Lombok Post
Headline Metropolis

Instruksi Wapres Mandul, Tak Terlihat Percepatan Delapan Kali Lipat

BELUM ADA SOLUSI: Seorang wanita berjalan di antara genangan air hujan di lokasi pengungsian Lingkungan Pengempel Indah, Kota Mataram, kemarin (8/11). Warga hawatir rumah sementara mereka tidak bisa melindungi saat hujan lebat.

MATARAM-Progres pembangunan rumah korban gempa Lombok-Sumbawa belum bisa secepat instruksi Wakil Presiden Jusuf Kalla. Seminggu setelah JK berkunjung, tidak ada percepatan delapan kali lipat seperti yang dinginkan.

Pencairan dana dari bank ke rekening Pokmas pun berjalan lambat. Produksi panel Risha juga belum ada tanda-tanda percepatan yang delapan kali lebih cepat tersebut.

            Untuk progres penyaluran bantuan saja, hanya ada perubahan sedikit. Bila per 2 November jumlah kelompok masyarakat (Pokmas) yang mencairkan ada 344 Pokmas dengan 5.354 KK. Maka data hingga 7 November, menjadi  364 Pokmas dengan 5.710 KK. Hanya bertambah 20 Pokmas dengan 356 KK yang bisa mencairkan dana bantuannya.

Sementara itu, data korban yang masuk BRI mencapai 177.790 KK, jumlah korban yang telah dibuatkan rekening 150.949 KK, sisanya 26.841 KK masih dalam proses pembuatan buku rekening.

Sejauh ini jumlah rekening korban gempa yang terisi mencapai 37.522 KK. Tapi jumlah buku rekening yang sudah dibagi baru 13.038 tabungan, sisanya 24.484 buku belum dibagikan. (Selengkapnya lihat grafis)

Kepala Diskominfotik sekaligus Koordinator Command Center NTB Tri Budiprayitno mengatakan, untuk mengantisipasi musim hujan, sejak awal sudah diupayakan pembangunan rumah sementara (Huntara). Dari kebutuhan 74.092 Huntara, yang terbangun 39.811 unit. Masih ada kekurangan 34.281.

”Kebutuhan Huntara ini diasumsikan dari jumlah rumah rusak berat per 18 Oktober,” katanya.

Huntara yang terbangun tersebar di tujuh daerah terdampak gempa, yakni Lombok Utara 31.533 unit, Lombok Barat 1.967 unit, Lombok Timur 3.453 unit, Lombok Tengah 461 unit, Mataram 265 unit, Sumbawa 993 unit, dan Sumbawa Barat 1.139 unit.

Di samping itu, pembangunan rumah tetap juga terus berjalan. Jumlah hunian tetap (Huntap) yang sedang dibangun 443 dalam bentuk rumah instan sederhana sehat (Risha) di tujuh daerah terdampak. Kemudian rumah konvensional yang tengah dibangun 177 unit, sebagian besar di Sumbawa Barat, kemudian 5 unit di Sumbawa dan 5 unit di Mataram. Kemudian rumah instan sedehana kayu (Rika) 79 unit di Sumbawa dan Sumbawa Barat.

Untuk perbaikan rumah, minat masyarakat berbeda-beda. Ada yang ingin membangun rumah tahan gempa dengan model Risha, Riko dan Rika. Dari 74.092 rumah rusak berat, 3.121 pemilik rumah memilih model Risha, kemudian 1.663 memilih Rika, dan 1.931 memilih model Riko. Dan hingga kemarin, baru 6.715 warga yang menentukan pilihan jenis rumah tahan gempa. Mereka adalah yang sudah ada bantuan keuangan di rekeningnya dan sudah membentuk Pokmas. Sementara selebihya belum menentukan. Tri tak menjelaskan mengapa banyak warga yang belum menentukan pilihan tersebut. Apakah karena pemerintah belum bertanya atau bagaimana.

Ditegaskan Tri, salah satu kendala saat ini adalah terbatasnya panel Risha. Kemampuan seluruh aplikator memproduksi panel Risha hanya 40 unit rumah per hari. Dengan kemampuan 40 rumah sehari tersebut, maka untuk menyediakan bahan panel saja bagi 3,121 rumah, butuh waktu 2,5 bulan. Belum lagi pembangunannya. Padahal, jumlah warga yang ingin membangun rumah Risha tersebut pasti akan terus bertambah.

Sementara itu, terkait progres pembangunan rumah korban gempa yang belum secepat perintah Wapres JK, Gubernur NTB H Zulkieflimansyah menjelaskan, upaya percepatan tengah dilakukan. Rehabilitasi dan rekonstruksi masih berada pada jalan yang benar.

