Lombok Post
Kriminal

Dana BOS Dipakai Untuk Beli Motor

SELEWENGKAN DANA BOS: Terdakwa dugaan korupsi dana BOS SMKN 1 Lunyuk, Awaluddin menjalani sidang dengan agenda pemeriksaan terdakwa di Pengadilan Tipikor Mataram, kemarin (12/11).

MATARAM-Dana BOS yang seharusnya diberikan ke pelajar SMKN 1 Lunyuk, Sumbawa, justru diselewengkan Awaluddin. Anggaran sebesar Rp 67.200.000 dipakai terdakwa di luar petunjuk teknis, seperti membayar utang hingga membeli motor.

Awaluddin, sebelumnya menjabat sebagai bendahara rutin BOS SMKN 1 Lunyuk, berdasarkan SK kepala sekolah, tahun 2015. Saat itu, SMKN 1 Lunyuk mendapat gelontoran dana BOS termin pertama, Januari-Juni 2015 sebesar Rp102 juta, untuk 170 siswa dengan masing-masing mendapat Rp 600 ribu.

Dugaan penyimpangan penggunaan anggaran terkait pencairan dana sekitar Rp 67,2 juta untuk termin pertama, Januari hingga Maret. Dari total anggaran tersebut, Awaluddin hanya bisa mempertanggungjawabkan sekitar Rp 6,2 juta saja.

”Untuk biaya asesor, transportasinya,” kata Awaluddin mengenai penggunaan uang Rp 6,2 juta tersebut.

Sedangkan sisanya, kata Awaluddin, diberikan kepada Azhari (mantan Kepala SMKN 7 Lunyuk) sebanyak Rp 30 juta; membayar utang sejumlah Rp 8,2 juta; hingga membeli motor dengan harga Rp 9 juta.

Awaluddin mengaku transaksi penggunaan dana di luar juknis tidak ada pertanggungjawabannya. Ketua Majelis Hakim AA Rajendra kemudian menanyakan alasan terdakwa tidak membuat pertanggungjawaban.

Menurut terdakwa, saat itu, kepala sekolah pengganti Azhari, enggan untuk menandatangani laporan. Sebab, uang BOS telah habis digunakan. ”Saya kesulitan karena dananya sudah habis, sementara yang harus tanda tangan itu kepala sekolah yang baru,” ujar dia.

Awaluddin mengakui adanya pengeluaran dana BOS di luar juknis. Misalnya, dipakai untuk pembuatan talud pada 2014, yang menjadi temuan inspektorat terkait kelebihan bayar kepada rekanan.

”Ada juga dipakai untuk membayar pinjaman ke pihak ketiga,” ujar dia.

Perbuatan terdakwa membuat negara merugi. Nilainya sesuai dengan nominal yang digunakan terdakwa di luar juknis, yakni sebesar Rp 60,9 juta. Perhitungan kerugian negara dilakukan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.(dit/r2)

Berita Lainnya

Rekanan Proyek THR Diklarifikasi

Dae Ferra Berkelit Tak Terima Fee

Cari Selamat, Maling Amatir Hianati Kawan

Dorfin Dituntut 20 Tahun Penjara

Redaksi LombokPost

Jaksa Usut Pengadaan Bibit THR

Redaksi LombokPost

Terpidana Kasus Hutan Sekaroh Melawan

Redaksi LombokPost

Kadis Hingga Kades Terjerat Tipilu

Redaksi LombokPost

Curi Motor Guru “Bonus” Sebutir Peluru

Redaksi LombokPost

Dae Ade Tandatangan Kontrak, Dae Ferra Urus Proyek

Redaksi LombokPost