Lombok Post
Headline Metropolis

APBD NTB Tahun 2019 Anjlok Rp 500 Miliar

Gubernur NTB H Zulkieflimansyah

MATARAM-Saat NTB butuh anggaran besar untuk menangani rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa, kabar tak enak datang mendera. APBD NTB 2019 dipastikan anjlok dibanding dengan APBD NTB tahun 2019. Nilainya bahkan mencapai lebih dari Rp 534,3 miliar.

Kepastian itu didapat setelah Gubernur NTB H Zulkieflimansyah mengajukan rancangan APBD NTB 2019 dalam rapat paripurna DPRD NTB, kemarin (5/11).

Dalam dokumen Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Angggaran Sementara (KUA-PPAS) 2019 yang diteken bersama, tergambar susunan anggaran tahun depan melorot dibandingkan tahun 2018.

Dalam rancangan tersebut, total belanja ditargetkan mencapai Rp 5,244 triliun. Merosot jauh dibanding total belanja dalam APBD NTB 2018 setelah perubahan yang mencapai Rp 5,7 triliun.

Sementara dari sisi pendapatan,  juga berkurang sebesar Rp 102,3 miliar. Mengingat dalam APBD 2018, total pendapatan mencapai Rp 5,3 triliun, sementara tahun 2019 diperkirakan hanya Rp 5,2 triliun.

Begitu juga penerimaan pembiayaan daerah. Berkurang cukup tajam yakni Rp 412 miliar.  Dari Rp 432,6 miliar tahun lalu menjadi hanya Rp 20,6 miliar tahun depan.

Bila diuraikan satu per satu, pendapatan berkurang karena penurunan target pendapatan asli daerah sebesar Rp 85,6 miliar. Tahun 2018 ditargetkan Rp 1,7 triliun tapi tahun depan targetnya hanya Rp 1,6 triliun. Berkurang 4,84 persen.

Di antaranya, target pendapatan dari retribusi daerah turun cukup dalam Rp 35,6 miliar. Berkurang dari Rp 59,4 miliar menjadi hanya Rp 23,8 miliar. Kemudian lain-lain PAD yang sah juga bekurang Rp 100 miliar. Turun dari Rp 352 miliar menjadi Rp 252 miliar.

Sementara dana perimbangan justru bertambah Rp 157,3 miliar. Naik dari Rp 3,3 triliun menjadi Rp 3,4 triliun. Komponen Dana Alokasi Umum (DAU) bertambah Rp 45,9 miliar dan Dana Alokasi Khusus (DAK) bertambah Rp 199,5 miliar. Tapi dana bagi hasil pajak dan bukan pajak berkurang Rp 88 miliar.

Target penerimaan dari lain-lain pendapatan daerah yang sah juga berkurang Rp 174 miliar. Itu karena target dana hibah berkurang Rp 154,9 miliar.

Ongkos Pegawai Lebih Mahal

Sementara itu, meski belanja anjlok hingga Rp 534,3 miliar, tapi komponen belanja tidak langsung seperti gaji pegawai, subsidi, hibah, bantuan sosial, dan belanja tidak terduga malah tidak menurun. Melanikan bertambah sebesar Rp 77,3 miliar. Dari Rp 3,01 triliun tahun 2018 menjadi Rp 3,09 triliun tahun 2019.

Pengurangan terjadi pada belanja langsung. Seperti pengadaan barang dan jasa berkurang Rp 611,7 miliar atau menyusut 22,14 persen dari Rp 2,7 triliun menjadi Rp 2,1 triliun.

Secara keseluruhan, dengan membandingkan target pendapatan dan rencana belanja, maka terdapat defsit atau kekurangan anggaran Rp 650 juta.

Gubernur NTB H Zulkieflimansyah menjelaskan, anggaran daerah memang terbatas. Karena itu, ia berharap untuk memenuhi kebutuhan belanja, terutama rehabilitasi dan rekonstruksi pascagempa banyak dibantu anggaran dari pusat.

”Mudahan pusat memberikan banyak anggaran ke kita,” katanya.

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) H Supran menjelaskan, berkurangnya target-target pendapatan disebabkan banyak hal. Di antaranya dana hibah yang direncanakan Rp 204 miliar tahun ini belum terealisir. Sehingga Pemprov hanya mencantumkan Rp 50 miliar saja tahun depan. Tahun lalu ada janji dana hibah dari BNPB untuk mengatasi kekeringan di NTB, tetapi faktanya hanya sekitar Rp 60 miliar yang direalisasikan. Akhirnya daerah tidak berani lagi mengalokasikan dana sebesar itu lagi.

”Itu sangat besar pengaruhnya bagi pendapatan,” katanya.

Demikian juga dengan target pajak daerah berkurang karena bagi hasil pajak rokok yang dipangkas pusat. Pajak itu dialihkan langsung untuk membiayai BPJS Kesehatan.

Saham DMB Dijual, Rp 178 Miliar Hilang

Pembiayaan juga berkurang karena Pemprov telah menjual saham PT Daerah Maju Bersaing (DMB). Sehingga sumber pembiayaan berkurang. Sehingga tahun ini ditargetkan Rp 178 miliar. Setelah saham DMB dijual, maka tahun depan target itu dihapus.

”Karena sumbernya sudah tidak ada,” jelas Supran.

Terkait tidak seimbangnya belanja langsung dan belanja tidak langsung. Menurut Supran, itu disebabkan karena peralihan kewenangan pengalolaan SMA/SMK ke provinsi. Itu membuat jumlah pegawai bertambah dua kali lipat. Bila semula pegawai sekitar enam ribuan, sekarang sudah mencapai 14 ribuan pegawai.

”Di sana banyak dana BOS, pak Suruji (Kadis Dikbud) saja mengelola BOS hingga Rp 1 triliun,” katanya. (ili/r8)

Berita Lainnya

Kematian Bayi Lotim Menurun

Redaksi LombokPost

Penyeberangan di Pelabuhan Lembar Molor

Redaksi LombokPost

Ahyar Bakal Evaluasi Muslim

Redaksi LombokPost

UMK Jadi Pertimbangan Kenaikan Upah Honorer

Redaksi LombokPost

Hindari Berkendara Saat Hujan Lebat

Redaksi LombokPost

Polres Loteng Siap Bersinergi Dengan Media

Redaksi LombokPost

PDIP Panaskan Mesin Partai

Redaksi LombokPost

Bangun Tidur, Begal Dicokok Polisi

Redaksi LombokPost

Pembuatan RISHA Kini Masalahnya Kekurangan Tukang

Redaksi LombokPost