Lombok Post
Headline Metropolis

Honorer Nyaleg, Bolehkah?

PROMOSI: Cara ampuh caleg meraup dukungan adalah dengan mempromosikan diri melalui baliho yang dipasang di berbagai sudut jalan.

Ruang diskusi Pasal 240 ayat (1) huruf (k) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 mengenai Pemilu masih menyisakan riak-riak debat. Setelah sebelumnya kepala lingkungan diminta mundur, kini honorer pun harus mundur.

 ——————————

MASIH ingat kasus ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) atau kepala lingkungan (kaling) yang diminta mundur dari jabatan bila ingin nyaleg? Saat itu Kaling Karang Buaya Muzakallah mempersoalkan aturan ini. Namun ia gagal. Aturan mundur tetap berlaku. Akhirnya sang kaling memilih mengubur keinginnya menjadi caleg karena tidak ingin mengorbankan posisinya sebagai kaling.

“Tetap jadi Kaling karena warga yang minta,” ujar Muzakallah.

Kini ada persoalan serupa dengan kaling yang nyaleg. Yakni mengenai status honorer yang bekerja di instansi pemerintah yang ingin nyaleg.

Di Kota Mataram setidaknya ada dua honorer yang diketahui ikut nyaleg. Ia adalah Wahyu Gribaldi yang bekerja di RSUD Kota Mataram. Satu lagi Uray Firmansyah Assyifai, honorer di Dinas Perhubungan Kota Mataram.

Pada pasal 240 ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 mengenai Pemilu, disebutkan siapa saja yang bekerja di sebuah instansi yang sumber dananya dari keuangan negara, harus mengundurkan diri ketika nyaleg. “Harus berhenti dong, aturannya kan begitu,” kata Baiq Nelly Kusumawati, Kepala Badan Kepegawaian dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Mataram.

Hanya saja, Nelly mengaku tidak tahu secara detail, siapa saja honorer yang nyaleg. Karena selama ini urusan honorer, baik untuk pengangkatan dan pemberhentian sepenuhnya kewenangan Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Nelly hanya mengaku sempat mendengar ada honorer di Dinas Perhubungan yang nyaleg. Selebihnya ia tidak tahu. “Saya tidak tahu di tempat lain (termasuk di RSUD), tapi kalau di Dishub memang ada,” akunya.

Ia mempersilakan kepala OPD memberikan tindakan yang tepat pada pegawai honorernya yang tidak patuh pada aturan. Nelly mengaku bukan kewenangannya untuk menangani persoalan honorer. Sekalipun mereka tercatat sebagai pegawai di lingkup Pemkot Mataram.

Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Mataram dr HL Herman Mahaputra atau yang punya nama beken Dokter Jack, membenarkan Wahyu Gribaldi masih tercatat sebagai honorer di RSUD. Hanya saja Jack punya pertimbangan lain, tidak memecat yang bersangkutan. Menurutnya belum ada aturan yang secara ekspilisit mengharuskan honorer mundur dari posisinya jika ingin berkompetisi dalam Pemilihan Legislatif (Pileg).

“Saya belum melihat ada aturan soal PPT tidak boleh Nyaleg,” kata Jack.

Namun sebelumnya sudah ada upaya RSUD untuk mengklarifikasi soal ini. Salah satunya dengan memanggil Wahyu dan menglarifikasi kepesertaanya dalam Pileg 2019. Yang bersangkutan mengakui ikut nyaleg. Ia bahkan sempat menyatakan ingin mengundurkan diri.

“Tapi saya minta dia (Wahyu, Red) tetap bekerja dulu menuntaskan semua tugas-tugasnya. Sembari menunggu edaran dari BKPSDM tentang tidak bolehnya PTT nyaleg,” kilahnya.

Jika aturan tertulis keluar dan mengharuskan PTT yang nyaleg mundur, ia pun menegaskan Wahyu akan diberhentikan. Jack menolak disebut pasang badan di balik masih tercatatnya Wahyu sebagai PTT di RSUD Kota Mataram.

“Nggaklah (pasang badan), dia sebenarnya tidak masalah diberhentikan, tapi saya memang minta menunggu dulu aturan yang ada,” cetusnya. Wahyu diketahui nyaleg melalui Partai Gerindra. Sedangkan Uray melalui Partai Garuda.

Apa tanggapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) soal lolosnya dua nama honorer ini sebagai caleg dalam DCT? Bedi Saparwadi, Kepala Divisi Teknis KPU Kota Mataram mengaku, persoalan honorer apakah harus mundur atau tidak, adalah persoalan baru. Sebelumnya ia mengakui, pihaknya sempat diklarifikasi mengenai persoalan ini. “Saat itu terkait penetapan Uray sebagai caleg,” aku Bedi.

Secara normatif, prosesnya pun disampaikan. Hanya saja setelah itu tidak ada tindak lanjut terkait klarifikasi ini. Karenanya KPU menganggap persoalan ini tuntas. Namun mencuatnya lagi pertanyaan masyarakat apakah honorer yang nyaleg membuat perhatian mereka ke titik itu lagi.

“Ya saya kaget juga ditanya soal ini,” ujarnya.

Namun secara umum pihaknya belum melihat alasan kuat. Aturan apa yang harus membuat honorer wajib mengundurkan diri jika ingin nyaleg. Jika pendekatannya dari sisi anggaran negara, menurutnya tidak hanya honorer yang semestinya harus mundur.

