Lombok Post
Headline Praya

Sengketa Pilkades Meruncing

Massa aksi sengketa hasil Pilkades serentak di Lombok Tengah, saat melaksanakan aksi di kantor bupati, Senin (5/11) lalu.

PRAYA–Panitia Pilkades serentak di beberapa desa di Lombok Tengah, mulai dipersoalkan. Keberadaannya, dinilai tidak netral. Akibatnya, menguntungkan dan merugikan sejumlah pihak.

“Kami benar-benar menyesalkan kejadian ini. Seharusnya, panitia bekerja profesional,” sesal salah satu tim pemenangan calon kepala desa (Kades) di Desa Durian, Janapria Muhammad Suhaili, kemarin (7/11).

        Pilkades di Desa Durian, tekan Suhaili cacat hukum, sehingga sebagian besar warga menuntut agar dilakukan pencoblosan ulang. Kalau tidak, maka gejolak sosial dan politik akan terjadi. “Di tempat kami juga seperti itu,” sambung salah satu tim pemenangan calon Kades di Desa Aik Darek Muhammad Sarifudin.

        Tim dan warga pun, beber Sarifudin memutuskan membawa persoalan tersebut, ke tim penyelesaian sengketa hasil Pilkades. Ia pun berharap, tim yang dibentuk Pemkab itu benar-benar bekerja profesional, netral, transparan dan akuntabel.

        “Awalnya saya menang, tapi berubah menjadi kalah. Itu karena, tiba-tiba ada dugaan penggelembungan suara,” cetus salah satu calon Kades Sukarara Lalu Supardi.

        Yang melakukannya, sesal Supardi diduga panitia Pilkades dan pihak-pihak tertentu, yang berusaha menghalalkan segala cara. Kalau sudah seperti itu, maka pesta demokrasi ditingkat akar rumput tahun ini, menjadi suram. Tidak bisa dipetik pelajaran, guna mendewasakan masyarakat berpolitik. Yang ada, terpecah belah dan bercerai berai.

        “Itu berawal dari panitia, yang kami duga curang dan nakal. Bukannya menjadi contoh, justru merusak,” tambah salah satu tim pemenangan calon Kades di Desa Selebung Rembiga Muhammad Subuh.

        Di Selebung Rembiga, ungkapnya telah terjadi pencoblosan dua kali. Diduga, yang menjalankan aksi tersebut para panitia. Suara tidak sah yang semula ada 96, tiba-tiba berubah menjadi 266. Kemudian, jumlah DPT melebihi surat suara dan surat suara cadangan, tercoblos semua.

        “Ini dilakukan cukup rapi, senyap dan menyeluruh. Tapi, ketahuan juga. Bukti-bukti pelanggaran sudah kami laporkan,” ujar Sekretaris BPD tersebut.(dss/r2)

Berita Lainnya

Pemerintah Beri Sanksi 10 PNS

Redaksi LombokPost

Korban Terseret Ombak Belum Ditemukan

Redaksi LombokPost

Honda Luncurkan Skutik Casual Fashionable, Genio

Sekolah Desa Tidak Kalah dengan Kota

Redaksi LombokPost

Disnakertrans Serukan Berantas Tekong

Redaksi LombokPost

Loteng Masuk Seri Kejuaraan Paralayang Nasional

Redaksi LombokPost

Total 1.691 Warga NTB Digigit Anjing Gila

Redaksi LombokPost

Adik Gubernur Didorong Maju di Pilbup Sumbawa

Redaksi LombokPost

Evaluasi Seluruh Kepala OPD

Redaksi LombokPost