Lombok Post
Headline Lapsus Metropolis

Produksi Padi Hilang Satu Juta Ton

NGERAMPEK: Seorang petani memukul padi untuk memisahkan padi dengan batangnya di sawah jalan baru Monjok, Kota Mataram, kemarin (30/10).

Lebih dari dua dekade, data produksi padi ternyata sungguh tak akurat. Badan Pusat Statistik pun “tobat”. Terbaru, telah menyiapkan metode penghitungan yang diklaim lebih hebat. Jika metode hitung baru itu sudah resmi dihelat, setidaknya satu juta ton produksi padi Bumi Gora bakal tamat. Alhasil, julukan Bumi Gora sebagai provinsi penyangga pangan nasional pun, bisa-bisa salah alamat.

————————————

HATI Seliah sedang berbunga-bunga. Senyumnya mengembang. Warga Lingkungan Kebun Duren, Kecamatan Sandubaya ini merasa musim sedang berpihak padanya. Panenya hasilnya bagus. “Satu hektare lima ton,” kata dia.

            Di lahan sawah miliknya, Seliah menanam padi varietas C-4. Padi itulah yang sudah memberikan hasil panen untuknya sebesar 5 ton. Dan bagi Seliah, itu sudah melimpah. Sebab, panen lima ton juga bukan perkara mudah. Bagi petani, lahan satu hektare bisa menghasilkan satu ton sudah kategori tinggi. Sebab, di sawah-sawah lain, mungkin produksinya di bawah itu.

            Panen dengan hasil tertinggi yang dirasakan Seliah adalah enam ton untuk satu hektare lahan. Namun, itu jarang-jarang. Dia bahkan sudah lupa, kapan terkahir mampu memanen padi sebanyak itu dalam satu hektare lahan yang dia miliki.

            Dapat panen lima ton, Seliah sudah punya hitung-hitungan. Itu yang menyebabkan senyumnya lebar. Kalau diuangkan, jumlah itu setara dengan

Rp 22 juta dengan harga saat ini.

Seliah pun fasih menghitung penghabisannya membiayai lahan tiap satu hektare. Untuk biaya benih, pupuk, tenaga kerja, dan kebutuhan tak terduga lainnya, total dia menghabiskan Rp 5,615 juta untuk satu hektare lahan. Makan, sekali panen, dia memupuk untung Rp 16,385 juta.

“Sekali saya bisa panen tiga kali,” kata Seliah. Jika terus memiliki kemujuran yang sama, maka untung yang didapatnya bisa mencapai Rp 49.155 juta dalam rentang waktu setahun.

Seliah adalah petani tradisional. Dia menanm padi tak aneh-aneh. Macam petani lainnya. Sawah dibajak, ditanam, dipupuk, lalu dipanen. Begitu seterusnya. Hanya dia beruntung. Lokasi sawahnya terletak di area yang banyak air. Sehingga bisa menanam padi sepanjang tahun. Habis panen, tanam padi lagi. Setelah itu panen. Lalu tanam padi lagi. Begitu seterusnya. Tak ada selingan palawija atau yang lainnya.

Hamdan, petani lain di Gegutu, Sayang-Sayang, Kota Mataram juga sama bahagianya dengan Seliah. Panennya sedang bagus. Hamdan juga menanam varietas padi C-4. Hasilnya 5 ton juga satu hektare. Bahkan, kata Hamdan, dia jarang panen di bawah itu. Lokasi sawahnya memang bagus. Air melimpah.

Pria yang sudah 20 tahun menjadi petani ini menyebutkan, hasil panen memang tergantung perawatan. Selain sistem irigasi yang mengairi lahan sawah. Jika ditempat kering atau kurang air, jelas hasil padi tidak akan baik. Bisa saja kurang dari 5 ton gabah basah.

Seperti petani di Mataram, cerita manis juga dirasakan petani di Lombok Barat. Panennya mirip-mirip. Kisarannya 4-5 ton untuk satu hektare.

Mastur, petani wilayah Kecamatan Gerung mengalai sendiri hal tersebut. Sekarang, jarang bahkan yang hasil panennya 4 ton per hektare.

“Karena kualitas bibitnya sekarang kami akui lebih baik. Pupuknya juga sekarang bisa lebih praktis dan menambah kualitas bulir padi,” akunya.

