Lombok Post
Headline Kriminal

Polda NTB Berikan Data Penyidikan ke Bareskrim

Kombes Pol Syamsudin Baharuddin

MATARAM-Polda NTB memberikan seluruh data penyidikan kasus dugaan korupsi perekrutan CPNS K2 Dompu ke Bareskrim Mabes Polri. Pelimpahan berkas dilakukan usai Bareskrim memutuskan mengambil alih pengananan kasus yang telah menjerat Bupati Dompu HBY.

Dirreskrimsus Polda NTB Kombes Pol Syamsudin Baharuddin mengatakan, setelah pengambilalihan kasus, pihaknya turut memberikan data penanganan kepada Bareskrim. ”Kita sudah selesai (menangani). Semua berkas juga dilimpahkan ke sana (Bareskrim, Red),” kata Syamsudin.

Kasus dengan tiga tersangka ini, ditarik Bareskrim Mabes Polri. Langkah tersebut tak terlepas dari koordinasi dan supervisi (Korsup) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sekitar Juni lalu.

Sebelum ditarik Bareskrim Mabes Polri, tim Korsup dari KPK datang ke Polda NTB. Kedatangan KPK guna mencari jalan tengah mengenai penanganan kasus tersebut. Sebab, selama tiga tahun ditangani Polda NTB kasus belum juga rampung.

”Waktu itu memang datang KPK, korsup. Dari sana (keputusan ditarik Bareskrim),” ujar Syamsudin.

Padahal, penyidik Subdit III Direktorat Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda NTB telah menetapkan tiga tersangka di kasus ini. Antara lain, Bupati Dompu HBY, mantan Kepala BKD Dompu AH, dan mantan Kabid BKN Regional X Denpasar HJ.

Ketiganya diduga melakukan korupsi dalam perekrutan CPNS K2 Dompu. Akibat penyimpangan itu, dari hasil perhitungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) NTB diperoleh angka sekitar Rp 3,5 miliar untuk taksiran kerugian negara.

Jumlah tersebut dihitung dari biaya pelatihan dan gaji terhadap 134 honorer K2, yang sebelumnya tidak memenuhi kriteria untuk diangkat menjadi CPNS.

HBY, yang masih aktif menjabat sebagai Bupati Dompu , disangka melanggar Pasal 2 dan atau Pasal 3 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 KUHP. HBY diduga melakukan tindak pidana korupsi terkait penyalahgunaan jabatan dan wewenang.

Meski telah memunculkan tersangka, proses melengkapi berkas perkara ketiganya yang tersendat. Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB berulangkali mengembalikan berkas milik ketiga tersangka.

Salah satu berkas perkara yang paling sering dikembalikan adalah milik Bupati Dompu HBY. Tercatat sedikitnya berkas HBY enam kali bolak-balik dari penyidik kepolisian ke jaksa peneliti.

Pengembalian berkas bukannya tanpa alasan. Jaksa peneliti mengaku bahwa terdapat sejumlah petunjuk yang belum dilengkapi penyidik. Petunjuk itu bahkan diklaim jaksa tidak mengalami perubahan dari awal pengembalian berkas perkara.(dit/r2)

Berita Lainnya

Kades Jangan Alergi Diperiksa!

Redaksi LombokPost

Surya Paloh Road Show ke Lombok

Redaksi LombokPost

Lima Spa Abal-Abal Ditertibkan

Redaksi Lombok Post

Suka Duka Mahasiswa Bumi Gora Menuntut Ilmu di Benua Biru (2)

Redaksi Lombok Post

Bunuh Diri kok Hobi

Redaksi Lombok Post

Dua Kafe Siapkan Wanita Penghibur

Redaksi Lombok Post

Suka Duka Mahasiswa NTB Menuntut Ilmu di Eropa (1)

Redaksi Lombok Post

Efek Pemberlakuan Sistem Zonasi, Siswa Tak Perlu Daftar Sekolah Lagi

Redaksi Lombok Post

Didukung Warga, Ustad Budi Tak Gentar Dikepung Calon Petahana

Redaksi Lombok Post