Lombok Post
Headline Lapsus Metropolis

Smart City Tak Kunjung Smart

BEKERJA: Sejumlah pegawai tengah bekerja di ruangan commad center smart city Kota Mataram, Kamis (28/10) lalu.

Satu tahun lebih smart city Kota Mataram diluncurkan. Sistem ini digadang-gadang dapat mendigitaliasi kota. Berhasilkah?

————————-

SISTEM smart city dulu begitu dibanggakan. Saking bangganya, sistem ini jadi kado yang diluncurkan pada 31 Agustus 2017 lalu. Itu tanggal istimewa. Hari ulang tahun kota yang ke 24.

Tentu saja lounching di tanggal istimewa itu sarat dengan harapan besar. Sistem ini bakal mengubah perspektif masyarakat pada pelayanan pemerintah. Tapi setelah satu tahun lebih berlalu, adakah hasilnya?

Equipment canggih di dalam Mataram Command Center sebagai otak smart city kota dihibahkan oleh PT Tower Bersama. Alasan hibah itu, ada kesamaan visi antara pemerintah dengan pemilik tower yang identik dengan warna hijau ini.

“Saya rasa akan banyak yang studi banding ke sini,” kata Sekda Kota Mataram H Effendi Eko Saswito, kala itu.

Eko ikut bangga. Teknologi smart city salah satu kado istimewa dalam perjalanan karir ia sebagai sekda. Hadirnya teknologi ini, tidak lepas dari piawainya ia bernegosiasi dengan perusahaan tersebut.

Salah satu layanan yang dibangun dalam smart city yakni kemudahan masyarakat untuk melaporkan peristiwa di sekitarnya. Commad center pun punya turunan dua aplikasi. Mataramku Lapor untuk masyarakat dan Mataramku Tanggap untuk OPD teknis.

Eko sempat mencoba aplikasi ini kala itu. Ia pun memberikan respon puas. “Sangat cepat dan akurat. OPD terkait tidak bisa menyepelekan laporan,” imbuhnya.

Dua aplikasi ini bukan satu-satunya yang ada dalam sistem besar smart city. Equipment yang ada memungkinkan Mataram terpantau dalam CCTV secara realtime. Bahkan laporan yang masuk ke dalam aplikasi Mataramku Lapor disebut bakal diintegrasikan dengan aplikasi Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Masyarakat, disingkat Lapor! pemerintah pusat.

Di tahap awal ada 5 CCTV yang telah terpasang. Di Karang Baru untuk pengawasan depo sampah, Karang Medain untuk pantau kemacetan dan sampah pinggir sungai. Lalu di Lawata untuk pantau depo sampah dekat Lapangan Atletik. Sementara di depan SMPN 1 dan Simpang empat Jalan AA Gede Ngurah untuk pantau kemacetan.

Plt Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Mataram yang saat itu dijabat Lalu Martawang pernah berjanji akan memaksimalkan smart city. Ia ingin menambah jumlah CCTV pasca Kepala Dinas Diskominfo sebelumnya HL Junaidi purnatugas.

“Anggaran pengadaan akan kita usulkan dalam APBD perubahan 2018, masih kita data kebutuhannya berapa,” kata pria yang akrab disapa Aweng itu saat dikonfirmasi suasana Kambtimas pertengahan Mei lalu.

Tapi hingga kini belum ada kejelasan tindak lanjut rencana tersebut. Bahkan smart city yang dibanggakan dulu nyaris tidak ada perubahan berarti setelah satu tahun lebih berlalu. Ironinya gaungnya justru menyusut. Konsep ke mana smart city ini akan dibangun pun memudar.

“Ini sangat kita sayangkan,” kritik I Gede Wiska, Ketua Komisi III DPRD Kota Mataram.

Program bagus ini tidak bisa berjalan karena ia melihat tidak ada perencanaan matang untuk pengembangan program ini. Akhirnya yang terjadi justru dalam satu tahun terakhir smart city seperti melempem.

