Lombok Post
Metropolis

Pajak Panelnya Dihapus Dong!

BERPACU DENGAN WAKTU: Sejumlah pekerja sedang mengerjakan Risha di Pengempel Indah, Bertais, Sandubaya, Kota Mataram, Jumat (9/11) lalu.

MATARAM-Pengungsi gempa bumi berharap pajak panel rumah instan sederhana sehat (Risha) dihapus. Atau setidak-tidaknya, penghapusan pajak panel ini berlaku bagi para korban bencana saja.

“Kalau untuk umum ya tidak jadi soal, tapi mohon pajak bagi korban bencana tidak dikenakan,” kata Lalu Mandraguna, Ketua Kelompok Masyarakat (Pokmas) Risha di Pengempel Indah, Bertais, Sandubaya.

Potongan pajak sekitar 10 persen itu dinilai sangat besar. Mengingat para koban bencana tengah menghadapi situasi keuangan yang sulit pascabencana. Berapapun besar potongan itu sangat berarti untuk membangun rumah mereka yang rusak karena gempa.

Seperti diketahui aplikator sepakat merilis harga panel Risha Rp 23,8 juta. Harga ini sempat membuat para korban bencana protes. Sekalipun pada akhirnya menerima, karena tidak ada pilihan.

“Kalau tidak ada pajak kan harganya tidak perlu semahal itu, kita bisa dapat dengan harga sekitar Rp 21 juta,” jelas pria yang akrab disapa Gun itu.

Pajak panel dibebankan ke pengungsi melalui harga panel yang telah ditetapkan yakni Rp 23,8 juta. Ada pajak sebesar sekitar Rp 2,3 juta yang mereka bayar di dalamnya. Gun mengatakan jika dana itu tidak digunakan untuk bayar pajak, bisa dipakai bayar tukang atau menambah material bangunan.

Sekalipun begitu, ia sudah mencoba menghitung-hitung ulang lagi rencana anggaran biaya (RAB) Risha. Ia sampai pada kesimpulan dana Rp 50 juta itu cukup untuk bangun Risha, lengkap dengan atap, tembok bata, dan lantai yang dirabat kasar.

 “Itupun jika pemerintah kota bisa bantu dengan 8 zak semen yang dijanjikan,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kota Mataram HM Kemal Islam memastikan bantuan semen akan disalurkan kepada para korban gempa. Untuk itu pemkot telah menyiapkan dana sekitar Rp 1,008 miliar.

“Nanti akan dibelikan semen sebanyak 16 ribu sak,” jelasnya.

Ia mengasumsikan, satu zak semen Rp 60 ribu. Jika ditotal masih ada dana sisa sebesar Rp 48 juta. Kemal tidak menjelaskan secara rinci, apakah dana sisa itu akan digunakan untuk biaya transportasi atau beli semen lagi.

Ia membenarkan, rencana ini sebenarnya sudah disampaikan pemkot sekitar dua minggu lalu. Tapi belum bisa teralisasi. Sekalipun di lapangan para pengungsi yang terdampak bencana sudah mulai membangun rumahnya.

“Kendala sebelumnya karena pengadaan semen belum terdaftar di e-Katalog,” terang Kemal.

Karena nilai pengadaan di atas Rp 200 juta, maka sesuai aturan, pengadaan harus dilakukan melalui e-Katalog. Sementara pengadaan semen mencapai Rp 1,008 miliar. Pihaknya pun rajin berkoordinasi dengan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mencari langkah tepat di kondisi darurat ini.

“Kami dapat arahan untuk menggunakan acuan Perpres nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah pada situasi kebencanaan,” terangnya.

Dalam aturan itu, lanjut Kemal, penunjukan langsung boleh dilakukan. Jika syarat-syarat kebencanaan dipenuhi. Sekalipun nilai pengadaanya di atas Rp 200 juta. Hasil arahan ini lanjut dia akan memperjelas koordinasi berikutnya yang akan dilakukan dengan Dinas Perdagangan Kota Mataram.

“Kalau boleh ditunjuk langsung kami akan segera meminta arahan dari Dinas Perdagangan, toko mana sekiranya yang bisa siapkan semen dalam jumlah 16 ribu zak,” jelasnya.

Namun Kemal tetap akan meminta arahan Tim Pengawal, Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) agar tidak ada persoalan hukum di kemudian hari. (zad/r3)

Berita Lainnya

Pemkot Optimis Semua Formasi Terisi

Redaksi LombokPost

Lahan Belum Beres, Pemkot Usulkan Rusunawa Nelayan

Redaksi LombokPost

Bukan Gertak Sambal! Ormas Ancam Turun Tertibkan Tempat Maksiat

Redaksi LombokPost

Lima Spa Abal-Abal Ditertibkan

Redaksi Lombok Post

Bunuh Diri kok Hobi

Redaksi Lombok Post

Situs Tua Ambruk Lagi

Redaksi Lombok Post

Dua Kafe Siapkan Wanita Penghibur

Redaksi Lombok Post

Efek Pemberlakuan Sistem Zonasi, Siswa Tak Perlu Daftar Sekolah Lagi

Redaksi Lombok Post

Bukan Tidak Tahu, tapi Malas Patuh!

Redaksi LombokPost