Lombok Post
Kriminal

Rekanan Kembalikan Kerugian Negara

DIPERIKSA: Astari Tapun, PPK proyek pengadaan alat peraga di Dinas Dikbudpora KLU tahun 2014 menjalani pemeriksaan sebagai terdakwa, di Pengadilan Tipikor Mataram, kemarin (13/11).

MATARAM-Terdakwa Astari Tapun menjalani pemeriksaan sidang pemeriksaan di Pengadilan Tipikor Mataram, kemarin (13/11). Tapun yang terjerat perkara korupsi alat peraga berbasis IT membeberkan proses penetapan HPS hingga pengembalian uang kerugian negara.

Dalam perkara ini, berdasarkan perhitungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), ditemukan potensi kerugian negara Rp 780 juta. Dari nominal tersebut, terdapat uang sebesar Rp 400 juta yang dititipkan ke JPU Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB.

Uang Rp 400 juta, menurut keterangan Tapun kemarin, bukan dia yang menitipkan. Melainkan Nengah Sadriyati, rekanan yang memenangkan proyek senilai Rp 5 miliar tersebut.

”Bukan saya yang ganti, tapi titipan dari rekanan,” kata Tapun menjawab majelis hakim yang menanyakan mengenai uang pengganti.

Tapun mengatakan, sedari awal dia memang tidak menikmati sepeserpun uang yang menjadi kerugian negara. ”Saya malah dikira ikut menikmati. Padahal tidak. Itu uang (titipan) bukan saya yang kasih,” cetus dia.

Dalam proses menitipkan uang pengganti, Tapun mengaku tidak ada koordinasi dari Sadriyati. Termasuk meminta persetujuan kepada dirinya. Sadriyati, tanpa sepengetahuan Tapun menitipkan uang Rp 400 juta usai proses tahap dua dari penyidik kepolisian ke JPU Kejati NTB.

”Saya hanya disuruh tanda tangan saja, datang pengacara ke lapas (Mataram) untuk memberi kuitansi. Tidak tahu juga kalau ada titipan uang pengganti itu,” beber terdakwa.

Sementara itu, mengenai penentuan HPS atau harga perkiraan sendiri, Tapun mengaku telah melakukan kegiatan klarifikasi. Ini menjawab pertanyaan JPU Budi Tridadi mengenai tugas Tapun sebagai PPK yang dinilai tidak melakukan klarifikasi selayaknya tugas PPK.

”Penyusunan (HPS) hanya ambil dari dokumen katalog yang sudah ada, dilakukan tidak kegiatan klarifikasi terhadap penyusunan itu,” tanya Budi.

Tapun mengklaim dirinya telah melakukan tahapan untuk penyusunan HPS. Misalnya, mencari harga alat peraga di pasaran hingga kontrak sejenis yang pernah dilakukan PPK lain dalam proyek serupa.

Hanya saja, Tapun kesulitan untuk mencari kontrak sejenis. Alasannya, alat peraga dalam proyek tersebut merupakan alat baru. ”Saya sudah cari kontrak terdahulu di PPK se-NTB, itu saya tanyakan ke Lobar, Lotim, tapi tidak ada,” aku dia.

”Jadi, ke mana saya cari kontrak sejenis kalau memang tidak ada (proyek serupa sebelumnya),” terang Tapun.

Sementara itu, penitipan uang Rp 400 juta oleh Ni Nengah Sadriyati sebagai pengganti kerugian negara, cukup membingungkan. Sebab, dalam perkara ini, Sadriyati diketahui belum menjadi terdakwa.

Meski demikian, dalam dakwaan Tapun, nama Sadriyati masuk bersama Nurmiyati dengan keterangan akan dilakukan penuntutan terpisah. Hanya saja, Polda NTB sebagai aparat yang menyidik kasus ini tidak memberi ketegasan apakah kedua orang tersebut berstatus sebagai tersangka.

Terlepas dari itu, peneliti hukum Somasi NTB Johan Rahamtulloh menyebut apa yang dilakukan rekanan merupakan itikad baik untuk mengembalikan kerugian negara. ”Itu langkah yang baik, dari orang-orang yang diduga terlibat,” kata dia.

Menurut Johan, tren pemberantasan korupsi di era Presiden Joko Widodo condong pada penyelesaian administrasi. Misalnya, memulihkan keuangan negara. Ini selaras dengan apa yang dilakukan Sadriyati.

”Kalau memang nanti dia (Sadriyati) ditetapkan sebagai tersangka kemudian terdakwa, itu pengembalian (kerugian negara) bisa meringankan dia,” tandas Johan.(dit/r2)

Berita Lainnya

Jalan Terjal Memburu Para Bandar

Redaksi LombokPost

Aksi Penjambret Terhenti Setelah Tiga Jam Beraksi

Redaksi LombokPost

Polda NTB Raih Hassan Wirajuda Award

Redaksi LombokPost

Kabur, Pasien RSJ Selagalas Gantung Diri

Redaksi LombokPost

Penyidik Siap Gelar Perkara Laporan Baiq Nuril

Redaksi LombokPost

Jaksa Tuntut Ringan Terdakwa Tapun

Redaksi LombokPost

Polda NTB Seleksi Pejabat Eselon III BPS

Redaksi LombokPost

Roswati Melawan Lewat PK

Redaksi LombokPost

Antisipasi Tren Kejahatan Akhir Tahun

Redaksi LombokPost