Ia mencontohkan, sebelumnya petani direpotkan dengan rumput liar yang tumbuh mengganggu tanaman padi. Namun, saat ini dengan kemajuan teknologi pertanian, petani bisa memberantas rumput liar dengan menyemprotkan cairan tanaman khusus.

“Tapi padinya nggak mati,” ucapnya.

Samiah, petani Desa Jembatan Kembar Desa Lembar juga mengungkapkan demikian. Kata dia, mereka yang punya lahan 20 are saja saat ini sudah bisa panen lebih dari satu ton sekali panen.

“Kalau empat sampai lima tahun lalu, lahan 20 are tidak bisa sampai satu ton,” katanya.

Produksi padi yang stabil membuat saudagar gabah macam Jumasih juga lebih ringan pekerjaannya. Jumasih bahkan mengaku, kini dengan enteng berani membeli padi yang belum panen. Cukup dengan luas lahan, dia sudah mampu memperkirakan berapa produksi gabah kering panen yang didapat. “Hitungannya mudah. Kalau satu are bisa 55 kilo gram. Paling sedikit 49 kilogram lah,” katanya.

Seperti Mataram, para petani di Lombok Barat memang mendapati memiliki sistem irigasi yang lebih baik. Sejumlah lahan perasawahan juga bisa panen sepanjang tahun. Pengecualian mungkin untuk lahan-lahan persawahan di Kecamatan Sekotong. Di sana, lokasi lahan pertanian lebih kering.

 Tak Selalu Manis

Tentu saja tak setiap petani bisa beruntung dengan panen yang baik. Di Lombok Tengah, H Azhuri hanya bisa menyaksikan lahan sawahnya nganggur. Tak bisa ditanam apa-apa. Boro-boro bertanam tiga kali setahun. Dapat tanam sekali setahun saja sudah cukup bagus.

Kendala air menjadi musabab. Padahal, kalau air lagi bagus, panen H Azhuri biasanya juga bagus. Petani asal Dusun Metongkok, Desa Penujak, Kecamatan Praya Barat tersebut bercerita, pernah mampu menghasilkan 7 ton dari lahan sawahnya satu hektare. Saat itu, varietas padi yang ditanam Ciliwung. Makanya, waktu itu dia girang bukan kepalang. Jumlah tersebut jauh melebihi kebutuhan keluarga.

“Kalau untuk makan, setahun paling habis 1 ton saja,” cetusnya pada Lombok Post, Senin (29/10) lalu.

Sisanya, terang Azhuri hasil panen disimpan. Dibagi pula ke anak cucu dan sebagian lagi dijual. Di rumah, pria 52 tahun itu tinggal bersama istrinya. Kedua anaknya, sudah menikah dan masing-masing memiliki satu orang anak. Dari bertani, ia pun bisa berangkat haji, menyekolahkan anak-anaknya, hingga menyelesaikan kewajibannya menikahkan anak-anaknya.

Cuma cerita manis itu jarang datang sekarang. Kondisi pasokan air irigasi ke sawahnya menjadi penyebab. Akhirnya petani cuma bisa menanam padi sekali setahun.

            Di Lombok Utara, petani bahkan kini gagal panen. Seperti di petani di Dusun Sambik Jengkel, Kecamatan Kayangan. Dari ratusan hektare lahan pertanian yang ada, para petani hanya bisa menikmati hasil panen 30 persen saja. Sistem irigasi yang tak maksimal menjadi penyebab.

Sajiddin, salah seorang petani di Sambik Jengkel menuturkan, sebelumnya petani disana tidak pernah merugi sebesar itu. Bahkan air untuk lahan pertanian di Sambik Jengkel tidak pernah mengalami kemacetan. Sebab dusun tersebut memiliki DAM penampungan air. Namun bendungan sudah tertutup longsor dan batu besar. Akhirnya air macet.

            “Akhirnya air itu tidak bisa mengalir ke tempat saluran air kita karena sudah banyak yang patah dan banyak yang sudah rusak,” ujarnya, kemarin (30/10).

            Saat ini di sana, petani bertanam palawija dan tanaman hortikultura. Seperti kacang panjang, kol, sawi, bawang merah, bawang putih, kentang dan cabai. “Jangan ditanya lagi, petani disana pokoknya rugi total,” tegasnya.

Mantan ketua kelompok tani Geruk Gundem ini mengungkapkan, bahkan petani yang sudah menanam tidak bisa memetik hasil akibat kurangnya air. Hal tersebut dikarenakan tanaman-tanaman tersebut mati kekurangan air.

