Lombok Post
Tanjung

Warga Kecewa Bupati Tidak Hadir Saat Hearing di DPRD

DISKORS: Suasana hearing Forum Komunikasi Mahasiswa Lombok Utara (FKMLU) dan Aliansi Masyarakat Peduli Lombok Utara (AMPLU) di DPRD KLU yang diskors karena hanya dihadiri Sekdis Sosial P3A dan Kabid BPBD KLU, kemarin (6/11).

TANJUNG– Forum Komunikasi Mahasiswa Lombok Utara (FKMLU) dan Aliansi Masyarakat Peduli Lombok Utara (AMPLU) kembali melakukan hearing di DPRD Kabupaten Lombok Utara (KLU), kemarin (6/11). Namun hearing tersebut terpaksa diskors karena unsur pimpinan daerah dan pimpinan OPD tidak hadir.

Koordinator AMPLU Tarpiin Adam mengaku kecewa. Seharusnya bupati, wakil bupati, sekda, hingga kepala OPD hadir dalam hearing tersebut. Ia menyesalkan hearing hanya dihadiri kepala bidang dan sekretaris OPD.

“Ini hearing kesekian kalinya, kami ingin mendapatkan solusi,” ujarnya.

Ia mengatakan, ketidakhadiran pimpinan daerah dan kepala OPD membuat solusi sulit ditemukan. Pada akhirnya, hearing hanya melahirkan debat kusir.

“Ini kan aneh, kami seperti tidak dianggap penting,” sambungnya.

Dalam hearing tersebut, ada tujuh tuntutan yang disampaikan. Tuntutan tersebut harus diselesaikan bersama bupati, wakil bupati, sekda, kadis dan dewan. Akibat ketidakhadiran unsur pimpinan, kegiatan hearing dihentikan dan diskors. Peserta hearing meminta waktu untuk bisa segera dipertemukan dengan mereka, khususnya bupati dan OPD bersangkutan. Sehingga ada titik terang, terkait apa yang harus dilakukan

“Jika tidak hadir juga maka kami akan lakukan aksi dengan massa yang lebih besar dibandingkan sebelumnya,” tegasnya.

Ketidakhadiran tersebut juga dianggap peserta hearing sebagai bentuk ketidakpedulian Pemkab terhadap masyarakat. Peserta menegaskan agar segera dijadwalkan dengan semua unsur pimpinan hadir.

Perwakilan AMPLU lainnya Asmuni Bimbo meminta semua anggota dewan menyuarakan keluhan masyarakat. “Jika ada kepentingan maka lepaskan untuk kami,” kata Bimbo.

Sementara perwakilan FKMLU Asmayadi mengatakan, seluruh peserta hearing menginginkan jawaban dari Pemkab. Di antaranya terkait donasi bantuan gempa yang keluar masuk melalui BPBD KLU.

“Kita berharap satu pintu agar merata. Kami mengerti saat ini sedang dalam proses tapi harus ada pemerataan agar tidak ada istilah anak tiri dan anak emas,” jelasnya.

Terpisah Ketua Komisi III DPRD KLU Narsudin mengatakan, pihaknya akan kembali menyurati pihak terkait. DPRD pun juga mempertanyakan data donasi yang sampai hari ini belum diterima.

” Permasalahan ini sudah berlarut-larut, kami ingin ada titik terang karena kami wakil rakyat slelau ditanya juga terkait hal tersebut,” pungkasnya. (fer/r3)

Berita Lainnya

50 Orang Dilatih Jadi Aplikator Risha

Redaksi LombokPost

Rekruitmen P3K Diharapkan Bisa Mulai Tahun Depan

Redaksi LombokPost

Kantor Sementara DPRD Mulai Dibangun

Redaksi LombokPost

Warga Dusun Boyotan Terancam Tak Dapat Rp 50 Juta

Redaksi LombokPost

Baru 40 Sekolah Rusak Berat Dirobohkan

Redaksi LombokPost

Sekda Izinkan Huntara BUMN yang Tak Ditempati Dibongkar, Asal…

Redaksi LombokPost

Empat Puskesmas Darurat Mulai Beroperasi

Redaksi LombokPost

7.000 Petisi Penolakan Juknis Bantuan Gempa

Redaksi LombokPost

Pelebaran Jalan Ganggu Distribusi Air

Redaksi LombokPost