Lombok Post
Headline Metropolis

Mantap, Wali Kota Ingin UMK Naik

Wali Kota Mataram H Ahyar Abduh. Wahyu/Lombok Post

MATARAM-Pembahasan Upah Minimum Kota (UMK) tengah berlangsung. Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Mataram menyebut telah mengumpulkan anggota dewan pengupahan. Membahas berapa upah minimum para pekerja di Kota Mataram.

Seperti diketahui, UMK di tahun 2018 ini sebesar Rp 1,8 juta. Pembahasan berikutnya yakni untuk menetapkan upah yang akan berlaku pada tahun 2019. Sementara Pemerintah Provinsi NTB sudah lebih dahulu menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) sebesar Rp 2 juta.

“Sedang dibahas (di Disnaker),” kata Wali Kota Mataram H Ahyar Abduh.

Ia mengaku belum menerima laporan dari hasil pembahasan oleh dewan pengupahan kota. Namun yang menarik, tidak seperti biasanya Ahyar menyatakan ingin condong hasil penetapan UMK nantinya berpihak pada pekerja.

“Saya maunya (UMK) naik supaya para pekerja kita sejahtera,” ujar Ahyar.

Pertimbangannya, karena kebutuhan mendesak paska kebencanaan. Sesuai rumus penetapan upah berdasarkan PP 78 tahun 2015 tentang Pengupahan, UMK tidak boleh lebih kecil dari UMP. Jika pembahasan terhadap UMK tidak dilakukan, maka praktis nilai UMP yang berlaku ke daerah-daerah.

“Ya para pekerja mungkin maunya naik, sebaliknya para pengusaha inginnya turun. Tapi semua kan harus ikuti aturan dan mekanisme yang berlaku,” tekannya.

Jadi jika nanti dari hasil rapat dewan pengupahan kota, kembali muncul opsi kenaikan berbeda seperti tahun lalu. Antara usulan SPSI dan Apindo, Ahyar meyakinkan rekomendasinya bagi kenaikan upah yang menyejahterakan pekerja.

Namun harus sesuai dengan rumus perhitungan UMK. Yakni hasil dari penjumlahan antara UMK tahun berjalan dengan Inflasi dan PDB nasional.

“Ya kita juga ingin situasi dunia usaha tetap kondusif, dengan usulan kenaikan nanti,” harapnya.

Menyikapi potensi adanya penolakan dari para pengusaha dengan kenaikan UMK. Menyusul alasan kondisi keuangan perusahaan yang belum stabil paska gempa. Ahyar tidak ingin berspekulasi terlalu jauh.

“Nanti kita lihat seperti apa pendapat dari para pengusaha,” tegasnya.

Sebelumnya, kenaikan UMP disikapi tajam para pengusaha. Mereka bersedia mengikuti UMP yang baru tetapi mengancam akan merampingkan tenaga kerja di perusahaannya.

Namun Ahyar tetap yakin pada akhirnya baik pengusaha atau pekerja pasti bisa berdamai dengan hasil UMK atau UMP. “Selama semua ditetapkan sesuai dengan aturan-aturan, semua kan bisa kontrol sama-sama,” yakinnya.

Plt Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Mataram Umaroh Sri Rahmawati yakin para pengusaha Kota Mataram tidak akan mengambil sikap tajam. Jika pada akhirnya nanti kenaikan UMK ditetapkan di atas UMP yang masih jadi prokontra.

“Saya belum dengar (rencana perampingan pekerja), tapi saya kenal baik dengan pengusaha-pengusaha di kota, saya yakin mereka tidak akan melakukan itu,” yakin Umaroh. (zad/r5)

Berita Lainnya

Kematian Bayi Lotim Menurun

Redaksi LombokPost

Penyeberangan di Pelabuhan Lembar Molor

Redaksi LombokPost

Ahyar Bakal Evaluasi Muslim

Redaksi LombokPost

UMK Jadi Pertimbangan Kenaikan Upah Honorer

Redaksi LombokPost

Hindari Berkendara Saat Hujan Lebat

Redaksi LombokPost

Polres Loteng Siap Bersinergi Dengan Media

Redaksi LombokPost

PDIP Panaskan Mesin Partai

Redaksi LombokPost

Bangun Tidur, Begal Dicokok Polisi

Redaksi LombokPost

Pembuatan RISHA Kini Masalahnya Kekurangan Tukang

Redaksi LombokPost