Hingga kini SK pemecatan H Muhir, Anggota DPRD Mataram dari Partai Golkar tak kunjung turun. Ucapan pemecatan para petinggi Golkar mulai dari DPP, DPD I Provinsi NTB, hingga DPD II Kota Mataram masih sebatas pepesan kosong.

Ketua Harian DPD I Golkar NTB H Misbach Mulyadi mengatakan SK pemberhentian pasti akan dikeluarkan DPP Golkar. Itu setelah semua dokumen diselesaikan DPD II Golkar Mataram. ”Sekarang memang belum ada SKnya,” ujarnya pada Lombok Post, kemarin.

Proses pemberhentian nantinya akan diurus terlebih dulu oleh Golkar Mataram kemudian diajukan ke DPP. Jika sesuai aturan sekalipun, proses pemberhentian Muhir dari Golkar tak akan berlangsung cepat. ”Prosesnya panjang tapi intinya partai tetap memberikan sanksi tegas,” imbuhnya.

Peristiwa OTT yang terjadi pada anggota DPRD Mataram ini, menjadi perhatian sejumlah pihak. Termasuk partai politik yang akan mengikuti pemilu 2019 mendatang. Salah satunya DPW Nasdem NTB. SANG Ketua H Muhammad Amin mengatakan seluruh partai politik tentu memiliki komitmen dalam penegakkan hukum termasuk mencegah korupsi. ”Seluruh kader Nasdem harus berintegritas, taatlah pada norma-norma yang berlaku,” tandasnya.

Jika ada kader Nasdem yang terlibat dalam kasus korupsi apalagi dalam korupsi bantuan bencana, Amin menegaskan tidak akan ada toleransi. ”Nasdem tidak memberikan ruang untuk koruptor, termasuk juga mantan napi korupsi. Meskipun dalam putusan MA diperbolehkan nyaleg, tapi kami konsisten menolak,” pungkasnya. (puj/r4)

Berita Lainnya

13 Warga Ampenan Nyoblos Ulang

Redaksi LombokPost

H. Muzhir Klaim Kuasai Suara Mataram

Redaksi LombokPost

Korban Pemilu Terus Berjatuhan

Redaksi LombokPost

Ayo Kawal Rekapitulasi Suara!

Redaksi Lombok Post

Lembaga Survei Unggulkan Jokowi, Prabowo Klaim Kemenangan

Redaksi Lombok Post

Jalan Raya Mulai Seteril dari APK

Redaksi LombokPost

2.813 Pemilih Masuk DPTb

Redaksi LombokPost

KPU dan Bawaslu Diminta Usut Tuntas Kasus di Malaysia

Redaksi LombokPost

HFZ Perjuangkan Aspirasi Generasi Milenial

Redaksi LombokPost