Lombok Post
Tanjung

Dikpora Pertanyakan Juklak dan Juknis

Sazli Raiz

TANJUNG-Dinas Dikpora Kabupaten Lombok Utara (KLU) tak menyangkal adanya pemotongan dana beasiswa PPA mahasiswa Politeknik Vokasi Unram. Namun Dikpora mempertanyakan pada pihak Unram terkait klaim mahasiswa tidak boleh memperoleh dobel anggaran PPA (pusat) dan biaya SPP (APBD).

Kasubag Penyelanggara Tugas Perbantuan, Bidang PTP, Dinas Dikpora Lombok Utara Sazli Raiz mengakui, pihak Unram sudah menyosialisasikan pemotongan beasiswa PPA kepada mahasiswa di kantor Dikpora. Sosialisasi dilakukan kepada 70 orang mahasiswa penerima PPA dari Prodi Perikanan dan Prodi Pariwisata.

“Total mahasiswa 204 orang, yang dapat PPA jumlahnya 70 orang,” ujar Sazli, kemarin (8/11).

Ia mengakui Pemkab Lombok Utara belum membayarkan biaya SPP para mahasiswa karena adanya kendala teknis. Diperolehnya PPA oleh mahasiswa bukan alasan belum dicairkannya dana dari pemkab.

Pemkab melalui Dikpora memberikan anggaran kepada Unram dalam dua bentuk. Yaitu dana hibah sebesar Rp 1 miliar untuk operasional Unram selama 1 tahun, dan beasiswa kepada mahasiswa untuk menalangi SPP khusus mahasiswa tahun kedua.

“Dan kemarin itu, terkait PPA itu memang Pak Marzuki selaku perwakilan yang menyatakan dana PPA ini tidak bisa dianggarkan dari pemerintah lagi, karena mereka sudah dapat. Makanya saya minta tentang juknisnya itu, apakah itu bentuknya biaya hidup atau pendidikan,” jelasnya.

Menurut Sazli, pihaknya perlu mengklarifikasi Juklak Juknis PPA sesuai nomenklatur peruntukannya. Jika memang itu masuk biaya hidup, pihaknya berhak mengeluarkan beasiswa itu. Namun jika beasiswa itu murni dari pemkab yang mengelola untuk mahasiswa.

“Yang nominalnya seratus sekian juta itu,” sambungnya.

Beasiswa PPA yang diperoleh mahasiswa dari pemerintah pusat sebesar Rp 2,4 juta. Selain beasiswa PPA, khusus mahasiswa semester 1 memperoleh beasiswa Bidik Misi sebesar Rp 3,9 juta.

“Karena pascgempa ini makanya disapu ratakan semua harus dapat. Jadi di situ tidak ada namanya biaya hidup, tapi biaya pendidikan namanya,” sebutnya.

Sementara Bendahara Bidang PTP yang ikut mengurus mahasiswa Vokasi Unram, Suhaini membenarkan dana pemkab untuk membiayai SPP belum keluar. Hal itu dikarenakan data mahasiswa belum seluruhnya terkumpul.

“Jadi mereka ini mendapatkan Rp 1,5 juta per semesternya untuk semua anak setiap semesternya. Kemarin yang pernah kita bayar sebesar Rp 138 juta per semester jadi Rp 300 jutaan per tahunnya,” papar Suhaini.

Baik dana hibah Rp 1 miliar dan dana beasiswa untuk menanggulangi SPP, sambungnya, dikelolakan ke pihak Unram. Dikpora dalam hal ini, hanya mengelola upah untuk untuk tukang kebun dan penjaga malam. (fer/r7)

Berita Lainnya

Sekjen FPM dan BSMI Kunjungi Korban Gempa Lombok

Redaksi LombokPost

PAD Diperkirakan Sudah Tembus Rp 3 Miliar

Redaksi LombokPost

Warga Sekitar Tambang Khawatirkan Longsor

Redaksi LombokPost

Disbudpar dan Warga Gili Meno Gelar Mandi Safar

Redaksi LombokPost

Mantapkan Persiapan UNBK Lebih Awal

Redaksi LombokPost

Pengungsi Berharap Huntap Segera Dibangun

Redaksi LombokPost

Korban Gempa Minta Fortuner Wabup Dilelang

Redaksi LombokPost

Warga Kecewa Bupati Tidak Hadir Saat Hearing di DPRD

Redaksi LombokPost

Kadis Diminta Batasi Pembelian Randis

Redaksi LombokPost