Lombok Post
Headline Tanjung

7.000 Petisi Penolakan Juknis Bantuan Gempa

HEARING: Suasana hearing antara AMPLU dengan DPRD dan Wakil Bupati Lombok Utara Sarifudin, kemarin (12/11).

TANJUNG-Aliansi Masyarakat Peduli Lombok Utara (AMPLU) kembali menggelar hearing ke DPRD Lombok Utara, kemarin (12/11). Mereka mendesak DPRD Lombok Utara untuk membentuk Panitia Khusus (Pansus) Dana Pascagempa. Di sisi lain, APMLU juga telah menghimpun 7.000 petisi menolak Juknis BNPB dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi rumah warga korban gempa.

“Kami sudah himpun 7.000 petisi menolak Juknis bantuan. Catatan penting, rekonstruksi bangunan tahan gempa harus kembali kepada konsep pemberdayaan budaya lokal,” ujar Sekretaris AMPLU Asmayandi dalam hearing di kantor sementara DPRD Lombok Utara.

Pihaknya tetap pada komitmen menolak bantuan melalui mekanisme yang diatur BNPB. Selain berbelit-belit, tidak adanya wujud progres yang dilakukan pemkab menjadi alasan kuat penolakan.

“Kami melakukan pendekatan ke pemkab tidak ada progres, malah gerakan AMPLU dituduh seperti gerakan subpersif,” sambungnya.

Sementara, Kordum AMPLU Tarpi’in Adam mendesak dewan membentuk Pansus. Ini untuk menindaklanjuti indikasi tidak transaparannya pengelolaan bantuan donatur. Sumber-sumber bantuan dan penyaluran kepada korban gempa harus dibuktikan by name by address.

“Pansus wadah bagi rakyat untuk keterbukaan informasi. Tidak cukup Pemkab klaim sudah menyalurkan tetapi bisa dibuktikan secara konkrit,” jelasnya.

Sementara itu, anggota AMPLU Endri Susanto mengaku masih aneh melihat fakta Bupati dan Wabup Lombok Utara tidak sejalan. Acuannya penandatanganan kesepakatan membawa persoalan ke Jakarta belum sinkron antara paket pimpinan daerah. Pihaknya juga mulai meragukan legitimasi lembaga DPRD. Karena DPRD belum mampu menghadirkan kepala-kepala OPD dalam lanjutan hearing AMPLU ini.

“Seorang OPD saja tidak hadir di lembaga DPRD kita, ke mana lagi kami harus adukan persoalan,” katanya.

Di tengah hearing, anggota AMPLU Ria Sukandi melakukan interupsi dengan meminta dewan menghubungi pejabat-pejabat yang diundang. Alasannya sudah dua kali hearing dan diundang namun kadis-kadis masih tak berani menghadiri hearing.

“Informasi yang kami dapat, penanganan lamban di lapangan terkesan ada upaya pelemahan di tingkat pemerintah I dan tingkat II,” tandasnya.

Menanggapi itu, Wakil Bupati Lombok Utara Sarifudin turut menyayangkan jajaran SKPD yang diundang lembaga DPRD tidak hadir. Meski begitu ia menegaskan di level pemerintah tidak ada persoalan terkait permintaan warga mengajukan persoalan Juknis ke tingkat pusat.

“Walaupun ada kesan pemerintah terbelah, tidak ada kesepahaman antara bupati dan wakil bupati, tetapi untuk dimaklumi, tugas saya bukan mengambil policy (kebijakan), melainkan mengkoordinasikan dari level sekda sampai kadis-kadis. Itu yang saya tekankan, kita harus kompak,” jelasnya.

Sebagai pemerintah ia menandatangani, kesepakatan dengan AMPLU. Meski diakuinya ia banyak dikatakan melawan arus (kebijakan pemerintah).

“Saya dengar langsung dan liat di FB (Facebook) dan medsos,” tandasnya.

Pada kesempatan itu, wabup menegaskan keberangkatan ke Jakarta akan dilakukan pada Rabu (14/11) mendatang. Ia pun meminta agar AMPLU, DPRD dan pejabat daerah satu suara saat berada di pemerintah pusat.

Sementara, Wakil Ketua DPRD Lombok Utara H Djekat Demung, secara singkat memutuskan bahwa pihaknya juga akan berangkat ke Jakarta. Ia akan mengutus masing-masing komisi di DPRD untuk mengawal warga di Jakarta.

Terhadap desakan untuk membentuk Pansus Dana Gempa di DPRD, Ketua Komisi III Narsudin menyatakan akan merapatkan permintaan itu melalui ruang fraksi.

“Harus sepakati bersama dengan fraksi-fraksi agar jangan sampai menyalahi aturan, serta output dan outcomenya jelas,” pungkasnya. (fer/r7)

Berita Lainnya

ITDC Pinjam Rp 3,6 Triliun ke AIIB

Redaksi LombokPost

Mohan Bikin Kejutan di Mataram Jazz & World Music Festival 2018

Redaksi LombokPost

Setengah Hati Urusi Bisnis “Nakal”

Redaksi LombokPost

Jalan Terjal Memburu Para Bandar

Redaksi LombokPost

Gempa Lagi, Panik Lagi

Redaksi Lombok Post

Pintu Beasiswa Eropa Terbuka Lebar untuk Pelajar NTB

Redaksi Lombok Post

Gempa Lagi, Lombok Belum Stabil

Redaksi Lombok Post

Dompet PNS Makin Tebal, Pemkot Siapkan Rp 363 Miliar

Redaksi Lombok Post

Gubernur Blusukan di Kampus-kampus Polandia

Redaksi Lombok Post