“Tak ada yang tidak rugi,” ungkapnya.

Diungkapkan dia, rata-rata lahan sawah hanya sekali tanam per tahun. Berbeda dengan Gangga dan Tanjung yang bisa hingga tiga kali tanam.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan (DKPP) KLU Melta menyebutkan, lahan panen padi berdasarkan kecamatan per Agustus 2018, di Kecamatan Pemenang lahan panen sebanyak 37 hektare. Di Kecamatan Tanjung lahan panen sebanyak 114 hektare. Di Kecamatan Gangga lahan panen sebanyak 6 hektare. Di Kayangan lahan panen tidak memproduksi padi. Sedangkan di Kecamatan Bayan lahan panen sebanyak 346 hektare. Jumlah lahan panen tersebut tentulah sangat jauh dibanding total jumlah lahan persawahan di Lombok Utara.

Khusus untuk sistem irigasi yang rusak, akan didanai pemerintah pusat. Saluran-saluran tersebut berada di 32 titik seluruh KLU. Dana yang digelontorkan pusat tersebut sebanyak Rp1,5 miliar. Untuk 32 titik tersebut Melta mengaku tidak hapal lokasi tepatnya. Namun titik terbanyak itu berada di Kecamatan Bayan dan Kayangan.

Data Digugat

Seperti itulah kondisi para petani di NTB kini. Meski luas lahan sama, tidak semua daerah mampu menghasilkan jumlah panen padi yang sama. Itu menjadikan, data produksi padi pun rawan digugat.

Bayangkan. Ada lokasi yang gagal panen. Ada luas lahan yang hanya bisa menanam satu kali setahun dari tadinya hanya bisa menanam dua kali setahun. Toh, dengan fakta-fakta tersebut, produksi padi di NTB selalu naik.

Bahkan, tahun ini, berdasarkan angka ramalah milik Dinas Pertanian dan perkebunan NTB, produksi padi NTB bisa mencapai 2,421 juta ton. Produksi tersebut akan dihasilkan dari 471.601 hektare. Produksi tiap hektare dipatok rata-rata 5,13 ton.

Jumlah tersebut melonjak drastis. Sebab, tahun lalu, meski luas tanam lebih banyak yakni mencapai 471.728 hektare, produksi saat itu dilaporkan 2,323 juta ton. Produktivitas tiap hektare memang lebih rendah. Dengan rata-rata dihitung 4,92 ton per hektare.

            Tapi, karena tahun ini masih berlangsung, angka-angka tersebut baru ramalan. Namanya ramalan, bisa kejadian, bisa tidak kejadian. Dan bayangan tidak kejadian itulah yang kini menyeruak. Bahkan membuat pemerintah ketir-ketir.

            Ini musababnya. Ada metode baru penghitungan produksi padi dan beras yang diterapkan Badan Pusat Statistik (BPS). Sebab, selama ini harus diakui metode penghitungan produksi padi dan beras kurang akurat. Dan ketidakakuratan itu sudah berlangsung lebih dari dua dekade. Tepatnya semenjak tahun 1997 silam.

Metode baru yang hendak diterapkan BPS itu dengan sistem Kerangka Sampel Area (KSA). Metode baru ini mengganti metode lama. Sebelumnya, produksi padi dihitung berdasarkan perkalian luas panen yang ditetapkan melalui pengamatan dengan produktivitas ubinan.

Kini, dengan metode KSA, BPS melakukan penghitungan data yang memanfaatkan teknologi citra satelit. Metodologi ini bisa menghitung potensi produksi beras tiga bulan ke depan. Sebab, data luas panen padi akan terus di-update setiap bulan. Sistem tersebut dikembangkan berkat kerja sama Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR), Badan Informasi dan Geospasial (BIG) dan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional.

Dari pantauan satelit tersebut angka luas tanam akan diketahui. Dan angka produksi juga akan dapat dihitung. Akan lebih akurat tentu saja.

Rencana penerapan sistem KSA ini pun membuat Pemprov NTB cemas. Nyaris sudah dipastikan, angka produksi padi di NTB yang selama ini dipuja-puja, sudah pasti akan melorot drastis.

Mengapa begitu? Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan NTB H Husnul Fauzi punya hitungannya. Dia mengatakan, dengan metode KSA produksi padi NTB tahun ini bisa berkurang. Target produksi padi bisa tidak memenuhi target yakni 2,5 juta ton yang sudah dicanangkan pihaknya.

