Lombok Post
Politika

Janji Pemecatan Muhir Masih Pepesan Kosong Belaka

GELANDANG: H Muhir, Anggota DPRD Mataram dari Partai Golkar yang terkena OTT, beberapa waktu lalu.

MATARAM-Hingga kini SK pemecatan H Muhir, Anggota DPRD Mataram dari Partai Golkar tak kunjung turun. Ucapan pemecatan para petinggi Golkar mulai dari DPP, DPD I Provinsi NTB, hingga DPD II Kota Mataram masih sebatas pepesan kosong.

Ketua Harian DPD I Golkar NTB H Misbach Mulyadi mengatakan SK pemberhentian pasti akan dikeluarkan DPP Golkar. Itu setelah semua dokumen diselesaikan DPD II Golkar Mataram. ”Sekarang memang belum ada SKnya,” ujarnya pada Lombok Post, kemarin.

Proses pemberhentian nantinya akan diurus terlebih dulu oleh Golkar Mataram kemudian diajukan ke DPP. Jika sesuai aturan sekalipun, proses pemberhentian Muhir dari Golkar tak akan berlangsung cepat. ”Prosesnya panjang tapi intinya partai tetap memberikan sanksi tegas,” imbuhnya.

Peristiwa OTT yang terjadi pada anggota DPRD Mataram ini, menjadi perhatian sejumlah pihak. Termasuk partai politik yang akan mengikuti pemilu 2019 mendatang. Salah satunya DPW Nasdem NTB. SANG Ketua H Muhammad Amin mengatakan seluruh partai politik tentu memiliki komitmen dalam penegakkan hukum termasuk mencegah korupsi. ”Seluruh kader Nasdem harus berintegritas, taatlah pada norma-norma yang berlaku,” tandasnya.

Jika ada kader Nasdem yang terlibat dalam kasus korupsi apalagi dalam korupsi bantuan bencana, Amin menegaskan tidak akan ada toleransi. ”Nasdem tidak memberikan ruang untuk koruptor, termasuk juga mantan napi korupsi. Meskipun dalam putusan MA diperbolehkan nyaleg, tapi kami konsisten menolak,” pungkasnya. (puj/r4)

Berita Lainnya

Partisipasi Pemilih Nasional Ditarget 77,5 Persen

Redaksi Lombok Post

Pemilu Serentak 2019 Ribet

Redaksi LombokPost

Ma’ruf Amin Kampanye di Pondok?

Redaksi Lombok Post

Tiga Caleg DPRD NTB Dinyatakan TMS

Redaksi LombokPost

Bawaslu Bersiap Pelototi Kiai Ma’ruf, Ingatkan Tidak Kampanye di Ponpes

Redaksi LombokPost

Bung Nuri: Mari Berpolitik Santun

Redaksi LombokPost

DPT HP Akan Dicermati Dua Bulan

Redaksi LombokPost

Fasilitas Kampanye Presiden Petahana, Pesawat Boleh, Kantor Istana Dilarang

Redaksi Lombok Post

Caleg DPRD NTB Bebas Eks Koruptor

Redaksi Lombok Post