Lombok Post
Headline Metropolis

Ayo dong Bahas UMK!

BUTUH FASILITATOR: Seorang fasilitator Rekompak Kementerian PUPR (kanan) sedang mengecek kondisi kerangka atap rumah RISHA, di Lingkungan Pengempel Indah, Kecamatan Sandubaya.

MATARAM-Anggota dewan pengupahan dari Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) masih sabar. Menunggu respon Pemerintah Kota (Pemkot) untuk membahas Upah Minimum Kota (UMK). Anggota dewan pengupahan representasi dari para pekerja ini yakin pemerintah punya itikad baik. Memikirkan kesejahteraan masyarakat banyak yang bekerja di bawah korporasi.

Kami masih menunggu undangan untuk bahas UMK,” aku I Gusti Lanang Praya, Ketua SPSI Kota Mataram saat dikonfirmasi melalui sambungan telpon.

Jika undangan tidak kunjung masuk sampai Senin minggu depan, Lanang berniat mendatangi langsung Kantor Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Mataram. Upaya ini disebut sebagai langkah jemput bola, menyusul Upah Minimum Provinsi (UMP) telah ditetapkan.

Alurnya begitu, setelah UMP ditetapkan, selanjutnya kota harus bahas UMK,” terangnya.

Namun mestinya pembahasan kecil sudah mulai dilakukan jauh-jauh hari. Sehingga tidak gagap menyikapi UMP saat ditetapkan. Lanang hanya mengkhawatirkan Pemkot kembali akan menunjukan sikapnya yang lebih berpihak pada pengusaha daripada pekerja.

Pemkot memang lebih condong ke pengusaha, karena ada kaitannya dengan investasi,” ujarnya.

Namun, berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, ditetapkan rumus baku dalam penentuan besarnya UMK. Nilainya adalah penjumlahan dari UMK tahun sebelumnya, dengan inflasi dan pertumbuhan produk domestik bruto, secara nasional.

Jadi kita tidak perlu berdebat, angkanya sudah pasti ketemu. Tinggal dikawal saja, apa sesuai aturan atau tidak,” tegasnya.

Pemkot sebagai penyelenggara, mau tidak mau harus membahas UMK. Jika tidak, bakal dituntut secara hukum karena tidak menjalankan aturan undang-undang. Bahkan bila pemkot tetap abai pada pembahasan UMK, maka aturan mengharuskan UMP yang telah lebih dahulu diberlakukan yang dilaksanakan.

Intinya upah yang diterima pekerja yang terbesar dari yang ditetapkan antara provinsi atau kota,” tegasnya.

Anggota Komisi II DPRD Kota Mataram Misban Ratmaji mengingatkan Pemkot agar segera memfasilitasi pembahasan UMK. Menurutnya tidak ada alasan pemkot untuk mengulur-ulur waktu.

Apalagi UMP sudah diputuskan,” terang Misban.

Karena pemprov sudah menetapkan UMK tahun 2019 sebesar Rp 2 juta lebih, maka UMK mestinya harus lebih besar dari angka itu.

Ia mengakui, dalam membahas UMK, harus juga untuk mempertimbangkan kondisi pengusaha saat ini. Apalagi kondisi usaha belum puluh pascagempa melanda beberapa waktu lalu.

Silakan saja berembuk, mestinya ini dilakukan jauh-jauh hari,” ujarnya.

Ia berharap UMK harus di atas atau paling tidak sama dengan UMP. Sehingga pemkot tidak terkesan membela habis-habisan pengusaha.

Menurutnya ini bukan soal enak-tidak enak pada pengusaha. Pemkot bisa saja berupaya menyenangkan para pengusaha agar investasi tetap subur di kota. Tapi bukan berarti dengan pasang badan menentang aturan.

Tidak hanya SPSI, anggota dewan pengupahan lain dari perwakilan pengusaha yakni Asoasiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) juga menunggu undangan pemkot untuk membahas UMK.

Kita tunggu (undangan dari Disnaker),” ujar Wakil Ketua Apindo Kota Mataram H Affan Ahmad.

Sementara itu Wakil Wali Kota Mataram H Mohan Roliskana saat dikonfirmasi belum lama ini tentang UMK hanya menjawab normatif. “Kita ingin bahas secara internal dulu dan mendengar sikap para pengusaha soal ini,” kata Mohan.

Lombok Post sudah berupaya mendatangi Kantor Dinas Tenaga Kerja Kota Mataram sekitar pukul 11 siang, kemarin(2/11). Namun baik sekretaris dinas yang juga Plt Kepala Disnaker ataupun Kabid Hubungan Industrial Disnaker Kota Mataram tidak bisa ditemui.

Sudah pulang Jumatan pak,” kata salah seorang pegawai. (zad/r3)

Berita Lainnya

Kematian Bayi Lotim Menurun

Redaksi LombokPost

Penyeberangan di Pelabuhan Lembar Molor

Redaksi LombokPost

Ahyar Bakal Evaluasi Muslim

Redaksi LombokPost

UMK Jadi Pertimbangan Kenaikan Upah Honorer

Redaksi LombokPost

Hindari Berkendara Saat Hujan Lebat

Redaksi LombokPost

Polres Loteng Siap Bersinergi Dengan Media

Redaksi LombokPost

PDIP Panaskan Mesin Partai

Redaksi LombokPost

Bangun Tidur, Begal Dicokok Polisi

Redaksi LombokPost

Pembuatan RISHA Kini Masalahnya Kekurangan Tukang

Redaksi LombokPost