Lombok Post
Headline Praya

Pilkades Serentak Harus Dievaluasi

AKSI DAMAI: Potret sengketa hasil Pilkades serentak di Lombok Tengah, massa menggelar aksi damai di kantor bupati, Senin (5/11) lalu.

PRAYA-Pemilihan kepala desa (Pilkades) serentak di Lombok Tengah, harus di evaluasi secara utuh dan menyeluruh. Tujuannya, agar kedepan semakin baik lagi, berjalan lancar dan aman, tidak ada yang namanya gejolak politik, apalagi gejolak sosial.

“Pertama, menyangkut regulasi. Jangan terlalu banyak dan membingungkan,” pesan Wakil Ketua DPRD NTB  Loteng Lalu Wirajaya pada Lombok Post, kemarin (12/11).

Bagi Wirajaya, aturannya cukup satu, namun mampu menjawab semua persoalan yang terjadi ditengah masyarakat. Kalau dibanding-bandingkan, Pilkades serentak tahun 2016 lalu masih lebih baik, dari pada Pilkades serentak tahun ini. Itu dilihat dari jumlah desa yang bergejolak.

“Tahun ini, sumber gejolaknya yaitu kurang tegasnya aturan tentang, sah atau tidaknya coblos simetris,” ujar politisi Gerindra tersebut.

Kemudian, lanjut pria asal Praya tersebut bimbingan teknis (Bintek) para panitia. Ia melihat, program yang dijalankan pemerintah itu, tidak menuai hasil maksimal. Khususnya, menyangkut tata cara membuka surat suara, saat pencoblosan kepada para pemilih. Alhasil, muncul lah persoalan coblos simetris.

Terakhir, saran Wirajaya Pilkades serentak tahun 2020 mendatang, kalau bisa panitianya bukan dari warga desa bersangkutan. Melainkan, desa lain. Ibarat pertandingan sepak bola, jurinya bukan dari tim bersangkutan. Tapi, orang lain. “Sehingga, netralitas panitia tidak diragukan lagi,” ujarnya.

Lebih lanjut, pihaknya berharap agar suasana kondusifitas daerah saat ini, tetap terjaga dengan baik. Jangan ada lagi, aksi-aksi yang bersifat anarkis. Masih ada cara lain, untuk menyelesaikan setiap masalah yang terjadi. Salah satunya, jalur hukum.

“Prinsipnya, setiap kebijakan dan aturan yang sudah kita jalankan, pasti kita evaluasi,” sambung Kabag Hukum Setda Loteng H Mutawali, terpisah.

Harapannya, tekan Mutawali kebijakan dan aturan yang baru nantinya, paling tidak mendekati kata sempurna, memininalisir dan menekan persoalan yang terjadi. Baik menyangkut, sengketa pencalonan kepala desa (Kades) maupun sengketa hasil. “Insya Allah,” cetusnya.(dss/r2)

Berita Lainnya

ITDC Pinjam Rp 3,6 Triliun ke AIIB

Redaksi LombokPost

Penjualan Songket Sukarara Anjlok

Redaksi LombokPost

Warga Merasa Bayar Angin, Bukan Air PDAM

Redaksi LombokPost

Mohan Bikin Kejutan di Mataram Jazz & World Music Festival 2018

Redaksi LombokPost

Setengah Hati Urusi Bisnis “Nakal”

Redaksi LombokPost

Jalan Terjal Memburu Para Bandar

Redaksi LombokPost

Gempa Lagi, Panik Lagi

Redaksi Lombok Post

Pintu Beasiswa Eropa Terbuka Lebar untuk Pelajar NTB

Redaksi Lombok Post

Gempa Lagi, Lombok Belum Stabil

Redaksi Lombok Post