Lombok Post
Headline NTB

Baru Satu Kabupaten Ajukan UMK

Seorang karyawan hotel tengah mengantarkan makanan untuk tamu di Hotel Lombok Astoria, Kota Mataram, kemarin (9/11).

MATARAM-Pasca penetapan upah minimum provinsi (UMP) NTB tahun 2019, belum semua kabupaten/kota menyampaikan upah minimum kabupaten/kota (UMK). Sejauh ini dari 10 kabupaten/kota se NTB, hanya satu kabupaten yang telah mengajukan UMK.

 “Baru satu kabupaten yang mengajukan angka UMK, yakni Lombok Tengah (Loteng),” kata Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) NTB Wildan, kemarin (9/11).

Menurut Wildan, masih ada waktu beberapa minggu ke depan bagi kabupaten/kota yang lain untuk mengajukan UMK. Sesuai aturan, kabupaten/kota harus mengajukan UMK maksimal 40 hari pascapenetapan UMP. Setelah UMK disampaikan, Disnakertrans akan menyampaikan langsung ke gubernur NTB untuk mendapatkan surat keputusan (SK).

Ia menilai, belum banyaknya kabupaten/kota yang mengajukan UMK diakibatkan beberapa faktor. Seperti belum adanya titik temu saat pembahasan UMK. Menurutnya, untuk mencapai titik sepakat, butuh waktu. Apindo tentunya ingin UMK lebih rendah, sementara serikat pekerja ingin agar UMK naik.

“Diskusi ini bisa berlangsung alot,” tuturnya.

Disnakertrans mendata belum ada perusahaan yang mengajukan penangguhan UMK. Karenanya Disnakertrans menilai sekitar 8 ribu perusahaan di NTB mampu memenuhi kewajiban membayarkan gaji karyawannya di atas UMP dan UMK.

Ketua Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) NTB Yustinus Habur berharap UMK lebih besar dibandingkan UMP 2019. “UMK harus lebih besar dari UMP,” kata Yustinus. Sebelumnya, Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) NTB Ni Ketut Wolini kepada Lombok Post mengaku, anggotanya keberatan dengan kenaikan UMP 2019. Pasalnya, kondisi para pengusaha pascagempa ini masih belum stabil.

“Apindo menginginkan UMP 2019 masih sama dengan UMP 2018,” kata Wolini belum lama ini.

Dia menegaskan, Apindo bukannya ingin melawan pemerintah. Atau tak patuh pada keputusan pemerintah. “Apindo akan taat dengan PP 78, tapi kembali lagi dengan kondisi saat ini. Kondisi para pengusaha sedang tidak memungkinkan,” terangnya. (tea/r3)

Berita Lainnya

Mobil F1 Berpeluang Mengaspal di Sirkuit Mandalika

Pengembangan Sport Tourism Dilakukan Bertahap

Inspektorat Mataram Bentuk Tim Pendamping

RSUD Janji Bantu Fatmawati

Kapolda: NTB Aman dan Kondusif!

Redaksi LombokPost

Gubernur Gak Mau Buru-Buru Terkait Pergantian Sekda

Redaksi LombokPost

Hindari PLTS, Jalur Bypass Dibelokkan

Cari Burung, Pemburu Temukan Tengkorak Manusia

Ombudsman Investigasi Pelayanan Pascagempa