Salah satu upaya mempercepat adalah melibatkan pengusaha lokal. Bagi yang berminat menjadi aplikator Kementerian PUPR siap mendanai. Bahkan beberapa pengusala lokal sudah turun membangun rumah konvensional di KLU.

”Mudahan Maret bisa selesai seperti harapan pak Wapres,” katanya.

Sebelumnya, Staf Ahli Menteri PUPR Ahmad Gani Gazali mengatakan, terkait produksi panel Risha, Wapres JK memberikan target produksi panel untuk 400 unit rumah dalam sehari. Satu rumah membutuhkan 138 panel Risha.

Tapi jumlah aplikator yang ada  baru 23 aplikator. Dengan kapasitas produksi berbeda-beda. Bila ditotal kapasitas produksi panel Risha hanya 40 rumah per hari.  Karena itu, bila masyarakat yang mau menjadi aplikator, ia mempersilakan.

Bila berminat, warga tinggal membeli cetakan. Kemudian Kementerian PUPR akan mengajarkan cara membuat tulangan dan campuran bahannya sehingga kuat. ”Tapi harus ada cetakannya, tidak bisa pakai tangan,” katanya.

Untuk mengejar target 400 unit rumah sehari, pihaknya mendorong BUMN dan anak-anak perusahaan di NTB agar meningkatkan kapasitas produksinya. Beberapa pihak seperti Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) sudah siap untuk membuat panel-panel Risha, ditargetkan 100 unit rumah dalam sehari di KLU.

”Tidak usah pakai izin-izinan,” katanya.

Korban Tersiksa

Sementara itu, hujan yang mengguyur beberapa hari terakhir membuat nasib korban gempa kian memprihatinkan. Khususnya bagi mereka yang masih tinggal di tenda-tenda pengungsian lantaran tak memiliki huntara.

Di Desa Senggigi saja, ratusan warga merana di bawah tenda-tenda setelah hujan mengguyur lebat. Kaur Kesra Desa Senggigi M Fathul Aziz mengungkapkan, warganya tersebut memang tidak memiliki huntara. Sementara perbaikan rumah yang dijanjikan oleh pemerintah sampai kemarin masih belum jelas kabarnya.

Ironisnya, tenda darurat yang ditempati warga korban gempa kini tak bisa lagi melindungi mereka dari derasnya air hujan yang datang dalam sepekan terakhir.

Atap tenda bocor karena terbuat dari terpal. Air kemudian masuk lewat semua sudut membuat tenda kebanjiran. “Kami sudah mengungsi, malah mengungsi lagi sekarang,” kata Parhin istri Ketua RT Dusun Senggigi yang juga salah seorang korban gempa.

Kondisi yang tak jauh berbeda juga terjadi di Desa Lembah Sari Kecamatan Batulayar. Sejumlah warga yang tak punya tempat tinggal masih bertahan di pengungsian tenda darurat yag terbuat dari terpal. Sayang, sama seperti di Senggigi, sejumlah tenda tersebut tak bisa lagi melindungi warga dari hujan.

“Air masuk ke dalam tenda, makanya kami berusaha menyelamatkan barang-barang elektronik agar tidak rusak oleh air hujan. Sudah beberapa hari seperti ini,” tutur Abdul Karim, warga Dusun Lendang Re Desa Lembah Sari Kecamatan Gunungsari.

Saat Lombok Post ke sana, Abdul Karim dan istrinya tampak sibuk karena hujan. Mereka terlihat basah kuyup. Ia bergegas memindahkan seorang anaknya yang tertidur pulas ke tenda lain. Tenda mereka bocor. Air juga merambat masuk ke dalam tenda. Air hujan merangsek membanjiri tempat tidur yang hanya beralaskan tikar. Jangan tanya dapur. Menggenang.

“Tenda kami sudah tidak bisa dipakai. Nanti malam kami juga tidak bisa tidur kalau seperti ini,” tutur pria tersebut.

Dibantu istri dan seorang anaknya yang masih kecil, ia berusaha mengamankan barang-barang berharga ke tenda tetangganya. Kondisi ini selalu terjadi ketika hujan mengguyur. Ini bukan kali pertama dihadapi Abdul Karim. “Sebelumnya saya juga sudah pindah lokasi bangun tenda, tapi tetap saja air hujan masuk ke dalam tenda kami,” ucapnya pasrah.

“Kami harap batuan untuk perbaikan rumah bisa disegerakan. Soalnya kalau hujan seperti ini kami tidak bisa tidur malamnya nanti,” sambungnya.

Abdul Karim sendiri mengaku belum menerima bantuan rekening. Apalagi uang Rp 50 juta seperti yang dijanjikan presiden. Karena rumahnya masuk kategori rusak berat. Sampai saat ini, ia belum tahu kejelasan bantuan tersebut.

