Lombok Post
Headline Politika

Pemilu Serentak 2019 Ribet

GUNAKAN HAK PILIH: Seorang warga mencelupkan jari ke tinta, usai menggunakan hak suaranya dalam Pilkada NTB, beberapa bulan lalu.

MATARAM-Untuk kali pertama, pemilihan legislatif, DPRD kabupaten/kota, provinsi, DPR RI juga DPD RI digelar berbarengan dengan pemilihan presiden dan wakil presiden. Hal itu membawa konsekuensi, pemilih akan disuguhkan lima kertas suara secara bersamaan.

Karena baru kali ini dilaksanakan kendala mungkin saja muncul. Hal itu harus diantisipasi penyelenggara, demi terciptanya Pemilu 2019 yang baik. Pengamat politik NTB Agus mengatakan ada beberapa kelemahan pemilu serentak. Pertama, kesulitan pemilih mengidentifikasi peserta pemilu. Ada lima surat suara yang akan diterima pemilih dengan jumlah partai dan caleg yang banyak. Sementara masih ada beberapa pemilih kita tidak bisa baca tulis. Untuk soal ini peserta pemilu harus rajin ketemu dengan pemilih.

Melihat kenyataan ini, calon tidak bisa hanya mengandalkan baliho saja. Kampanye tatap muka harus diperbanyak. ”Selain itu sosialisasi yang dilakukan KPU juga harus massif,” ujarnya pada Lombok Post, kemarin.

Kedua dari sisi cara penghitungan suara. Dengan lima surat suara maka diperkirakan proses pemungutan dan hitung suara di TPS akan memakan waktu lebih panjang. ”Bisa-bisa sampai pagi,” perkiraanya.

Hal itu membawa konsekuensi potensi munculnya kerawanan dengan kecurangan di tingkat TPS.  Bisa saja saksi peserta pemilu tidak tahan mengikuti proses sampai pagi di TPS. Maka untuk soal ini harus dipikirkan teknis penghitungan suara agar tidak terlalu lama. ”Parpol juga harus memastikan saksinya hadir dari proses awal sampai akhir,” tegasnya.

Mantan komisioner KPU NTB ini pun menyarankan agar KPU, pada saat penghitungan suara di TPS sebaiknya dimulai dari penghitungan suara calon presiden, DPD RI, DPR RI, DPRD provinsi dan terakhir DPRD kabupaten/kota.

Teknis penghitungan suara seperti ini bisa meminimalisir saksi pasangan calon tidak ada di lokasi saat penghitungan suara. ”Kalau dulu kan dimulai dari penghitungan surat suara DPRD kabupaten/kota. Akibatnya saksi langsung pulang setelah selesai penghitungan DPRD Kabupaten. Maka penghitungan surat suara DPRD provinsi ke atas tidak ada saksi. Ini rawan kecurangan,” wanti-wantinya.

Alternatif kedua adalah dibuat kelompok-kelompok. Anggota KPPS yang terdiri dari tujuh orang bisa dibagi menjadi tiga kelompok. Masing-masing kelompok punya tugas menghitung suara sendiri. Ada yang menghitung surat suara presiden. Kemudian ada yang menghitung suara DPD RI dan DPR RI. Sedangkan DPRD provinsi digabung DPRD kabupaten/kota. ”Saksinya juga diperbanyak agar bisa menyebar di tiga kelompok itu. Bawaslu juga menambah tenaga pengawasan TPS,” tandas dosen UIN Mataram itu.

Terpisah, Ketua KPU NTB Lalu Aksar Ansori mengatakan KPU akan melakukan penyebarluasan informasi terkait surat suara pemilu 2019 mendatang. ”Bisa melalui partai politik maupun kegiatan sosialisasi,” ujarnya.

Selain itu, penyelenggara di tingkat PPK dan PPS bahkan KPPS diinstruksikan untuk terus menerus memberikan penjelasan ke masyarakat. Itu berkaitan dengan tata cara menggunakan hak pilih dengan lima surat suara. ”Bimtek dalam rangka pemungutan suara, rekapitulasi, dan penghitungan suara juga harus lebih detail agar penyelenggara tidak kesulitan saat menjalankan tugas,” tandasnya. (puj/r4)

Berita Lainnya

Jasad Bayi Membusuk di Bukit Korea

Redaksi LombokPost

Polda NTB Berikan Data Penyidikan ke Bareskrim

Redaksi LombokPost

Waspada Banjir Kiriman!

Redaksi LombokPost

Dinas Pendidikan Loteng Gelar Latihan Dasar Kepemimpinan

Redaksi LombokPost

Waspada Calo PNS !

Redaksi LombokPost

Sosialisasikan Migrasi Aman Dengan Drama Rudat

Redaksi LombokPost

Sukiman Ungkap Kekecawaan di Hari Pahlawan

Redaksi LombokPost

Bank Mandiri-Hiswana Migas-Pertamina Jalin Kerjasama

Redaksi Lombok Post

Baru Satu Kabupaten Ajukan UMK

Redaksi LombokPost