Lombok Post
Headline Metropolis

Dompet Pemprov Tambah Tebal, DAK Bertambah Rp 199,6 Miliar

H Supran

MATARAM- MATARAM-Tahun depan Pemprov punya tambahan dana lumayan besar. Hampir semua komponen dana perimbangan mengalami kenaikan. Kenaikan terbesar terjadi pada Alokasi Dana Khusus (DAK). Tapi itu belum cukup, Pemprov berharap dana perimbangan bertambah lagi, sebab kebutuhan pascagempa sangat besar.

Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKAD) NTB H Supran menyebutkan, DAK untuk NTB naik 13,72 persen. Bila tahun 2018 jumlah DAK hanya Rp 1,4 triliun, tahun 2019 naik menjadi Rp 1,65 trilun. Bertambah Rp 199,6 miliar.

Penambahan DAK akan cukup membantu pemerintah daerah dalam upaya memulihkan kembali Lombok-Sumbawa pascagempa. Tapi dengan besarnya kebutuhan dana untuk pemulihan, jumlah itu belum cukup. Terlebih sebagian besar DAK itu merupakan DAK non fisik.

Seperti dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SD hingga SMA mencapai Rp 871 miliar, tunjangan profesi guru Rp 228 miliar lebih, tambahan penghasilan guru Rp 3 miliar, dan tunjangan khusus guru Rp 1 miliar lebih. Juga ada DAK non fisik untuk Museum NTB Rp 1,8 miliar dan Taman Budaya Rp 1,6 miliar.

Sementara DAK fisik sangat sedikit dibandingkan DAK non fisik. Seperti perbaikan fisik bidang pendidikan Rp 48 miliar, bidang kesehatan Rp 21,4 miliar, pelayanan kefarmasian Rp 460 juta, bidang pertanian Rp Rp 11,5 miliar, kelautan dan perikanan Rp 7 miliar, dan DAK fisik bidang infrastruktur jalan Rp 28,9 miliar.

”Jadi selisih DAK fisik ini, itulah untuk non fisik,” katanya.

APBN 2019 kini sudah diketok, tapi alokasi DAK nanti akan ditetapkan melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Dibandingkan kenaikan DAK tahun-tahun sebelumnya, kenaikan 13,72 persen merupakan kenaikan yang paling tinggi.

Tahun 2016 DAK NTB hanya Rp 1 triliun lebih, kemudian naik lagi menjadi Rp 1,3 triliun lebih di 2017, dan naik lagi menjadi Rp 1,4 triliun leih di 2018. Tahun depan menjadi Rp 1,6 triliun lebih. Kenaikan DAK tentu karena ada pengaruh gempa, sebab banyak sekolah dan harus diperbaiki. Apalagi sejak 2016 pengelolaan SMA/SMK menjadi tanggungjawab provinsi.

Tapi Supran berharap DAK untuk NTB masih bisa bertambah. Disamping itu kementerian/lembaga tetap membantu proses rehabilitasi dan rekonstruksi dampak gempa. Program-program di kementerian terkait langsung diarahkan untuk pemulihan Lombok-Sumbawa. ”Kami masih sangat berharap lebih besar lagi, dan pusat tetap ikut membantu kami,” harapnya.

Termasuk juga tambahan Dana Alokasi Umum (DAU). Penambahan DAU malah sangat sedikit yakni 2,95 persen. Bila tahun 2018 DAU sebesar Rp 1,53 triliun lebih, tahun 2019 naik menjadi Rp 1,58 triliun lebih. Bertambah Rp 45,9 miliar.

Penambahan DAU lebih sedikit dari yang diharapkan. Pemprov awalnya berharap ada kenaikan minimal 10 persen untuk DAU. Kenaikan 2,95 persen menurutnya belum cukup. Sebab kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi luamayan banyak, bila bisa ditambah lagi akan sangat bagus. DAU selama ini sebagian besar dipakai untuk membayar gaji aparatur pemerintah.

Dana Bagi Hasil (DBH) tahun depan juga naik, seperti DBH pajak naik 9,5 persen, dari Rp 325 miliar lebih menjadi Rp 357 miliar lebih tahun depan. DBH pajak terdiri dari pajak penghasilan (PPh) sebesar Rp 50,6 miliar, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Rp 10,7 miliar, dan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) Rp 295,6 miliar lebih.

Kemudian nilai DBH Sumber Daya Alam tahun depan Rp 87,6 miliar. Terdiri dari pajak minerba Rp 85 miliar leih dan pajak kehutanan Rp 2,2 miliar lebih. Bila DBH pajak dan sumber daya alam dijumlahkan, nilainya mencapai Rp 444,7 miliar lebih.

Sumber dana perimbangan terakhir yang naik adalah Dana Insentif Daerah (DID). Insentif daerah bertambah dari Rp 27 miliar tahun lalu menjadi Rp 36 miliar tahun 2019. ”Kita dapat tambahan yang lumayan, bisa kita pakai untuk rehabilitasi dan rekonstruksi,” kata Supran.

Bila ditinjau dari kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi secara keseluruhan tambahan dana perimbangan itu masih kurang. Sebab kebutuhan mencapai Rp 12 triliun lebih, Pemprov sendiri membutuhkan Rp 636 miliar. ”Tapi saya yakin untuk rehab rekon akan banyak dibantu pusat,” kata Supran.

Terpisah, Ketua Komisi III DPRD NTB H Johan Rosihan bersyukur ada penambahan DAK. Angka itu menurutnya luyan besar karena tahun-tahun sebelumnya DAK jarang naik. Tapi dewan belum mendapat laporan secara rinci mengenai tambahan dana itu. ”Baguslah Alhamdulillah,” kata politisi PKS itu.

Johan mengapresiasi langkah Gubernur NTB H Zulkieflimansyah. Melakukan pendekatan-pendekatan dan lobi ke kementerian lembaga. Meminta OPD untuk mengusulkan langsung kebutuhan anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi. Sehingga hasilnya ada penambahan.

Dewan tentu akan mempelajari tambahan dana itu, pihaknya akan menelaah alokasi DAK tersebut. Jangan sampai bertambah tapi hanya satu sektor saja. ”Kami harapkan merata,” katanya.

Tapi Johan mengingatkan, tambahan dana perimbangan itu belum cukup. Dana rehabilitasi dan rekonstruksi untuk perbaikan rumah dan fasilitas umum harus tetap dibiayai pemerintah pusat. Apa yang sudah dijanjikan ke masyarakat harus benar-benar ditepati. Pusat tidak boleh main-main dengan janjinya membantu korban gempa. ”Selama belum ada kelihatan dana itu, kami akan tagih terus,” tegas Johan. (ili/r8)

Berita Lainnya

Kematian Bayi Lotim Menurun

Redaksi LombokPost

Penyeberangan di Pelabuhan Lembar Molor

Redaksi LombokPost

Ahyar Bakal Evaluasi Muslim

Redaksi LombokPost

UMK Jadi Pertimbangan Kenaikan Upah Honorer

Redaksi LombokPost

Hindari Berkendara Saat Hujan Lebat

Redaksi LombokPost

Polres Loteng Siap Bersinergi Dengan Media

Redaksi LombokPost

PDIP Panaskan Mesin Partai

Redaksi LombokPost

Bangun Tidur, Begal Dicokok Polisi

Redaksi LombokPost

Pembuatan RISHA Kini Masalahnya Kekurangan Tukang

Redaksi LombokPost