Lombok Post
Praya

PAD Bocor, Pemkab Libatkan BPK

SUASANA PASAR: Para pedagang di Pasar Barabali Desa Barabali, Batukliang Lombok Tengah, pasar pun menjadi salah satu penghasil retribusi, beberapa waktu lalu.

PRAYA-Untuk menekan kebocoran retribusi daerah dan pajak daerah, Pemkab Lombok Tengah akan mengandeng Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK). Tujuannya, agar mereka membantu memeriksa dan mengawasi secara ketat, keluar masuknya anggaran hingga laporan.

“Ini demi upaya kita bersama, meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD),” kata Wakil Bupati Loteng HL Pathul Bahri, kemarin (9/11).

Kalau tidak, diakui Wabup PAD jalan ditempat. Disatu sisi, penyumbang terbesarnya ada di retribusi daerah dan pajak daerah. Sehingga, bagaimana pun caranya, PAD dari dua sumber tersebut harus meningkat setiap tahunnya, tidak boleh turun.

Wabup mengatakan, upaya lain juga sudah disiapkan. Meliputi, kebijakan penataan sistem dan prosedur pungutan. Mereka yang bertugas, harus membuktikan berapa biaya retribusi daerah, atau pajak daerah yang dipungut. Lalu, berapa yang disetor ke kas daerah, tidak boleh ada yang ditutup-tutupi.

Kemudian, lanjutnya penyesuaian regulasi yang bersifat tegas dan mengingat. Kalau ada yang melanggar, maka sanksi menunggu. Berikutnya, instensitas pengawasan yang bersifat menyeluruh. Terakhir, uji petik. “Insya Allah, tahun depan sudah kita terapkan,” beber orang nomor dua di Gumi Tatas Tuhu Trasna tersebut.

Wabup menambahkan, pada rancangan KUA-PPAS APBD tahun anggaran 2019, PAD ditargetkan sebesar Rp 199,7 miliar. Rp 73,1 miliar diantaranya dari pajak daerah dan Rp 23,5 miliar dari retribusi daerah. Selanjutnya, Rp 12,3 miliar dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan Rp 90,6 miliar dari lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.        Sementara itu, Kabid Retribusi dan Lain-Lain PAD Yang Sah,  Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bapenda) Loteng Alpian Muntaha mengatakan, yang paling rawan terjadinya kebocoran, ada di retribusi daerah. Kalau pajak daerah, bisa dikatakan tidak ada sama sekali.

Kenapa terjadi kebocoran, terang Alpian karena memang tidak ada ketegasan dari dinas dan instansi terkait, yang mengelola retribusi. Mereka seolah melakukan pembiaran, padahal Bapenda sudah memfasilitasi setiap kebutuhan yang diperlukan. Sebut saja, retribusi parkir dan retribusi pasar.

Kalau berbicara target, ungkapnya setiap tahunnya tidak pernah memenuhi. Padahal kalau memenuhi, maka bisa saja PAD meningkat tajam. “Jika mereka tidak sanggup, sebenarnya Bapenda siap mengambil alih,” sindir Alpian.(dss/r2)

Berita Lainnya

ITDC Pinjam Rp 3,6 Triliun ke AIIB

Redaksi LombokPost

Penjualan Songket Sukarara Anjlok

Redaksi LombokPost

Warga Merasa Bayar Angin, Bukan Air PDAM

Redaksi LombokPost

150 Pendaki Jajal Jalur Aik Berik

Redaksi LombokPost

BPK Periksa 10 Desa di Loteng

Redaksi LombokPost

Suhaili Tagih Komitmen Pusat

Redaksi LombokPost

Loteng Kembali Raih WTP?

Redaksi LombokPost

2.500 Sertifikat Gratis Dibagikan

Redaksi LombokPost

Segel Kantor Desa Lajut Dibuka

Redaksi LombokPost