Lombok Post
Headline Lapsus Metropolis

BPJS Nunggak Rp 33 Miliar untuk 13 Rumah Sakit

BPJS Kesehatan : Kartu tanda anggota Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS) Kesehatan terlihat dengan latarbelakang kendaraan, Kamis (27/9/2108). Doni Kurniawan/Banten Raya

DIKEPUNG keluhan dari berbagai sisi tak menyebabkan BPJS Kesehatan surut laangkah. Aturan baru soal rujukan ini akan tetap dijalankan. BPJS Kesehatan Cabang Mataram yang menanungi wilayah kerja Kota Mataram, Lombok Utara dan Lombok Barat memastikan hal tersebut.

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Mataram Muhammad Ali kepada Lombok Post memmaparkan kalau layanan BPJS memang ada prosedur yang wajib diikuti peserta. “Ketika prosedur ini diikuti, maka penjaminan akan diberikan,” jelasnya.

Prosedur itu antara lain, ketika peserta pertama kali sakit dalam keadaan bukan gawat darurat, maka akesnya harus ke Faskes tahap pertama dimana peserta itu terdaftar. Kemudian berdasarkan pemeriksaan dokter atau tim medis, maka akan ada dua kemungkinan. Pelayanan selesai karena pasien sembuh, atau pasien akan dirujuk ke Faskes tingkat selanjutnya. “Jadi kami imbau masyarakat untuk mengikuti ketentuan yang berlaku,” jelasnya.

Jika sistem rujukan tidak diberlakukan, justru Muhammad Ali mempertanyakan apa tujuan dibangunnnya Faskes tahap I seperti Puskesmas dan rumah sakit di tingkatan selanjutnya. Sehingga, aturan sistem JKN mengatur program ini sedemikian rupa agar berkelanjutan.

Sedangkan untuk klaim rumah sakit yang belum dibayarkan, ia mengakui hal tersebut. Karena kondisi penerimaan dari iuran saat ini tidak sebanding dengan pengeluaran atau biaya pemanfaatan layanan kesehatan kepada peserta. Ini menyebabkan kondisi anggaran BPJS Kesehatan Cabang Mataram defisit. Ini juga berlaku secara nasional. Berdampak pada belum dibayarnya klaim di 13 rumah sakit mitra.

“Ada 13 rumah sakit. Total sekitar Rp 33 miliar klaim yang memang belum dibayar,” aku Muhammad Ali.

Di antaranya yakni di RSUD Patut Patuh Patju Gerung, RSUD Kota Mataram, RS Permata Hati, RS Antonius, RSUD Awet Muda Narmada, RSJ Mutiara Sukma, BKMM Mataram, RS Harapan Keluarga, Rumah Sakit Islam Siti Hadjar, RS Bhayangkara, RS Wira Bhakti, RSUD Tanjung dan RSUP NTB.

Besaran klaim yang belum dibayar bervariatif. Misalnya di RSUD Patut Patuh Patju Gerung, total klaim yang belum dibayar diakui pihak BPJS Kesehatan Cabang Mataram mencapai sekitar Rp 5 miliar. Kondisi ini tidak lepas dari defisit anggaran secara nasional. Sehingga, kini BPJS Kesehatan masih menunggu anggaran bantuan dari pemerintah pusat untuk bisa membayarkan klaim ini. “Secepatnya akan kami bayar kalau sudah ada kucuran dana dari pusat,” janjinya.

Di Kantor Cabang Mataram sendiri, kondisi penerimaan dan biaya pengeluaran pembayaran manfaat diungkapkan Ali memang tidak sebanding. Misalnya pendapatan yang didapatkan di semester pertama dari Januari hingga Juni 2018. Dari iuran peserta mandiri atau Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) didapatkan penerimaan sebesar Rp 11 miliar. Sementara biaya pelayanan yang dikeluarkan sebesar Rp untuk segmen ini sebesar Rp 71 miliar.

Untuk segmen badan usaha atau Pekerja Penerima Upah (PPU), penerimaan yang didapatkan sebesar Rp 18 miliar. Sedangkan biaya pemanfaatan pelayanan Rp 34 miliar. Begitu juga dengan penerimaan dari Jamkesda pemerintah daerah sebesar Rp 12 miliar. Sedangkan biaya pemanfaatan mencapai 31 miliar.

Kondisi ini otomatis menjadi salah satu indikator kondisi defisit anggaran yang dihadapi BPJS Kesehatan. Berujung pada belum dibayarkannya klaim BPJS Kesehatan Cabang Mataram hingga saat ini kepada 13 rumah sakit di wilayah kerjanya.

Kondisi defisit anggaran dikatakan Kepala BPJS Kesehatan tidak lepas juga dari kurangnya kesadaran peserta untuk membayar iuran per bulan. Baik dari peserta mandiri, ataupun badan usaha. Dari 113 ribu peserta mandiri, tingkat kolektivitasnya hanya 50 persen. Berarti ada sekitar 50 persen yang menunggak iuran. Ini yang dikatakan bepengaruh pada kelangsungan program JKN.