“Dengan metode baru, produksi padi bisa berkurang hingga 1 juta ton lebih,” katanya.

”Berkurang jauh,” katanya lagi.

Ya. Angka satu juta ton tentulah angka kehilangan produksi yang sangat besar. Itu sama saja, produksi anjlok hingga 40 persen. Betapa tak mengenakkan mengetahui hal ini.

            Hitungannya sederhana. Ramalan BPS tahun ini, luas panen  471.601 hektare dengan angka produktivitas lahan 5,1 ton per hektare, target produksi 2,4 juta ton lebih. Pemprov sendiri menargetkan 2,5 juta ton bahkan lebih.

Tapi, dengan penerapan metode KSA, maka hitung-hitungan tersebut berubah semuanya. Perubahan yang akhirnya berimbas pada hitungan akhir produksi.

Husnul Fauzi mengungkapkan, NTB selama ini punya Indeks Pertanaman (IP) 2,2. Itu artinya, NTB bisa dua kali panen lebih dalam setahun. Mengacu pada luas baku lahan yang ditetapkan BPS bahwa NTB memiliki 286 ribu hektare. Bila luas baku lahan dikali IP 2,2, maka luas panen padi bisa 629 ribu hektare lebih.

Pemprov sendiri menargetkan luas lahan panen 503 ribu hektare tahun ini. Tapi belakangan, luas baku lahan yang dirilis BPS pusat untuk NTB hanya 260 ribu hektare. ”Harus ada argumen untuk menjelaskan itu,” katanya. Dari sinilah, angka produksi padi tersebut bisa anjlok hingga satu juta ton.

            Memang jumlah tersebut masih surplus. Sebab, hitungan Husnul, bila produksi padi hanya 1,5 juta ton, kalau dikonversi menjadi beras, bisa menghasilkan 800 ribu ton beras. Jumlah itu masih surplus. Sebab, konsumsi beras penduduk NTB 500 ribu ton rata-rata setahun.

Namun, di NTB ini, yang butuh beras bukan cuma penduduk NTB. Melainkan juga para wisatawan yang datang melancong ke NTB. Hitungan sementara, industri pariwisata di NTB membutuhkan seratus ribu ton lebih beras setahun. Sehingga masih ada sisa sekitar 150 – 200 ribu ton beras yang bisa dikirim keluar.

Apakah memungkinkan itu akan dikirim ke Bali dan NTT. Sedangkan BPS selama ini menyatakan surplus beras NTB dua kali lipat konsumsi. Di sisi lain, Bulog NTB menyatakan, baru tahun ini persediaan beras bisa mencukupi untuk 1,5 tahun ke depan.

Husnul sendiri masih bingung. Bagaimana mempertanggungjawabkan angka produksi padi yang bisa hilang hingga satu juta ton tersebut.

Masalah surplus tidaknya produksi beras ia tidak khawatir. Produksi beras pasti akan surplus. Tapi masalahnya ke depan ada pengurangan produksi cukup banyak.

”Ini mengenai jumlah saja sebenarnya. Kalau surplus, kita tetap surplus,” ungkapnya.

Perlu Sinkronisasi

            Guru Besar pertanian Universitas Mataram Prof Taslim Sjah menyarankan perlunya sinkronisasi lembaga-lembaga pemerintah terkait produksi padi dan beras.

Harusnya kata dia, apa pun metode yang digunakan, bila dengan teliti dan tepat, seharusnya tidak ada perbedaan data hasil. Bahkan bisa satu data hasil.

”Ini hanya kecurigaan saya saja. Indikasi adanya perbedaan karena target capaian kinerja menandakan prestasi suatu lembaga,” katanya.

Namun, bila ditelaah lebih mendalam, data yang berbeda antara Dinas Pertanian, Bulog, dan BPS bisa saja terjadi. Pertama metode pengumpulan, metode pendekatan antar lembaga berbeda. Kemudian ketelitian dalam pengumpulan data perlu diperhatikan. Bisa juga sampel yang digunakan berbeda antar lembaga.

Itu mengapa, dia menyarankan pentingnya sinkronisasi antarlembaga. Kalau ditemukan perbedaan harus dicarikan jalan tengah dan jalan keluar dengan memilih metode yang lebih akurat dari antar lembaga.

”Kalau perlu adanya pertanggungjawaban secara hukum atas lembaga-lembaga yang mengeluarkan data,” tegasnya.

