Lombok Post
Headline Metropolis

Kartu Nikah Sebatas Wacana

MASIH RENCANA: Salah seorang warga menunjukkan buku nikah yang akan dilengkapi dengan kartu nikah bagi pasangan suami istri.

MATARAM-Dalam beberapa hari terakhir beredar kabar dari Kementerian Agama akan membuat kartu nikah sebagai pengganti buku nikah untuk pasangan suami istri (Pasutri). Buku nikah kabarnya ini tidak akan berlaku lagi, akan diganti dengan kartu nikah.

“Buku nikah tetap ada, tapi ada tambahan dalam bentuk kartu seperti KTP,” kata Kepala Kemenag Kota Mataram H Burhanul Islam, kemarin (13/11).

Menurutnya, kartu nikah akan menjadi tambahan bagi pasutri. Ibaratnya kata dia, seperti menabung di bank itu ada buku tabungan dan ada juga ATM. Nah, kartu nikah ini akan menjadi ATM bagi pasutri. Karena sekarang ini banyak persyaratan saat ini mnelampirkan buku nikah. Seperti diimigrasi selalu meminta persyaratan buku nikah.

“Jadi untuk lebih memudahkan pasutri mengeluarkan buku nikah ini akan ditambah fasilitasnya dalam bentuk kartu,” kata Burhan.

“Kalau dalam bentuk kartu ini lebih simpel. Bisa dibawa kemana-mana,” imbuhnya.

Namun demikian, belum ada pencetakan terkait kartu ini. Bentuknya pun pihaknya belum tahu. Karena ini masih wacana Kemenag yang belum tahu kepastiannya. Kelebihan memiliki karu nikah adalah simpel. Bisa ditaruh di dompet dan dibawa kemana-mana.

Ditegaskan, buku nikah ini tetap diterbitkan. Karena di sana ada wali, saksi, bahkan memiliki kekuatan hukum negara dan agama. Jadi untuk membuat buku nikah tidak mudah. Hanya sekali dengan memiliki kekuatan hukum. “Buku nikah sangat kuat,” sebutnya.

Sejauh ini lanjut Burhan, rencana pembuatan kartu nikah belum ada sosialisasi di kabupaten/kota. Pihaknya belum tahu kapan akan diberlakukan karena sampai saat ini belum ada sosialisasi.

Sementara itu Anggota Komisi IV DPRD Kota Mataram Fuad Sopian Bamasaq mengatakan, dalam pembuatan kartu nikah perlu ada pengawasan. Jangan sampai nantinya menjadi ladang korupsi. Meski demikian pihaknya mendukung adanya kartu nikah yang memudahkan warga. “Ini mungkin nanti pembuatannya seperti E KTP,” jelasnya.

Jika kartu ini diberlakukan Fuad meminta dalam pembuatannya harus tranparan. Mekanisme pembuatan harus mengedepankan tranparansi. Jangan sampai baru dibuat kehabisa blanko atau apalah namanya. (jay/r5)

Berita Lainnya

Johan: Sebelum Ada Kasus, BPR “Sehat”

Redaksi LombokPost

Kadis Saleh Kendor, Cakra Semrawut Lagi

Redaksi LombokPost

Muhammad Nabhani, Juru Foto dan Pengelola Media Sosial Ahyar Abduh

Redaksi LombokPost

Karsini: Pak Jangan Gusur Kami!

Redaksi LombokPost

Warga Jempong Barat Mengadu ke Ombudsman Terkait Izin Tower

Redaksi LombokPost

Uang Bantuan untuk Korban Gempa Segera Cair

Redaksi LombokPost

Eks Honorer K2 Kecewa! Pelamar PPPK Sudah Ditentukan?

Redaksi LombokPost

Dana Rp 2,5 Triliun Nganggur, Realisasi Belanja Awal Tahun Minim

Redaksi LombokPost

NTB Minta Waktu Tambahan Pendaftaran PPPK

Redaksi LombokPost