Lombok Post
Headline Praya

Kalah Pilkades, Silakan Gugat ke PTUN!

Massa aksi datang menuntut dan mempersoalkan, hasil Pilkades serentak di pintu masuk kantor bupati Lombok Tengah, Senin (5/11) lalu.

PRAYA-Akhirnya, tim penyelesaian sengketa hasil Pilkades serentak di Lombok Tengah, menetapan pencoblosan simetris tidak sah. Bagi mereka yang merasa tidak puas dipersilakan mengajukan gugatan ke PTUN.

        “Itu keinginan Pemkab, yang disampaikan ke tim secara lisan maupun tulisan,” beber Suhaimi, anggota tim penyelesaian sengketa hasil Pilkades pada Lombok Post, kemarin (6/11).

Mereka pun mengacu, lanjut Suhaimi pada Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang, desa. Turunannya, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2014. Kemudian, Perda Nomor 7 Tahun 2017 tentang, perubahan atas Perda Nomor 1 Tahun 2016. Lalu, Perbup 12 Tahun 2018.

        Kendati demikian, tekannya keputusan tersebut bukan atas keinginan dewan. Karena ada beberapa kalangan dewan, yang memiliki pandangan tafsir hukum yang berbeda. Rata-rata melihat, membaca dan menilai, coblos simetris sah. “Yang pasti, setiap keputusan yang dikeluarkan, ada konsekuensinya,” sambung Lalu Rumiawan, Ketua Komisi I DPRD Loteng.

        Kalau sah, lanjut Rumiawan pasti ada saja gejolak sosial dan politik. Begitu pula, kalau tidak sah tetap saja ada gejolak sosial dan politik. “Di Kecamatan Pringgarata, dari 10 desa yang Pilkades. Delapan desa diantaranya menyatakan sah. Sisanya, tidak,” cetus Samsul Qomar, Ketua Komisi II DPRD Loteng.

        Sementara itu, salah satu tim pemenangan calon kepala desa (Kades) Monggas Lalu Imran Hakim mengatakan, ada dua pendapat tentang, coblos simetris. Ada yang menyatakan sah dan tidak, keduanya pun diakomodir. “Kalau kemudian Pemkab, menetapkan coblos simetris tidak sah, maka posisi kemenangan Kades akan berubah,” ujarnya.

        Dari yang menang, terang Imran menjadi kalah dan atau dari yang kalah menjadi menang. “Itu juga terjadi ditempat saya,” tambah Agus Alwi, calon Kades Nomor urut 4 Desa Wajegeseng.

        Saat penghitungan suara, namanya unggul. Para tim dan warga pun, merayakan kemenangan. Namun, tiba-tiba berubah, setelah panitia memutuskan coblos simetris tidak sah. “Saya yakin, desa-desa lain merasakan nasib yang sama seperti saya,” keluh Alwi.(dss/r2)

Berita Lainnya

Tenaga Pemetaan BPS Terlindungi Program BPJS Ketenagakerjaan

Redaksi Lombok Post

Siswa BLK Menjadi Peserta BPJS Ketenagakerjaan

Redaksi Lombok Post

Tetaplah Akur Zaitun! Fauzan Fokus Bangun Industri, Sumiatun Janji Kembangkan Pariwisata

Redaksi LombokPost

Perempuan Harus Ikut Membangun Daerah

Redaksi LombokPost

LIA Alami Lonjakan Penumpang Lima Persen

Redaksi LombokPost

Petugas TPS Desa Pengembur Dipecat

Redaksi LombokPost

16.080 Siswa SMP/MTs Laksanakan UN

Redaksi LombokPost

Puluhan Petugas KPPS dan PPS “Tumbang”

Redaksi LombokPost

13 Ahli Waris Non ASN Kemensos RI Terima Santunan BPJSTK

Redaksi Lombok Post