Lombok Post
Headline Praya

Pilkades Serentak Harus Dievaluasi

AKSI DAMAI: Potret sengketa hasil Pilkades serentak di Lombok Tengah, massa menggelar aksi damai di kantor bupati, Senin (5/11) lalu.

PRAYA-Pemilihan kepala desa (Pilkades) serentak di Lombok Tengah, harus di evaluasi secara utuh dan menyeluruh. Tujuannya, agar kedepan semakin baik lagi, berjalan lancar dan aman, tidak ada yang namanya gejolak politik, apalagi gejolak sosial.

“Pertama, menyangkut regulasi. Jangan terlalu banyak dan membingungkan,” pesan Wakil Ketua DPRD NTB  Loteng Lalu Wirajaya pada Lombok Post, kemarin (12/11).

Bagi Wirajaya, aturannya cukup satu, namun mampu menjawab semua persoalan yang terjadi ditengah masyarakat. Kalau dibanding-bandingkan, Pilkades serentak tahun 2016 lalu masih lebih baik, dari pada Pilkades serentak tahun ini. Itu dilihat dari jumlah desa yang bergejolak.

“Tahun ini, sumber gejolaknya yaitu kurang tegasnya aturan tentang, sah atau tidaknya coblos simetris,” ujar politisi Gerindra tersebut.

Kemudian, lanjut pria asal Praya tersebut bimbingan teknis (Bintek) para panitia. Ia melihat, program yang dijalankan pemerintah itu, tidak menuai hasil maksimal. Khususnya, menyangkut tata cara membuka surat suara, saat pencoblosan kepada para pemilih. Alhasil, muncul lah persoalan coblos simetris.

Terakhir, saran Wirajaya Pilkades serentak tahun 2020 mendatang, kalau bisa panitianya bukan dari warga desa bersangkutan. Melainkan, desa lain. Ibarat pertandingan sepak bola, jurinya bukan dari tim bersangkutan. Tapi, orang lain. “Sehingga, netralitas panitia tidak diragukan lagi,” ujarnya.

Lebih lanjut, pihaknya berharap agar suasana kondusifitas daerah saat ini, tetap terjaga dengan baik. Jangan ada lagi, aksi-aksi yang bersifat anarkis. Masih ada cara lain, untuk menyelesaikan setiap masalah yang terjadi. Salah satunya, jalur hukum.

“Prinsipnya, setiap kebijakan dan aturan yang sudah kita jalankan, pasti kita evaluasi,” sambung Kabag Hukum Setda Loteng H Mutawali, terpisah.

Harapannya, tekan Mutawali kebijakan dan aturan yang baru nantinya, paling tidak mendekati kata sempurna, memininalisir dan menekan persoalan yang terjadi. Baik menyangkut, sengketa pencalonan kepala desa (Kades) maupun sengketa hasil. “Insya Allah,” cetusnya.(dss/r2)

Berita Lainnya

Baru Mau Bangkit, Terpuruk Lagi Akibat Tiket Pesawat dan Bagasi Mahal

Redaksi LombokPost

Tim Labfor Turun Tangan Selidiki Penyebab Kebakaran Rumah Direktur Walhi NTB

Redaksi LombokPost

Mantan Napi Teroris Pulang ke Bima

Redaksi LombokPost

Terdakwa Korupsi Anggaran Satpol PP Kabupaten Bima Divonis 15 Bulan Penjara

Redaksi LombokPost

Cukong Kayu Dilimpahkan Ke JPU

Redaksi LombokPost

Telkomsel MAXstream dan Viddsee Kolaborasi

Redaksi Lombok Post

Alami Kecelakaan Kerja, Segera Lapor ke BPJS Ketenagakerjaan

Redaksi Lombok Post

Bawaslu Loteng Rekrut 3.316 PTPS

Redaksi LombokPost

Siap-siap, Ada Mutasi Lagi!

Redaksi LombokPost