Lombok Post
Headline NASIONAL

16 Instansi Belum Umumkan Seleksi Administrasi CPNS

SELEKSI: Peserta CPNS Kemenkum HAM NTB sedang serius menjawab soal ujian SKD di Grand Imperial Ballrooom, beberap waktu lalu.

JAKARTA-Masalah dalam tes calon pegawai negeri sipil (CPNS) datang silih berganti. Setelah terkuak persoalan pengadaan komputer atau laptop oleh vendor yang membuat tes terlambat, masalah lain muncul. Kali ini karena masalah pendataan pelamar yang lulus seleksi administrasi dari Kemenkum HAM.

      Pendaftar dari Kemenkum HAM itu ternyata belum semuanya masuk ke sistem Badan Kepegawaian Negara (BKN). Hasil seleksi administrasi itu ternyata masuk secara bertahap ke sistem tersebut. Persoalan itulah yang membuat penjadwalan jadi sulit. Termasuk di Jogjakarta yang dijadwalkan berlangsung hingga subuh. Meskipun belakangan dikoreksi kembali jadwal tersebut. Sumber persoalan yang sama juga membuat tes di Empire Palace, Surabaya juga terkendala.

      Kepala Biro Humas BKN Mohammad Ridwan menjelaskan jadwal seleksi kompetensi dasar (SKD) di titik lokasi di Empire Palace itu memang bergeser. Karena jadwal peserta hasil verifikasi dari Kemenkum HAM bertambah.

      ”Setelah disinkronisasi dengan server pusat, masih ada tiga ribuan peserta baru yang mengharuskan sesi digeser,” jelas Ridwan, kemarin (28/10). Dia sekaligus menampik dugaan masalah teknis pergeseran tersebut.

      Informasi pergeseran itu salah satunya muncul dari Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jawa Timur. Sesi pukul 10.00 WIB yang dianggap sesi kedua itu ditunda hingga pukul 14.00 WIB. Sesi tersebut, sesuai pengumuman dari BKD Jatim, dijadwalkan untuk tes bagi pelamar jabatan perawat terampil sebanyak 1.400 peserta.

      Ridwan menuturkan persoalan sama terjadi pergeseran jadwal untuk tes di Jogjakarta. Jumlah peserta dari Kemenkum HAM belum diterima seluruhnya oleh sistem. ”Oleh karena itu, kami kesulitan menjadwal,” terang dia.

      Diberitakan sebelumnya, pergeseran jadwal ujian tes itu hingga subuh. Sesi ke delapan pada Sabtu (27/10) itu berlanjut hingga kemarin pagi pukul 04.00-05.30 WIB. Ridwan menuturkan jadwal tersebut akhirnya tidak jadi direalisasikan.

      ”Sudah diputuskan tidak jadi. Peserta sudah diminta untuk cek web Kemenkum HAM untuk update jadwal lebih lanjut,” ungkap Ridwan.

      BKN tentu tidak ingin merugikan peserta yang telah mendapatkan jadwal lebih awal. Karena itu diputuskan tidak ada pergeseran jadwal lagi karena data susulan dari Kemenkum HAM itu.

      ”Mulai Senin (hari ini, Red) jadwal normal. Sudah diputuskan bahwa sisa peserta Kumham (Kemenkum HAM) akan diselesaikan ketika ada jadwal kosong,” tegas dia.

      Hingga sore kemarin, ternyata belum semua instansi mengumumkan semua hasil seleksi administrasi. Total ada 16 instansi yang belum juga mempublikasikan seleksi tahap pertama itu. Ridwan mengaku tidak tahu instansi mana saja yang belum. Dia hanya mengetahui jumlahnya.

”Kami dahulukan 542 instansi yang sudah siap,” ujar dia.

Hari ini, juga makin banyak instansi yang akan memulai tes. “Mulai Senin, akan banyak instansi pemda yang menyelenggarakan SKD,” imbuh dia.

Sementara itu, Kepala Bagian Humas Kemenkum HAM Dedet berjanji bakal melakukan pengecekan ke lapangan terkait dengan jadwal seleksi penerimaan CPNS. Meski demikian, pihaknya mengakui bila sejumlah kendala dihadapi panitia. Seperti peralatan dan tempat tes yang terbatas. Hal itu disebabkan lantaran pelaksanaan tes CAT kementerian lain dilakukan bersamaan.

”Jadi peralatan dan tempat yang dimiliki harus bergantian,” ujarnya saat dikonfirmasi Jawa Pos, kemarin (28/10). Kejadian di Jogjakarta merupakan salah satu akibat dari kendala-kendala tersebut.

”Tes Kemenkum HAM tidak berdiri sendiri. Soal (ujian, Red) dan pengawas dari BKN. Kemenkum HAM hanya menerima hasil dari tes,” terangnya.

Ke depan, pihaknya berjanji bakal memperbaiki kendala-kendala yang dihadapi saat ini. Hanya, perbaikan itu harus dilakukan setelah semua persoalan dievaluasi secara menyeluruh. ”Kami terus melakukan perbaikan dan evaluasi supaya pelaksanaan penerimaan CPNS tahun ini dan tahun-tahun berikutnya lebih baik lagi,” imbuh Dedet.

Sementara itu, Ombudsman Republik Indonesia (ORI) masih terus menerima laporan kendala dari daerah. Terbaru, siang kemarin mereka menerima laporan dari Kota Ternate ada keterlambatan tes CPNS Kemenkum HAM terlambat lebih dua jam dari jadwal karena kendala pemasangan. Selain itu, dari 210 laptop yang dikirim yang siap hanya 174 unit. Padahal seharusnya terpasang 180 unit.

Ketua Tim ORI untuk penanganan tes CPNS Dominikus Dalu menuturkan, berdasarkan laporan yang mereka terima, beberapa laptop juga saling pinjam atau pakai charger. Selain itu, tidak ada laptop cadangan yang ready.

”Untuk pemasangan laptop dan jaringan, vendor hanya menggunakan tenaga freelance sehingga tidak punya kapasitas untuk memperbaiki atau mengganti charge dan mouse yang rusak,” kata Domi.

      Dia menuturkan hingga kemarin, petugas vendor juga belum sampai di Ternate. Baru direncanakan hari ini sampai. Sehingga bila ada kendala atau kerusakan berarti bisa berakibat fatal. karena tidak ada ada yang punya kewenangan untuk perbaiki.

”Panitia lokal hanya bisa berdoa supaya tidak terjadi kendala terkait laptop. Karena laptop cadangan pun tidak ada,” kata dia. (jun/tyo/r7)

Berita Lainnya

SKD Selesai, Formasi CPNS Lowong

Redaksi LombokPost

Jasad Bayi Membusuk di Bukit Korea

Redaksi LombokPost

Polda NTB Berikan Data Penyidikan ke Bareskrim

Redaksi LombokPost

Waspada Banjir Kiriman!

Redaksi LombokPost

Dinas Pendidikan Loteng Gelar Latihan Dasar Kepemimpinan

Redaksi LombokPost

Waspada Calo PNS !

Redaksi LombokPost

Sosialisasikan Migrasi Aman Dengan Drama Rudat

Redaksi LombokPost

Sukiman Ungkap Kekecawaan di Hari Pahlawan

Redaksi LombokPost

Bank Mandiri-Hiswana Migas-Pertamina Jalin Kerjasama

Redaksi Lombok Post