Tetapi anggota Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPBD) ataupun anggota dewan sendiri harusnya menurutnya mundur dulu sebelum nyaleg.  “Makanya pendekatan dari sisi anggaran ini masih absurd,” terangnya.

Namun jika pendekatan yang digunakan dari sisi status aparatur. Di mana Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak hanya Pegawai Negeri Sipil (PNS) tetapi juga non-PNS yang sedianya disebut pegawai pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K), menurut Bedi itu bisa saja. Hanya saja, sebelum sampai ke titik ini KPU perlu mendiskusikan lagi hal ini untuk bersikap.

“Jadi posisi kita saat ini belum tahu persis, karena memang belum dibahas,” ujarnya.

Dari sisi mekanisme honorer yang dipersoalkan itu sebenarnya sudah memenuhi syarat. Sehingga KPU memutuskan mereka sebagai DCT. “Termasuk kita juga sudah minta tanggapan masyarakat, ternyata tidak ada tanggapan ya akhirnya ditetapkan sebagai DCT,” terangnya.

Menurut Bedi, antara persoalan honorer dengan kaling tidak bisa disamakan. Kaling sendiri menurutnya tidak boleh nyaleg sebelum mengundurkan diri karena pendekatannya dilihat dari sisi wilayah kekuasaanya.

“Masuk dalam wilayah di bawah lurah dan itu ada aturannya. Jadi bukan pendekatan dari sisi anggaran,” jelasnya.

Pada kasus lain jika ada caleg yang terbukti dikemudian hari ternyata memalsukan dokumen, mereka bisa dipidana. Misalnya mengatakan dirinya bekerja swasta. Padahal ternyata berstatus ASN.

“Biasanya teman-teman Bawaslu yang menemukan di lapangan dan mengklarifikasi pada kami,” ujarnya.

Namun baik soal Wahyu atau Uray, menurutnya belum bisa disebut memalsukan dokumen. Sekalipun berpeluang ditinjau ulang DCT-nya jika pendekatannya dari sisi ASN. Dikarenakan persolan honorer nyaleg selama ini masih ambigu.

“Ya kami perlu bahas lagi di KPU,” tegasnya.

Wahyu Gribaldi, saat dikonfirmasi Lombok Post menyikapi bijak polemik yang menerpa dirinya. Ia mengatakan sebenarnya sudah menyampaikan surat pengunduran diri ketika menjadi calon legislatif.

“Saya sempat baca-baca aturannya, waktu itu saya kemudian diskusi dengan manajemen,” terang Wahyu.

Tetapi karena peran dan fungsi Wahyu cukup sentral dalam promosi RSUD, ditambah lagi belum jelasnya aturan soal honorer yang nyaleg, ia mendapat saran agar tetap bekerja dulu. Sampai akhirnya hitam-putih honorer nyaleg terang benderang. Apakah harus mengundurkan diri atau tidak perlu.

Karenanya Wahyu masih tetap ngantor karena alasan menghargai arahan dari manajemen. Di samping itu ia ingin balas jasa atas ada pengalaman yang didapat di RSUD selama ini.

“Di RSUD saya belajar banyak bagaimana tulus, ikhlas, tanpa membandingkan dengan honor yang didapat,” ungkapnya.

Ia tidak mempersoalkan apakah dirinya harus mengundurkan diri dengan tercatatnya nama ia di DCT. Saat ini ia memposisikan dirinya sebagai warga Kota Mataram yang masih sering di telpon warga kota, tentang pelayanan rumah sakit.

“Apa saya salah melayani pertanyaan mereka, dengan status warga kota biasa yang cukup tahu dengan layanan rumah sakit?” ujarnya.

Toh, lanjut dia, insentif sudah tidak ia dapat sejak Agustus lalu. Padahal penetapan DCT dilakukan pada Bulan September. Sekalipun demikian, karena merasa masih punya beberapa pekerjaan yang harus dituntaskan sebelum dilimpahkan pada orang lain, Wahyu memilih tetap masuk ngantor.

“Tidak mungkin saya tinggalkan pekerjaan begitu saja, itu bukan karakter saya,” terangnya.

Jadi ia masih tetap bekerja, karena mengaku masih punya tanggung jawab yang besar pada sisa pekerjaanya. Ini bagian ia sebut sebagai komitmen yang harus ia jalani sebelum benar-benar melepaskan diri dari RSUD.

“Kalau misalnya insentif yang saya terima pada bulan Agustus itu diminta harus dikembalikan, ya saya akan kembalikan. Tidak jadi masalah kalau aturannya memang demikian,” tandasnya. (zad/r3)

Berita Lainnya

Kematian Bayi Lotim Menurun

Redaksi LombokPost

Penyeberangan di Pelabuhan Lembar Molor

Redaksi LombokPost

Ahyar Bakal Evaluasi Muslim

Redaksi LombokPost

UMK Jadi Pertimbangan Kenaikan Upah Honorer

Redaksi LombokPost

Hindari Berkendara Saat Hujan Lebat

Redaksi LombokPost

Polres Loteng Siap Bersinergi Dengan Media

Redaksi LombokPost

PDIP Panaskan Mesin Partai

Redaksi LombokPost

Bangun Tidur, Begal Dicokok Polisi

Redaksi LombokPost

Pembuatan RISHA Kini Masalahnya Kekurangan Tukang

Redaksi LombokPost