Lombok Post
Headline Metropolis

Sepakat, UMK Mataram Rp 2.013.000

KERJA KERAS: Sejumlah pekerja tengah menjaga toko dan menunggu pembeli yang datang, beberapa waktu lalu.

MATARAM-Rapat dewan pengupahan Kota Mataram membahas Upah Minimum Kota (UMK) sudah usai. Pihak Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Mataram pun telah menyampaikan hasil rapat dewan pengupahan pada Sekda.

Hasil ini berikutnya jadi bahan rekomendasi Wali Kota Mataram ke Gubernur NTB. Untuk ditetapkan sebagai UMK Kota Mataram.

“Sudah ada keputusan berdasarkan hasil rapat dewan pengupahan,” kata Plt Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Mataram Umaroh Sri Rahmawati.

Hanya saja, Umaroh enggan menyebutkan angkanya. Ia beralasan berkasnya sudah diserahkan ke Sekda. Sehingga angkanya bisa dikonfirmasi langsung ke wali kota.

“Usai upacara hari pahlawan kemarin (Senin, 12/11), hasilnya sudah saya serahkan langsung pada pak Wali,” terang Umaroh.

Dalam dinamika rapat dewan pengupahan, Umroh mengakui sempat ada pro-kontra terkait penetapan angka UMK Mataram. Dari pihak Pengusaha yang diwakili Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menginginkan tidak ada kenaikan UMK.

“Sedangkan dari pekerja yang diwakili SPSI tetap menginginkan adanya kenaikan,” jelasnya.

Namun sebelum keputusan diambil, ia mengingatkan pada seluruh anggota dewan pengupahan. Terutama perwakilan pekerja dan pengusaha. Bahwa ada aturan tetap yang harus mereka patuhi dan jalankan yang tertuang dalam PP 78 tahun 2015 tentang Pengupahan.

“Termasuk dalam pentapan UMK,” ujarnya.

Dalam penetapan itu, rumus yang digunakan sudah baku. Yakni besarnya UMK tahun sebelumnya ditambah dengan inflasi dan pertumbuhan ekonomi secara nasional tahun ini. Dari perhitungan itu, akan didapat kenaikan UMK di Kota Mataram.

“Akhirnya semua sepakat pada aturan yang ada,” terangnya.

Seperti diketahui UMK Kota Mataram di tahun berjalan 2018 ini sebesar Rp 1.863.524. Dibulatkan menjadi Rp 1,863 juta.

Sedangkan inflasi 2,88 persen. Pertumbuhan ekonomi 5,15 persen. Maka kementerian tenaga kerja berdasarkan surat edarannya memutuskan kenaikan UMP dan UMK yakni sebesar 8,03 persen di kali UMK tahun berjalan.

“Maka didapatlah angka sebesar Rp 149 ribu lebih untuk kenaikan UMK Kota Mataram,” kata I Gusti Lanang Praya, Ketua Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Kota Mataram.

Maka jika UMK tahun 2018 ditambah kenaikan Rp 149 ribu, UMK tahun 2019 yang akan berlaku sejak Januari 2019 yakni sebesar Rp 2.013.000 atau Rp 2,013 juta. Kenaikan UMK Mataram ini lebih besar dari UMP NTB yakni Rp 2.012.500.

“Lebih tinggi Rp 500 rupiah dari UMP sepertinya yang penting sesuai aturan,” ujar Lanang.

Sekalipun hasil keputusan Dewan Pengupahan Kota Mataram menetapkan UMK sudah lebih tinggi dari UMP, Lanang mengaku belum puas. Ia sebenarnya ingin kenaikannya bisa lebih signifikan mengingat kondisi para pekerja tengah sulit setelah bencana beberapa waktu lalu.

“Sebenarnya tidak puas, kami maunya lebih besar lagi. Tapi mau bagaimana, sudah terlanjur dibingkai oleh PP 78,” cetunya.

Selanjutnya tinggal mengawal hasilnya. Sesuai angka yang telah ditetapkan berdasarkan aturan. Jangan sampai ada upaya menerbitkan rekomendasi di luar dari keputusan yang telah dibuat.

“Siapa yang berani ubah aturan? (Kalau mau berhadapan dengan pidana)” tantangnya.

Ditambah lagi Kebutuhan Hidup Layak (KHL) di Kota Mataram sudah terpenuhi. Jadi tidak perlu ada adjustment untuk mengubah variabel penghitungan.

Wakil Ketua Apindo Kota Mataram H Affan Ahmad juga membenarkan dewan pengupahan sudah satu suara. Terkait besarnya UMK Kota Mataram yang selanjutnya akan direkomendasikan oleh Wali Kota Mataram ke Gubernur NTB. Untuk ditetapkan menjadi UMK Kota Mataram tahun 2019 nanti.

“Sudah,” jawab Affan pendek, melalui sambungan telpon.

Terkait besarnya UMK Mataram yang baru yakni Rp 12,013 juta, Sekda Kota Mataram H Effendi Eko Saswito tidak menampik. Hanya saja ia ingin bukan dirinya yang menyampaikan pada publik. Tapi Wali Kota Mataram.

“Nah itu sudah tahu (Rp 12,013 juta)” ujar Eko.

Berikutnya berkas yang telah ia terima dari Disnaker akan dijadikan acuan. Membuat rekomendasi Wali Kota Mataram pada Gubernur NTB.

“Pak Gubernur yang tetapkan,” cetusnya pendek. (zad/r5)

Berita Lainnya

ITDC Pinjam Rp 3,6 Triliun ke AIIB

Redaksi LombokPost

Bukan Tidak Tahu, tapi Malas Patuh!

Redaksi LombokPost

Uang Nomor Dua, Paling Penting Lingkungan Bebas Sampah

Redaksi LombokPost

Mohan Bikin Kejutan di Mataram Jazz & World Music Festival 2018

Redaksi LombokPost

Setengah Hati Urusi Bisnis “Nakal”

Redaksi LombokPost

Jalan Terjal Memburu Para Bandar

Redaksi LombokPost

Bangunan Tua Itu Perlu Direnovasi

Redaksi Lombok Post

Gempa Lagi, Panik Lagi

Redaksi Lombok Post

Pintu Beasiswa Eropa Terbuka Lebar untuk Pelajar NTB

Redaksi Lombok Post