Aspek pertanggungjawaban secara hukum ini dinilai penting agar tidak merugikan masyarakat. Karena data yang berbeda bisa merugikan masyarakat. Misal saja kala dikatakan panen padi melimpah, maka harga padi bisa merosot, petani yang rugi. Sedangkan kalau dikatakan beras limit, maka akan terjadi penimbunan beras, merugikan konsumen.

”Kalau kita melihat dari sini, jelas masyarakat yang akan dirugikan sebagai konsumen maupun petani,” tuturnya.

Sehingga koreksi metode, koordinasi hasil, dan penyamaan persepsi data antara lembaga yang mengeluarkan data pangan harus dilakukan demi menjaga ketahanan pangan. Ketahanan pangan menjadi pekerjaan semua pihak karena menyangkut pengelolaan pangan dan khususnya menyangkut masyarakat.

Intinya sekarang bagaimana menjaga masyarakat agar tidak dirugikan karena adanya polemik tersebut. ”Sebenarnya polemik ini telah berlangsung cukup lama yang tentunya mempengaruhi daya beli dan daya jualnya,” imbuhnya.

Secara terpisah, Kepala BPS NTB Suntono mengungkapkan, pihaknya kini masih memproses ulang penghitungan produksi beras untuk bulan Oktober menyusul metode baru yang akan digunakan BPS.

“Datanya akan kita rilis di awal bulan. Sekarang masih dalam proses perhitungan. Jadi masih belum bisa diketahui angka totalnya,” terangnya. Karena itu, sebelum ada data tersebut, pihaknya tak ingin berandai-andai terlebih dahulu.

Terkait simpang siurnya ekspor beras yang dilakukan nasional, Kepala Divisi Regional Bulog NTB Ramlan UE memastikan bahwa pasokan beras mencukupi untuk 17 bulan kedepan. Itu berarti, NTB tidak memerlukan impor beras, baik dari negara tetangga maupun daerah lainnya.

“Untuk sejauh ini, stok beras masih sangat banyak (bahkan sangat melimpah),” jelas Ramlan.

Menurutnya, melimpahnya stok beras yang ada di Perum Bulog Divre NTB tidak terlepas dari komitmen pemerintah, masyarakat, hingga para petani.

“Kami berkomitmen mendahulukan hasil produksi petani lokal (NTB), dan sejauh pengalaman kita, stok beras dari hasil produksi petani lokal masih sangat cukup. Minimal untuk kebutuhan masyarakat NTB,” ungkapnya.

Saat ini, dalam sebulan, Bulog NTB menyalurkan lebih dari 6 ribu ton untuk berbagai macam jenis beras. Sedangkan untuk serapan, Bulog berhasil menyerap 110 ribu ton beras dari total tareget serapan 150 ribu ton tahun ini.

“Kami berharap setidaknya serapan ini bisa mendekati angka 130 ribu ton sampai akhir tahun 2018. Jika mencapai 130 ribu ton, artinya ketahanan NTB akan semakin bertambah, yang awalnya hanya 17 bulan, bisa meningkat ke 20 bulan,” tuturnya.

Sementara itu, untuk move beras ke sejumlah daerah, Ramlan menjelaskan bahwa pihaknya mengirimkan beras dalam jumlah 18.900 ton untuk dua daerah sekaligus. Di antaranya tujuan Bali, dengan jumlah 2.550 ton, dan NTT sejumlah 16.350 ton. Dan rencananya, Bulog akan kembali mengirimkan 4.000 ton ke provinsi tetangga tersebut.

Kondisi terkini, stok beras di dalam gudang Bulog hingga kemarin mencapai 61.290 ton. (jay/ton/dss/fer/tih/ili/tea/nur/JPG/r8)

Berita Lainnya

Kematian Bayi Lotim Menurun

Redaksi LombokPost

Penyeberangan di Pelabuhan Lembar Molor

Redaksi LombokPost

Ahyar Bakal Evaluasi Muslim

Redaksi LombokPost

UMK Jadi Pertimbangan Kenaikan Upah Honorer

Redaksi LombokPost

Hindari Berkendara Saat Hujan Lebat

Redaksi LombokPost

Polres Loteng Siap Bersinergi Dengan Media

Redaksi LombokPost

PDIP Panaskan Mesin Partai

Redaksi LombokPost

Bangun Tidur, Begal Dicokok Polisi

Redaksi LombokPost

Pembuatan RISHA Kini Masalahnya Kekurangan Tukang

Redaksi LombokPost