Lombok Post
Metropolis

Bantuan Jadup Urung Disalurkan

TETAP BERSAMA: Pasangan paruh baya menemani cucunya di pengungsian di Lingkungan Pengempel Indah, belum lama ini.

MATARAM-Bantuan jaminan hidup (Jadup) yang rencananya akan digelontorkan bagi korban gempa urung disalurkan. Sampai saat ini belum ada tanda-tanda cairnya bantuan untuk korban gempa yang rumahnya rusak berat tersebut.

“Bantuan ini gak jadi kok. Siapa yang bilang akan disalurkan,” kata Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Mataram Dedi Supriadi, belum lama ini.

Dedi enggan membahas tentang Jadup. Menurutnya, bantuan ini urung disalurkan bagi warga terdampak gempa. Ia membantah pihaknya telah menyerahkan data penerima Jadup ke Dinas Sosial (Disos) Kota Mataram.

“Kalau data penerima Jadup tidak ada di kami,” singkatnya.

Menurutnya, data yang ada di dinasnya, terkait jumlah rumah yang rusak akibat gempa. Baik itu yang kategori ringan, sedang, dan berat.

“Kalau data ini baru ada,” jelasnya. Ditanya soal kordinasi dengan Disos Kota Mataram terkait pendataan bagi warga yang akan menerima Jadup, menurutnya tidak pernah dilakukan.

Diberitakan sebelumnya, Kepala Dinas Sosial (Disos) Kota Mataram Baiq Hasnawati mengatakan,  Pemerintah Kota Mataram baru mengusulkan 2.366  warga terdampak gempa untuk menerima Jadup dari Kementerian Sosial. Menurutnya,  format pengusulan Jadup ini berubah-ubah. Sebelumnya, nama-nama yang diusulkan adalah warga yang terdampak gempa. Khususnya yang rumahnya rusak berat. Namun kini, harus ada nama-nama anggota keluarga seperti nama anak dan istri. Data terbaru yang diusulkan menerima Jadup sebanyak 23 ribu warga. Data ini merupakan data dari BPBD Kota Mataram.

Kini, pihaknya masih terus mengusulkan Jadup ke pemerintah pusat agar bisa memenuhi syarat dan dimasukkan dalam pagu anggaran sesuai dengan arahan Kemensos. Dalam Peraturan Menteri Sosial nomor 4 tahun 2015, penerima Jadup mengacu pada Surat Keputusan Wali Kota, yakni hanya diberikan kepada korban gempa bumi yang rumahnya rusak berat.

“Baru 2.366 yang sudah di SK kan wali kota,” sebut perempuan berjilbab ini. (jay/r3)

Berita Lainnya

Pemprov NTB Akhirnya Buka Pendaftaran PPPK , Honorer Diberi Waktu Dua Hari

Redaksi LombokPost

Empat Hewan Pembawa Rabies Ditemukan Balai Karantina

Redaksi LombokPost

RSUD Kota Mataram Siapkan Aplikasi SIMRS

Redaksi LombokPost

Kaderlan Pencari Damai di Rumah Panggung dari Kayu Bekas

Redaksi LombokPost

Pemkot Mataram Angkat Tangan Tak Ikut Pendaftaran PPPK Serentak

Redaksi LombokPost

Permintaan Eliminasi Anjing Cukup Tinggi

Redaksi LombokPost

Baru Tiga Kecamatan Punya RDRT

Redaksi LombokPost

Fatwir Jabat Kadis Pendidikan

Redaksi LombokPost

Miftah: Penertiban Pelanggaran Tata Ruang Akan Dilanjutkan!

Redaksi LombokPost