Lombok Post
Headline Metropolis

Mantap, Wali Kota Ingin UMK Naik

Wali Kota Mataram H Ahyar Abduh. Wahyu/Lombok Post

MATARAM-Pembahasan Upah Minimum Kota (UMK) tengah berlangsung. Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Mataram menyebut telah mengumpulkan anggota dewan pengupahan. Membahas berapa upah minimum para pekerja di Kota Mataram.

Seperti diketahui, UMK di tahun 2018 ini sebesar Rp 1,8 juta. Pembahasan berikutnya yakni untuk menetapkan upah yang akan berlaku pada tahun 2019. Sementara Pemerintah Provinsi NTB sudah lebih dahulu menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) sebesar Rp 2 juta.

“Sedang dibahas (di Disnaker),” kata Wali Kota Mataram H Ahyar Abduh.

Ia mengaku belum menerima laporan dari hasil pembahasan oleh dewan pengupahan kota. Namun yang menarik, tidak seperti biasanya Ahyar menyatakan ingin condong hasil penetapan UMK nantinya berpihak pada pekerja.

“Saya maunya (UMK) naik supaya para pekerja kita sejahtera,” ujar Ahyar.

Pertimbangannya, karena kebutuhan mendesak paska kebencanaan. Sesuai rumus penetapan upah berdasarkan PP 78 tahun 2015 tentang Pengupahan, UMK tidak boleh lebih kecil dari UMP. Jika pembahasan terhadap UMK tidak dilakukan, maka praktis nilai UMP yang berlaku ke daerah-daerah.

“Ya para pekerja mungkin maunya naik, sebaliknya para pengusaha inginnya turun. Tapi semua kan harus ikuti aturan dan mekanisme yang berlaku,” tekannya.

Jadi jika nanti dari hasil rapat dewan pengupahan kota, kembali muncul opsi kenaikan berbeda seperti tahun lalu. Antara usulan SPSI dan Apindo, Ahyar meyakinkan rekomendasinya bagi kenaikan upah yang menyejahterakan pekerja.

Namun harus sesuai dengan rumus perhitungan UMK. Yakni hasil dari penjumlahan antara UMK tahun berjalan dengan Inflasi dan PDB nasional.

“Ya kita juga ingin situasi dunia usaha tetap kondusif, dengan usulan kenaikan nanti,” harapnya.

Menyikapi potensi adanya penolakan dari para pengusaha dengan kenaikan UMK. Menyusul alasan kondisi keuangan perusahaan yang belum stabil paska gempa. Ahyar tidak ingin berspekulasi terlalu jauh.

“Nanti kita lihat seperti apa pendapat dari para pengusaha,” tegasnya.

Sebelumnya, kenaikan UMP disikapi tajam para pengusaha. Mereka bersedia mengikuti UMP yang baru tetapi mengancam akan merampingkan tenaga kerja di perusahaannya.

Namun Ahyar tetap yakin pada akhirnya baik pengusaha atau pekerja pasti bisa berdamai dengan hasil UMK atau UMP. “Selama semua ditetapkan sesuai dengan aturan-aturan, semua kan bisa kontrol sama-sama,” yakinnya.

Plt Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Mataram Umaroh Sri Rahmawati yakin para pengusaha Kota Mataram tidak akan mengambil sikap tajam. Jika pada akhirnya nanti kenaikan UMK ditetapkan di atas UMP yang masih jadi prokontra.

“Saya belum dengar (rencana perampingan pekerja), tapi saya kenal baik dengan pengusaha-pengusaha di kota, saya yakin mereka tidak akan melakukan itu,” yakin Umaroh. (zad/r5)

Berita Lainnya

Menelusuri Penyebaran Islam di Pulau Lombok dari Buku Karya Dr Jamaluddin (2)

Korban Gempa Dikadali, BPBD Terima Laporan Bahan Rumah Korban Gempa Tak Sesuai Spek

Menelusuri Penyebaran Islam di Lombok dari Buku Karya Dr Jamaluddin (1)

Kedubes Prancis Kunjungi Poltekpar Lombok

Zohri Spektakuler! Genggam Tiket ke Tokyo 2020

BNI Tebar 100 Ribu Bingkisan Ramadan

Hearing Buntu, Aldi Tempuh Jalur Hukum

Progres RTG Belum Sesuai Harapan

Alhamdulillah, Bantuan Jadup Cair Besok