Lombok Post
Headline Metropolis

Pengusaha Tolak UMP Rp 2 Juta

CARI NAFKAH: Seorang karyawan sedang membersihkan toko tempatnya bekerja di Mataram, kemarin (25/10).

MATARAM-Upah minimum provinsi (UMP) NTB 2019 telah ditetapkan Gubernur NTB H Zulkieflimansyah sebesar Rp 2 juta. Namun, kenaikan UMP yang mencapai 10,28 persen tersebut membuat pengusaha sungguh tak happy.

Para pengusaha tak sreg. Dan menuntut agar kenaikan tersebut dibatalkan. Sebab, jika tidak, maka dipastikan akan ada banyak PHK atau karyawan yang dirumahkan.

Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) NTB Ni Ketut Wolini kepada Lombok Post mengaku, anggotanya keberatan dengan kenaikan UMP 2019. Pasalnya, kondisi para pengusaha pascagempa ini masih belum stabil.

“Apindo menginginkan UMP 2019 masih sama dengan UMP 2018. Kondisi ini nyata dan bukan mengada-ada. Kondisi para pengusaha pascagempa belum stabil,” kata Wolini, kemarin (2/11).

Dia menegaskan, Apindo bukannya ingin melawan pemerintah. Atau tak patuh pada keputusan pemerintah. Apindo tetap mengacu pada kajian singkat PP Nomor 78 Tahun 2015 tentang pengupahan.

“Apindo akan taat dengan PP 78. Tapi kembali lagi dengan kondisi saat ini. Kondisi para pengusaha sedang tidak memungkinkan,” terangnya.

Terkait hal ini, setelah pengumuman penetapan UMP yang mencapai Rp 2 juta tersebut, Apindo menjelaskan bahwa para pengusaha mengaku dilema dengan kenaikan UMP 2019 ini.

“Pemerintah daerah tidak memikirkan hal seperti ini,” tandas dia.

Karena itu, dia mengajak pemerintah duduk bareng dengan asosiasi pengusaha.

“Biar gubernur tahu permasalahannya. Kondisi daerah kita saat ini sedang tidak memungkinkan. Masak mau dipaksakan,” tuturnya.

Jika nantinya UMP 2019 tetap berlaku, Apindo meyakini banyak anggotanya yang akan melakukan pemutusan hubungan kerja.

“Apindo menghimbau agar pengusaha yang tidak mampu (menerapkan UMP 2019) untuk melakukan PHK. Ini bagi yang tidak mampu,” tandas dia.

Diungkapkannya, kondisi pengusaha saat memang ada yang sudah mulai menjalankan usaha. Sebagian lagi malah belum membuka usaha sama sekali lantaran masih terdampakk gempa.

Sementara itu, General Manager (GM) Hotel Santika Reza Bovier mengaku tengah menunggu pembahasan terkait upah minimum kota (UMK).

“Kita menunggu UMK keluar dulu, karena masih jadi pembahasan. Intinya kita menunggu pembahasan (akhir terkait UMK),” terangnya pada Lombok Post.

Pertimbangkan Kembali

Penegasan yang sama disampaikan para penguasha yang tergabung dalam Kadin NTB. Pemerintah diminta kembali mempertimbangkan kenaikan UMP NTB 10,28 persen tersebut.

Karena ini melihat kondisi perekonomian daerah pasca gempa yang belum pulih benar.

”Kalau sebelum gempa kenaikan ini diterapkan saya rasa bisa. Karena pertumbuhan dan inflasi di NTB masih cukup terjaga,” kata Ketua Kadin NTB HL Herri Prihatin pada Lombok Post kemarin (1/11).

Menurutnya, kenaikan UMP ini tentunya telah dikaji pemerintah karena sebelum gempa pertumbuhan di NTB lagi bagus. Investasi berkembang dan ada gairah usaha. ”Saya rasa kala itu tidak masalah kala itu,” tuturnya.

Tetapi dengan keadaan gempa ini, maka kenaikan tersebut jelas menjadi masalah. Tiba-tiba usaha yang dijalankan pengusaha pada down.

”Mestinya ini bisa dibicarakan lagi,” jelasnya.

Mungkin bisa dengan melakukan penundaan sementara waktu untuk kenaikan UMP. Hingga kondisi perekonomian kembali membaik.

”Kenaikan ini kalau bisa disisihkan dulu. Jangan ngotot-ngototan dulu,” tambahnya.

Bisa saja ada kebijakan, tahun depan kenaikan UMP ini jangan dulu diterapkan. Mungkin saja bisa diterapkan pada tahun berikutnya.

”Berikanlah pengusaha bernapas setahun untuk membangkitkan usahanya. Sebab, kenaikan UMP ini nantinya simalakama,” terangnya.

Kalau pengusaha sampai merumahkan pegawai, tentu ini tambah berat. Beban ini juga nanti lari lagi ke pemerintah bila banyak karyawan dirumahkan.

”Jadinya kita bermusyawarah, duduk bersama. Agar ada penyelesaiannya,” katanya. (nur/r8)

Berita Lainnya

Kematian Bayi Lotim Menurun

Redaksi LombokPost

Penyeberangan di Pelabuhan Lembar Molor

Redaksi LombokPost

Ahyar Bakal Evaluasi Muslim

Redaksi LombokPost

UMK Jadi Pertimbangan Kenaikan Upah Honorer

Redaksi LombokPost

Hindari Berkendara Saat Hujan Lebat

Redaksi LombokPost

Polres Loteng Siap Bersinergi Dengan Media

Redaksi LombokPost

PDIP Panaskan Mesin Partai

Redaksi LombokPost

Bangun Tidur, Begal Dicokok Polisi

Redaksi LombokPost

Pembuatan RISHA Kini Masalahnya Kekurangan Tukang

Redaksi LombokPost