Lombok Post
Politika

Tiga Caleg DPRD NTB Dinyatakan TMS

SIDANG: Tiga komisioner Bawaslu NTB saat memimpin jalannya sidang putusan tiga caleg DPRD NTB, kemarin.

MATARAM-Tiga caleg DPRD NTB akhirnya tidak bisa melanjutkan tahapan kompetisi pileg 2019 mendatang. Mereka dinyatakan tidak memenuhi syarat dalam sidang yang digelar Bawaslu NTB, kemarin.

Tiga caleg DPRD NTB Dapil VIII (Lombok Tengah) menjadi temuan Bawaslu Loteng setelah KPU NTB menetapkannya sebagai DCT. Ketiganya ternyata tidak memenuhi syarat administratif. Setelah penetapan DCT Pemilu 2019, ternyata ketiga caleg tersebut diketahui masih belum mengundurkan diri dari jabatannya. Dua orang masih menjadi ASN di Lombok Tengah dan satu orang lagi masih menjabat sebagai aparatur pemerintah desa. ”Ketiganya kita nyatakan tidak memenuhi syarat (TMS),” ujar Komisioner Bawaslu NTB Divisi Pengawasan Umar Ahmad Seth, kemarin.

Caleg DPRD NTB yang dinyatakan TMS setelah sidang putusan adalah Baiq Novera Puji Astuti dari PKB. Dia masih tercatat sebagai Kaur di Kantor Desa Darek, Kecamatan Praya Barat Daya, Lombok Tengah. Selanjutnya H Amber dari PBB, tercatat masih menjadi PNS di Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Lombok Tengah. Kemudian yang terakhir adalah Zainudin dari Nasdem, masih menjabat sebagai PNS di Dinas Dukcapil Lombok Tengah. ”Ketiganya tidak menyerahkan surat pengunduran diri dari jabatanya saat mencalonkan diri sebagai caleg,” jelasnya.

Menurut Umar, ketiganya bisa lolos dan ditetapkan menjadi DCT DPRD NTB karena tidak menyampaikan pekerjaannya secara rinci ketika mendaftar. ”Ada yang tidak menyebutkan pekerjaannya. Ada juga yang mengosongkan kolom pekerjaan saat mendaftar,” katanya.

Selama DCS, ketiganya juga tidak mendapatkan tanggapan dari masyarakat. Sehingga KPU NTB meloloskannya dalam DCT DPRD NTB. ”KPU menetapkan karena tidak mengetahui dan tidak ada tanggapan dari masyarakat.,” cetusnya.

Berdasarkan fakta persidangan dan hasil putusan, maka KPU NTB harus mengeluarkan nama ketiga caleg tersebut dari DCT DPRD NTB. Apabila ada koreksi putusan yang ingin diajukan terlapor satu (KPU NTB) dan terlapor dua (caleg), ada waktu tiga hari sejak putusan dibacakan. ”Koreksi bisa disampaikan langsung ke Bawaslu RI, paling lambat Senin,” katanya.

Sementara itu, Komisioner KPU NTB Divisi Hukum H Ilyas Sarbini usai menghadiri sidang mengatakan putusan sidang ini akan diplenokan terlebih dulu bersama komisioner lainnya. ”Kalau ada koreksi ya kita gunakan hak kita itu, intinya kita tunggu hasil pleno internal,” pungkasnya. (puj/r4)

Berita Lainnya

Partisipasi Pemilih Nasional Ditarget 77,5 Persen

Redaksi Lombok Post

Pemilu Serentak 2019 Ribet

Redaksi LombokPost

Ma’ruf Amin Kampanye di Pondok?

Redaksi Lombok Post

Bawaslu Bersiap Pelototi Kiai Ma’ruf, Ingatkan Tidak Kampanye di Ponpes

Redaksi LombokPost

Bung Nuri: Mari Berpolitik Santun

Redaksi LombokPost

DPT HP Akan Dicermati Dua Bulan

Redaksi LombokPost

Fasilitas Kampanye Presiden Petahana, Pesawat Boleh, Kantor Istana Dilarang

Redaksi Lombok Post

Janji Pemecatan Muhir Masih Pepesan Kosong Belaka

Redaksi LombokPost

Caleg DPRD NTB Bebas Eks Koruptor

Redaksi Lombok Post