Lombok Post
Kriminal

Penyidik Dalami Mekanisme Pembelian Buku

Kombes Pol Syamsudin Baharuddin

MATARAM-Dugaan korupsi pembelian buku kurikulum 2013 (K13), masih menjadi fokus penyelidikan penyidik tipikor Polda NTB di akhir tahun ini. Penyidik Subdit III Ditreskrimsus terus mengklarifikasi pejabat dari Kanwil Kemenag NTB.

”Sudah ada sekitar lima atau enam orang yang kita klarifikasi, itu dari pejabat (Kanwil) Kemenag,” kata Dirreskrimsus Polda NTB Kombes Pol Syamsudin Baharuddin.

Pemanggilan pejabat Kanwil Kemenag, jelas Syamsudin, berkaitan dengan mekanisme pembelian buku K13. Penyidik ingin mendalami bagaimana alur pembelian, siapa yang memesan, hingga bagaimana buku masuk dan disebar ke madrasah se-NTB.

”Apa buku disimpan di rumah atau di gudang, bagaimana sampai ke sekolah, hal-hal itu yang masih kita dalami terus,” terang dia.

Syamsudin mengatakan, kasus tersebut jadi atensi jajarannya. Penyidik tipikor terus bekerja untuk mengungkap dugaan korupsi pembelian buku K13 dengan nilai total pembelian lebih dari Rp 200 miliar.

”Kita evaluasi setiap hari mengenai langkah-langkah penyelidikan, apa saja yang harus dilakukan,” tandas Syamsudin.

Sementara itu, Kepala Ombudsman RI (ORI) Perwakilan NTB Adhar Hakim mengatakan, setelah merampungkan seluruh pemeriksaan, Ombudsman segera melakukan gelar internal untuk laporan akhir hasil pemeriksaan (LAHP).

Gelar internal nantinya akan memutuskan, apakah LAHP cukup disampaikan ke Kanwil Kemenag NTB. Atau mendorong hingga tingkat Inspektorat Kemenag RI. ”Di LAHP itu kan nanti ada rekomendasi, apakah (rekomendasi) hanya disampaikan ke Kanwil saja atau sampai pusat, itu nanti dibahas di gelar,” terang Adhar.

Sebelumnya, Adhar menyebut ORI NTB telah menerima dan mendapatkan bukti tambahan. Seluruhnya diperoleh dari hasil pemeriksaan pejabat Kemenag NTB hingga madrasah.

Bukti tersebut tidak saja mengenai dokumen. Ombudsman juga mendapat bukti percakapan via chat whatsapp dari sejumlah madrasah. Isinya mengenai upaya paksaan untuk pembelian buku yang dilakukan 2.256 madrasah.

Dugaan pemaksaan dilakukan melalui mekanisme monopoli alur penjualan. Secara teknis, ini bertentangan dengan SK Dirjen Pendidikan Islam Nomor 3525 Tahun 2017 tentang Penetapan Madrasah Pelaksana Kurikulum 2013.

Di SK tersebut telah diatur tidak ada pemaksaan untuk pembelian buku K13. Bukan itu saja, untuk penerapan K13 juga dilakukan secara bertahap. Tidak serta merta, seperti yang diduga dilakukan Kemenag NTB melalui modus pembelian bukunya.

Jika merujuk petunjuk teknis, seharusnya madrasah bebas membeli melalui perusahaan mana saja. Tetapi, dalam praktiknya ada mekanisme yang mengkondisikan hanya satu perusahaan saja yang mengendalikan seluruh pembelian buku K13.(dit/r2)

Berita Lainnya

Jalan Terjal Memburu Para Bandar

Redaksi LombokPost

Aksi Penjambret Terhenti Setelah Tiga Jam Beraksi

Redaksi LombokPost

Polda NTB Raih Hassan Wirajuda Award

Redaksi LombokPost

Kabur, Pasien RSJ Selagalas Gantung Diri

Redaksi LombokPost

Penyidik Siap Gelar Perkara Laporan Baiq Nuril

Redaksi LombokPost

Jaksa Tuntut Ringan Terdakwa Tapun

Redaksi LombokPost

Polda NTB Seleksi Pejabat Eselon III BPS

Redaksi LombokPost

Roswati Melawan Lewat PK

Redaksi LombokPost

Antisipasi Tren Kejahatan Akhir Tahun

Redaksi LombokPost