“Sia-sia,” kritiknya.

Jika saja ada program jelas dan konsistensi pada upaya pengembangan, satu tahun smart city ini pasti sudah ada hasil yang lebih baik. Tapi yang terjadi selain tidak ada pengembangan unsur pemerintah sendiri tidak ada dukungan kuat untuk pengembangan.

Ia mencontohkan misalnya soal peminat aplikasi Mataramku Lapor. Dari layanan PlayStore, aplikasi ini hanya didownload oleh 14 akun. Padahal sebelumnya pemerintah daerah pernah mengimbau agar semua pimpinan OPD, pejabat, hingga pegawai, yang jumlahnya ribuan untuk mendownload aplikasi tersebut.

“Bahkan kalau hanya 14 akun, terbukti tidak semua kepala OPD kompak menyukseskan program ini,” kritiknya.

Wiska tidak tahu apa yang membuat unsur pimpinan OPD tidak mau memasang aplikasi ini di smartphonenya. Ia membayangkan jika smart city ini bisa dijalankan, akan ada banyak persoalan bisa langsung ditangani dan diselesaikan.

“Bahkan kami pernah diskusi dengan Plt Diskominfo Lalu Martawang, tapi kami belum dapat jawaban apa persolan mendasar smart city ini belum bisa berjalan sesuai harapan,” sesalnya.

OPD teknis bisa saja membuat alasan klasik. Dengan menyebut tidak ada dukungan anggaran dalam program ini. Tapi jika benar-benar diperjuangkan, Wiska yakin nasib smart city tidak seironi saat ini.

Smart city tapi tidak smart,” ujarnya.

Jika persoalannya karena tarik-menarik kue anggaran yang kecil, seharusnya Diskominfo bisa memulai dari hal yang kecil. Tapi pasti. Misalnya, jika karena belum dapat dukungan anggaran dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), karena anggaran pengadaan CCTV terlalu mahal dan belum kuat subsansinya, maka bidikannya bisa lebih murah.

“Misalnya soal program wifi yang diperbanyak di taman-taman kota. Lalu integrasikan itu bagian dari smart city, saya rasa itu lebih konkret dan nyata,” ujarnya.

Wiska menyimpan rasa khawatir. Melempemnya smart city karena rebutan anggaran.  Minimnya kemampuan lobi Diskominfo membuatnya selalu kalah oleh OPD lain dalam penyusunan anggaran untuk pengembangan smart city.

Misalnya pada kasus pengadaan piranti ATCS, di bawah Dinas Perhubungan. Dengan piranti smart city di bawah Diskominfo, keduanya sebenarnya menggunakan piranti sama yakni CCTV. Tapi masing-masing punya kepentingan untuk mengklaim ATCS dan Diskominfo dua sistem yang berbeda.

“Memang tidak bisa disebut sebagai bagian dari smart city, padahal kegunaan dan fungsinya hampir sama dan sama-sama merupakan inovasi dari pemerintah daerah,” kritiknya.

Tarik-menarik anggaran, klaim mengklaim program, telah memicu lahirnya ego sektoral. Pada akhirnya seperti kasus smart city, program ini akhirnya jalan di tempat dan tidak membuahkan hasil yang diinginkan.

“Lalu ada program call center, itu pun dibuat kesannya di luar sistem smart city,” kritisnya.

Persoalan belum usai. Belum lagi soal Mataramku Lapor yang minim peminat, dan CCTV yang tak kunjung bertambah, kini sudah muncul wacana program smart city yang baru. Pemerintah ingin membangun sistem di tiga aspek. Program ini terkesan lebih abstrak. Yakni pengembangan pada perekonomian, kependudukan, dan kebencanaan.

Program ini memang jauh dari rule model smart city yang dibangun mulanya yang lebih konkret. Yakni soal penanganan laporan masyarakat melalui Maramku Lapor dan penambahan CCTV.

