Lombok Post
Headline Metropolis

Menderita Berlipat-lipat, 50 Persen Korban Gempa Masih Tinggal di Tenda

Seorang wanita menyelamatkan perabotannya yang diguyur hujan di tenda pengungsiannya di Desa Jeringo Daya, Lombok Barat, kemarin (7/11). Tenda pengungisan ini ambruk diguyur hujan bercampur angin.

MATARAM-Masyarakat sudah mau. Pemerintah daerah sangat bersemangat. Kelompok masyarakat (Pokmas) sudah banyak terbentuk. Tapi masalahnya, ketersediaan panel untuk membuat rumah instan sederhana sehat (Risha) sangat terbatas. Kemampuan produksi panel tidak sebanding kebutuhan.

            Kondisi itu mempersulit percepatan pembangunan rumah korban gempa. Terutama warga yang sudah kadung memilih model Risha. Kondisi itu terjadi hampir di semua daerah terdampak gempa. Akibatnya, masyarakat kini merana. Sebanyak 50 persen korban gempa hingga kemarin masih tinggal di tenda-tenda yang sangat tidak layak. Musim hujan telah menyebabkan penderitaan mereka berlipat-lipat.

Hal itu diungkapkan Bupati Lombok Utara H Najmul Akhyar, usai bertemu dengan para bupati dan wali kota di Senggigi, Lombok Barat. Semua kepala daerah saling curhat masalah yang sama, yakni soal panel Risha.

”Kita ingin cepat, Pokmas sudah kita bentuk, rekening sudah ditransfer, Pokmas sudah musyawarah, tapi panel ini dimana,” katanya, kemarin (7/11).

Ia menyebutkan, di Lombok Utara hanya ada satu aplikator yang memproduksi panel Risha. Dia harus melayani puluhan ribu rumah rusak. Sehingga tidak akan mungkin bisa cepat.

Karenanya pemerintah daerah melatih para pemuda di KLU menjadi aplikator. Tapi setelah mendapat ilmu, mereka kesulitan modal. Maka pemerintah mengundang para pengusaha untuk memberikan bantuan modal. Sekarang para pengusaha sudah mulai masuk ke KLU.

Selain itu, pemerintah membuka ruang bagi masyarakat untuk memilih jenis rumah lain. Mereka yang mau membangun rumah konvensional,  rumah kayu dipersilakan. Gabungan Pengusaha Konstruksi (Gapensi), Kamar Dagang dan Industri (Kadin) dan REI juga diminta terlibat dan membuat kontrak dengan Pokmas-pokmas sehingga bisa segera membangun rumah.

Pengusaha juga diminta membantu menyediakan kayu-kayu legal untuk dipakai membangun rumah. Jangan sampai mereka diizinkan menggunakan kayu tetapi malah merusak hutan. Salah satu syarat rumah kayu adalah bahan kayu yang dipakai harus legal.

Berdasarkan pilihan masyarakat di wilayah Lombok dan Sumbawa, 443 unit akan dibangun model Risha, 177 unit rumah dalam bentuk rumah konvensional, dan 79 unit rumah kayu. Kapasitas produksi panel Risha saat ini hanya untuk 75 unit rumah per hari dari semua UMKM dan BUMN Karya.

Jumlah fasilitator sebagai pendamping pembangunan rumah rusak berat 1.700 orang. Tapi jumlah fasilitator yang tersedia hanya 516 orang. Kekurangan 1.184 fasilitator akan diupayakan Kementerian PUPR, ditargetkan hingga akhir November. Sementara fasilitator untuk rumah rusak sedang dan ringan akan dilakukan pemerintah daerah.

 Jumlah Pokmas yang sudah terbentuk 809 kelompok. Sementara Pokmas rumah rusak sedang dan ringan belum terbentuk. Se-NTB dibutuhkan 5.010 Pokmas.

Untuk rumah konvensional, saat ini ketersediaan bahan bangunan masih mencukupi. Sementara untuk rumah kayu, minat warga untuk membangun rumah kayu terbanyak di KLU dengan persentase 65 persen, Lombok Timur 41 persen, dan Sumbawa 36 persen. Dibutuhkan 7.944 kubik kayu. Tapi ketersediaan bahan baku kayu sangat terbatas.

Koordinator Command Center Pemprov NTB Tri Budiprayitno menyebutkan, jumlah rumah rusak yang terverifikasi di Lombok dan Sumbawa mencapai 216.519 unit rumah. Terdiri dari rumah rusak berat 75.138 unit, rusak sedang 33.075 unit, dan rusak ringan 108.306 unit rumah.

Pemerintah mengklaim, bantuan stimulan yang sudah dicairkan mencapai Rp 1 triliun untuk lebih bagi 44.248 KK. Namun rekening yang terisi baru 33.179 KK. Sementara Pokmas yang sudah mencairkan bantuan baru 344 Pokmas untuk 5.354 KK. Dana stimulan yang telah dicairkan ke rekening Pokmas mencapai 16,14 persen.

Perbanyak Huntara 

Dengan lambannya pembagunan rumah tetap, solusi sementara bagi korban gempa adalah hunian sementara (Huntara). Di KLU sebagai daerah terparah sebagian warga masih tinggal di tenda pengungsian. Bupati Najmul Akhyar menyebutkan, dari 57 ribu lebih rumah rusak sekitar 20 – 30 persen korban masih tinggal di tenda. Data tersebut sedikit berbeda, mengingat hasil verifikasi tim, di KLU hanya ada 49.853 unit rumah rusak.

”Sebagian besar sudah pulang ke rumah karena kami buat gerakan pulang ke rumah,” katanya.

Salah satu upaya menyiasatinya, warga diajak pulang dan membangun huntara di bekas rumahnya sembari menunggu pembangunan rumah tetap. Karena itu, huntara saat ini sangat dibutuhkan agar warga tidak kedinginan ketika musim hujan.

Kepala Dinas Sosial NTB H Ahsanul Khalik memperkirakan, dari 75.138 unit rumah rusak berat, yang belum punya huntara sekitar 50 persen.  Jumlah huntara yang sudah terbangun 39 ribu. Itu dibangun banyak pihak, termasuk para NGO.

”Cuma kan masyarakat yang rumahnya rusak sedang tidak berani tinggal di rumahnya sehingga tinggal di pengungsian,” katanya.

Terhadap lokasi pengungsian yang tergenang air hujan, pemerintah akan mencarikan solusi. Salah satunya membuatkan saluran di sekitar permukiman tempat mereka tinggal saat ini.

Tapi ia meminta warga tenang, pemerintah sudah memikirkan semua itu. Upaya percepatan penanganan sedang diupayakan. Dari bantuan yang disalurkan masyarakat melalui BPBD dan kas daerah, Pemprov kemudian mengadakan pembelian bahan seperti spandek dan papan untuk membuat huntara. (ili/r8)

Berita Lainnya

Kematian Bayi Lotim Menurun

Redaksi LombokPost

Penyeberangan di Pelabuhan Lembar Molor

Redaksi LombokPost

Ahyar Bakal Evaluasi Muslim

Redaksi LombokPost

UMK Jadi Pertimbangan Kenaikan Upah Honorer

Redaksi LombokPost

Hindari Berkendara Saat Hujan Lebat

Redaksi LombokPost

Polres Loteng Siap Bersinergi Dengan Media

Redaksi LombokPost

PDIP Panaskan Mesin Partai

Redaksi LombokPost

Bangun Tidur, Begal Dicokok Polisi

Redaksi LombokPost

Pembuatan RISHA Kini Masalahnya Kekurangan Tukang

Redaksi LombokPost