Menanggapi kondisi ini, Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman Lombok Barat H Lalu Winengan mengaku pihaknya sudah menyiapkan pembangunan sekitar 1.000 Huntara. Itu diperuntukan bagi warga yang saat ini memang belum mendapatkan bantuan Huntara dan belum bisa kembali ke rumahnya.

“Itu kami dapat donasi dari sejumlah pihak. Mulai dari Pelindo, Pemkab Kediri, BNPB, KORPRI, Yayasan Baitu Mal, NU Jawa Timur, Varindo, PGI, LDS, iNews TV hingga sejumlah pihak lain,” akunya.

Beberapa Huntara pun dikatakan Winengan kini tengah dibangun. Misalnya seperti yang ada di Desa Dopang Kecamatan Gunungsari, Desa Mambalan hingga Desa Senggigi.

“Huntara yang sedang kami buat ini bisa melindungi warga dari hujan karena akan kami buat pondasi terlebih dulu. Jadi warga yang belum punya tempat tinggal akan kita arahkan menempati Huntara,” lanjutnya.

Selain membangun Huntara, pihaknya juga mengaku mempercepat pembangunan Rumah Instan Sehat Sederhana (Risha) bagi korban gempa yang rumahnya rusak berat. Tercatat 100 unit RISHA kini sedang dalam proses pembangunan. “17 unit sudah naik atap. Kami akan serahkan tiga kunci untuk rumah yang sudah jadi saat kedatangan Menteri nanti tanggal 21,” jelas pria berkepala plontos tersebut.

Saat ini Winengan menjelaskan sebanyak 130 Kelompok Masyarakat (Pokmas) sudah terbentuk. Dengan 6.834 KK warga sudah menerima bantuan uang dalam rekening tabungan. Total anggaran yang sudah ditrasfer pemerintah pusat untuk korban gempa di Lobar mencapai Rp 124 miliar.

“Kalau untuk yang rusak berat sekitar 1.817 sudah menerima uang bantuan,” cetus Winengan.

Kini pihak Dinas Perumahan dan Pemukiman Lobar juga sudah menjalin kerja sama dengan tiga aplikator untuk proses percepatan pembuatan panel. Sehingga, dari semula panel yang diproduksi hanya untuk satu unit Risha per hari kini dikatakan Winengan bisa untuk tiga unit.

Hujan Baru Awal

Terkait musim penghujan, Prakirawan BMKG Imam Kurniawan kepada Lombok Post mengatakan, saat ini beberapa wilayah di NTB sudah mulai memasuki musim hujan. Wilayah yang sudah masuk musim hujan adalah Kota Mataram, dan sebagian besar Lombok Barat. Seperti Kediri, Narmada, Gerung, Batulayar, Gunungsari, dan sekitarnya.

Sementara sebagian Lobar, keseluruhan KLU, dan keseluruhan Lotim diperkirakan memasuki musim hujan bulan depan. Sehingga masih ada beberapa wilayah yang mungkin belum turun hujan.

“Pulau Sumbawa diperkirakan awal musim hujan Desember mendatang,” katanya.

            Sementara untuk sebagian besar wilayah di NTB, awal musim hujan akan diprakirakan terjadi pada November dasarian 3 hingga akhir Desember 2018. Puncak musim musim hujan diperkirakan terjadi di Januari hingga Februari 2019.

“Awal tahun 2019 diperkirakan menjadi puncak musim hujan secara keseluruhan,” tambahnya.

Ia menjelaskan dari data yang diamati Stasiun Klimatologi di Kediri, Lombok Barat, mulai ada peningkatan intensitas curah hujan selama November. Pada 1-8 November, intensitas hujan telah mencapai lebih dari 100 milimeter per dasarian.

Sementara pada puncaknya nanti, intensitas hujan secara umum diperkirakan akan mencapai 300 sampai dengan 400 milimeter perbulan.

Menurutnya musim hujan di NTB normal berakhir pada Maret sampai dengan April. Dimana daerah yang paling awal berakhir musim hujan adalah di wilayah Pulau Sumbawa. (ili/ton/nur/r8)

Berita Lainnya

Kematian Bayi Lotim Menurun

Redaksi LombokPost

Penyeberangan di Pelabuhan Lembar Molor

Redaksi LombokPost

Ahyar Bakal Evaluasi Muslim

Redaksi LombokPost

UMK Jadi Pertimbangan Kenaikan Upah Honorer

Redaksi LombokPost

Hindari Berkendara Saat Hujan Lebat

Redaksi LombokPost

Polres Loteng Siap Bersinergi Dengan Media

Redaksi LombokPost

PDIP Panaskan Mesin Partai

Redaksi LombokPost

Bangun Tidur, Begal Dicokok Polisi

Redaksi LombokPost

Pembuatan RISHA Kini Masalahnya Kekurangan Tukang

Redaksi LombokPost