Lombok Post
Headline NTB

Baru Satu Kabupaten Ajukan UMK

Seorang karyawan hotel tengah mengantarkan makanan untuk tamu di Hotel Lombok Astoria, Kota Mataram, kemarin (9/11).

MATARAM-Pasca penetapan upah minimum provinsi (UMP) NTB tahun 2019, belum semua kabupaten/kota menyampaikan upah minimum kabupaten/kota (UMK). Sejauh ini dari 10 kabupaten/kota se NTB, hanya satu kabupaten yang telah mengajukan UMK.

 “Baru satu kabupaten yang mengajukan angka UMK, yakni Lombok Tengah (Loteng),” kata Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) NTB Wildan, kemarin (9/11).

Menurut Wildan, masih ada waktu beberapa minggu ke depan bagi kabupaten/kota yang lain untuk mengajukan UMK. Sesuai aturan, kabupaten/kota harus mengajukan UMK maksimal 40 hari pascapenetapan UMP. Setelah UMK disampaikan, Disnakertrans akan menyampaikan langsung ke gubernur NTB untuk mendapatkan surat keputusan (SK).

Ia menilai, belum banyaknya kabupaten/kota yang mengajukan UMK diakibatkan beberapa faktor. Seperti belum adanya titik temu saat pembahasan UMK. Menurutnya, untuk mencapai titik sepakat, butuh waktu. Apindo tentunya ingin UMK lebih rendah, sementara serikat pekerja ingin agar UMK naik.

“Diskusi ini bisa berlangsung alot,” tuturnya.

Disnakertrans mendata belum ada perusahaan yang mengajukan penangguhan UMK. Karenanya Disnakertrans menilai sekitar 8 ribu perusahaan di NTB mampu memenuhi kewajiban membayarkan gaji karyawannya di atas UMP dan UMK.

Ketua Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) NTB Yustinus Habur berharap UMK lebih besar dibandingkan UMP 2019. “UMK harus lebih besar dari UMP,” kata Yustinus. Sebelumnya, Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) NTB Ni Ketut Wolini kepada Lombok Post mengaku, anggotanya keberatan dengan kenaikan UMP 2019. Pasalnya, kondisi para pengusaha pascagempa ini masih belum stabil.

“Apindo menginginkan UMP 2019 masih sama dengan UMP 2018,” kata Wolini belum lama ini.

Dia menegaskan, Apindo bukannya ingin melawan pemerintah. Atau tak patuh pada keputusan pemerintah. “Apindo akan taat dengan PP 78, tapi kembali lagi dengan kondisi saat ini. Kondisi para pengusaha sedang tidak memungkinkan,” terangnya. (tea/r3)

Berita Lainnya

ITDC Pinjam Rp 3,6 Triliun ke AIIB

Redaksi LombokPost

Mohan Bikin Kejutan di Mataram Jazz & World Music Festival 2018

Redaksi LombokPost

Setengah Hati Urusi Bisnis “Nakal”

Redaksi LombokPost

Jalan Terjal Memburu Para Bandar

Redaksi LombokPost

Gempa Lagi, Panik Lagi

Redaksi Lombok Post

Pintu Beasiswa Eropa Terbuka Lebar untuk Pelajar NTB

Redaksi Lombok Post

Gempa Lagi, Lombok Belum Stabil

Redaksi Lombok Post

Dompet PNS Makin Tebal, Pemkot Siapkan Rp 363 Miliar

Redaksi Lombok Post

Gubernur Blusukan di Kampus-kampus Polandia

Redaksi Lombok Post