Peran masyarakat dimintanya membayar iuran tepat waktu. Karena sebagian besar peserta mandiri berpikir mendaftar baru mendaftar sebulan, sudah mendapatkan pelayanan kesehatan. Kemudian ketika sembuh tidak lagi membayar. “Sekali seorang menjadi peserta JKN. Ia seumur hidup harus membayar iuran. Sakit tidak sakit dia harus membayar iuran,” jelas Ali.

Ia juga membantah jika ada anggapan yang mengatakan ada manfaat pelayanan BPJS Kesehatan yang dikurangi. Karena, apabila anggaran defisit seperti kondisi saat ini, ada beberapa opsi yang bisa ditempuh. Pertama menaikkan iuran sesuai dengan perhitungan kelayakan. Kedua mengurangi manfaat pelayanan kesehatan. Ketiga pemerintah memeberikan bantuan anggaran untuk BPJS Kesehatan.

“Dua opsi yakni menaikkan iuran dan mengurangi manfaat pelayanan kesehatan tidak dipilih. Yang dipilih adalah pemerintah memberikan bantuan anggaran,” jelasnya. Sehingga, ia menegaskan tidak benar jika ada yang mengatakan ada manfaat pelayanan BPJS Kesehatan yang dikurangi.

Desfisit anggaran BPJS Kesehatan disebabkan juga akibat banyaknya penyakit katastropik yang menyedot anggaran. Misalnya seperti penyakit kangker, jantung, gagal ginjal, stroke dan penyakit lainnya. Ini diakui pihak BPJS Kesehatan Cabang Mataram paling banyak menyedot anggaran.

Namun demikian, pihak BPJS Kesehatan Cabang Mataram menjelaskan mereka sangat berhati-hati dalam pembayaran klaim. Sesuai dengan SE Menkes, verifikasi klaim rumah sakit saat ini tidak lagi dilakukan secara manual. Melainkan melalui aplikasi Verifikasi Digital Klaim (Vedika).

Aplikasinya ini ditanamkan logic sesuai dengan ketentu SE Menkes dan Peraturan Menkes seusai dengan kaidah koding dan mekanisme verifikasi dalam INACBGS rumah sakit. Diharapkan aplikasi ini untuk menghindari potensi perbedaaan koding yang dianggap ‘kecurangan’.

“Selain itu, kami juga melakukan yang namanya audit rutin terhadap klaim yang masuk. Audit itu seperti memverifikasi kembali terhadap klaim yang masuk. Apakah ini berpotensi terhadap perbedaan koding,” jelasnya.

Sejauh ini memang ditemukan ada beberapa perbedaan koding. Namun Ali menegaskan perbedaan koding ini tidak selalu diartikan kecurangan. “Ketika itu terjadi, kami lakukan audit untuk mengingatkan pihak rumah sakit. Sejauh ini kami merasa pihak rumah sakit kooperatif,” jelasnya. Klaim yang dinyatakan berpotensi (perbedaan koding) akan dilakukan audit kembali. Audit ini bisa dilakukan internal oleh BPJS Kesehatan, pihak rumah sakit atau pihak eksternal.

Terakhir, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Mataram juga membantah ketika BPJS Kesehatan dianggap mirip asuransi. “BPJS Kesehatan ini non profit atau nirlaba. Tidak seperti badan usaha seperti pada umumnya,” tegasnya.

Jika terdapat sisa pengelolaan dana setiap tahunnya dijelaskan akan dikembalikan untuk meningkatkan program ini. Sehingga konteksnya ini bukan untuk profit. Itu kenapa seluruh warga Indonesia diwajibkan untuk mengikuti program JKN.

Angka kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di wilayah kerja BPJS Kesehatan Cabang Mataram tergolong cukup tinggi. Dengan wilayah kerja tiga kabupaten kota yakni Kabupaten Lombok Barat, Kota Mataram, dan Kabupaten Lombok Utara. Peserta yang terdaftar JKN sekitar 78,25 persen atau sekitar 1.077.173 jiwa. Dari total jumlah penduduk tiga kabupaten kota 1.376.569. (ton/r8)

Berita Lainnya

Kematian Bayi Lotim Menurun

Redaksi LombokPost

Penyeberangan di Pelabuhan Lembar Molor

Redaksi LombokPost

Ahyar Bakal Evaluasi Muslim

Redaksi LombokPost

UMK Jadi Pertimbangan Kenaikan Upah Honorer

Redaksi LombokPost

Hindari Berkendara Saat Hujan Lebat

Redaksi LombokPost

Polres Loteng Siap Bersinergi Dengan Media

Redaksi LombokPost

PDIP Panaskan Mesin Partai

Redaksi LombokPost

Bangun Tidur, Begal Dicokok Polisi

Redaksi LombokPost

Pembuatan RISHA Kini Masalahnya Kekurangan Tukang

Redaksi LombokPost