Namun Wakil Wali Kota Mataram H Mohan Roliskana meyakini program ini penting. Sebagai guidance untuk mengembangan ke arah mana smart city akan dikembangkan.

“Aplikasinya memang banyak ada smart lighting, smart parking, contected manhole, wish manajement, manajemen persampahan, dan lain-lain,” kata Mohan.

Tetapi sebelum masuk ke arah sana, menurutnya, harus ada kerangka besar yang mendasari kerja bagaimana membangun smart city di Kota Mataram. Tapi tetap dengan mengacu pada teknologi informasi.

“Saya rasa ATCS, Mataram Call Center itu adalah bagian dari smart city,” ujarnya.

Sekalipun dilaksanakan oleh OPD yang berbeda dan dalam kerangka anggaran yang berbeda pula, tapi Mohan menyebut itu bagian dari kerja bersama untuk membangun smart city. Sekalipun ia mengakui aplikasi-aplikasi konkret itu masih belum sempurna dan masih ada kekurangan di sana-sini.

“Tapi semangat semuanya sama yakni memudahkan pelayanan publik,” cetusnya.

Sekalipun soal teknis Mataramku Lapor dan penambahan CCTV belum tuntas, pemerintah ngotot ingin memulai lagi dalam kerangka kerja yang lebih besar. Dengan menggarap persoalan ekonomi, kebencanaan, dan kependudukan.

“Nanti OPD teknis yang akan berinovasi bagaimana membangun layanan yang smart yang mengharah pada itu tadi,” ulasnya.

Tiga target smart city ini akan dikerjakan dalam lima tahun kerja. Antara tahun 2019-2014. Soal anggaran, nanti akan ditangani penuh melalui APBD daerah. Tanpa intervensi pemerintah pusat.

“Hanya pendampingan saja dari staf kepresidenan nanti,” ujar Mohan.

Tim pembina smart city untuk Kota Mataram yang dipimpin oleh Robertus Theodore, Tenaga Ahli Kedeputian I Bidang Pengendalian Pembangunan Program Priorotas Kantor Staf Presiden RI mengatakan tujuan dari smart city sebenarnya mendorong agar sebuah daerah bisa punya daya saing. Tidak hanya melulu berkutat pada hal-hal yang bersifat teknis.

Karenanya perlu kerangka kerja atau masterplan bagaimana membangun dan mengelola pemerintahan yang efektif efiesien. “Bagaimana mengelola keuangan secara baik, membuat berbagai inovasi yang smart,” ujar Robertus.

Ia yakin dengan kerangka kerja yang jelas, arah pembangunan smart city pun bisa lebih terukur hasilnya. Sembari itu, persiapan-persiapan teknis pun mengiringi.

“Termasuk harus ada jaringan dan koneksi yang kuat,” ulasnya.

Robertus menyadari kerangka yang ingin membangun sistem smart di tiga aspek yakni ekonomi, kebencanan, dan kependudukan memang terkesan masih abstrak. Tapi pada akhirnya nanti, OPD akan didorong agar bisa membuat program yang lebih bersifat konkret dan teknis. Sehingga hasilnya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat.

“Misalnya membuat aplikasi yang dengannya masyarakat bisa memantau harga di smartphonenya,” tandasnya. (zad/r3)

Berita Lainnya

Kematian Bayi Lotim Menurun

Redaksi LombokPost

Penyeberangan di Pelabuhan Lembar Molor

Redaksi LombokPost

Ahyar Bakal Evaluasi Muslim

Redaksi LombokPost

UMK Jadi Pertimbangan Kenaikan Upah Honorer

Redaksi LombokPost

Hindari Berkendara Saat Hujan Lebat

Redaksi LombokPost

Polres Loteng Siap Bersinergi Dengan Media

Redaksi LombokPost

PDIP Panaskan Mesin Partai

Redaksi LombokPost

Bangun Tidur, Begal Dicokok Polisi

Redaksi LombokPost

Pembuatan RISHA Kini Masalahnya Kekurangan Tukang

Redaksi LombokPost