Lombok Post
Tanjung

Warga Dusun Boyotan Terancam Tak Dapat Rp 50 Juta

LEBIH SUKA RIBA: Beberapa warga Dusun Boyotan sedang beraktivitas di depan Riba buatan NGO Pojok Jenggala, kemarin (13/11).

TANJUNG-Petunjuk teknis (juknis) BNPB terkait bantuan stimulan rumah bagi korban gempa Lombok kembali mendapat penolakan sejumlah masyarakat. Khususnya di kalangan masyarakat yang sudah menerima bantuan Riba (Rumah Idaman Bambu) di Desa Gumantar. Mereka merasa aman, nyaman menempati hunian bantuan NGO Pojok Jenggala itu.

Berdasarkan pantauan Lombok Post, Riba sudah dihuni oleh warga Dusun Boyotan, Desa Gumantar, Kecamatan Kayangan. Sedikitnya 130 KK sudah dan sedang dalam proses membangun Riba.

Meski diklaim hunian sementara (huntara), namun bentuk dan konstruksinya yang semipermanen cukup kokoh. Trauma dari gempa membuat mereka lebih memilih mempertahankan bangunan ini dibanding Risha, Rika dan Riko datang dari pemerintah.

“Tidak mau dibongkar, kami sudah nyaman dan aman di sini,” kata Salma warga Dusun Boyotan, Desa Gumantar, kemarin (13/11).

Dikorelasikan dengan juknis BNPB, maka warga kembali akan disibukkan untuk kedua kalinya. Aturan dimaksud tertuang pada (halaman 15) bagian E tentang kriteria penerima bantuan. Kemudian aturan berikutnya, pada item perihal pelaksanaan perbaikan rumah poin 3 (halaman 36).

Dari kedua poin juknis itu, warga disudutkan pada dua kemungkinan. Mereka tidak akan mendapatkan bantuan Rp 50 juta jika tidak membongkar Riba dan membangun Rika, Risha atau Riko. Selanjutnya, membangun salah satu dari ketiganya berarti harus merobohkan Riba.

Tidak hanya itu, berkenaan dengan warga sudah menerima bantuan NGO Pojok Jenggala, kemungkinan terikat dengan aturan halaman 15 tersebut. Warga ada yang sudah membangun dengan dana pribadi, bahkan dengan utang.

“Seumpama bantuan dari Pak Jokowi sudah turun, kami di sini sudah sepakat, kalau memang tidak dikasi uang kita tidak akan terima,” ujar Mahit.

Namun mantan Kades Gumantar itu menyebut pihaknya tak berdiam diri. Warga Boyotan akan mengadukan persoalan kondisi rumah Riba dan kemungkinan skenario tidak mendapat bantuan Rp 50 juta ke LSM-LSM nasional di Jakarta.

“Bisa saja kami minta bantuan ICW untuk menyuarakan peraoalan ini, karena kami tidak bicara untuk Boyotan saja tapi juga warga KLU,” tegasnya.

Mahit yang bermukim di Boyotan menyebutkan, rumah warganya yang rusak berat akibat gempa sebanyak 165 unit. Saat ini mereka sangat terbantu oleh NGO Pojok Jenggala, karena sekali hujan beberapa waktu lalu warganya sudah bisa tinggal dengan aman dan nyaman.

Sementara itu, Koordinator Wilayah Lombok Pojok Jenggala Thyas saat ditemui mengaku, pihaknya sudah membangun 130 unit Riba di Boyotan saja. Termasuk di antaranya, 2 barak yang bisa dihuni sampai 5 KK, 1 buah puskesmas darurat dan akan membangun PAUD dari Riba. Mereka juga bergerak, di beberapa dusun lain seperti Dusun Lading-Lading 4 unit dan Karang Swela 1 Barak di Desa Tanjung. Begitu juga di Teluk Nara – Pemenang dibangun Barak dan 2 hunian Riba.

“Kunci utama di sini gotong-royong, semakin kuat gotong royongnya akan semakin kita bantu. Dan kita bantu tidak setengah-setengah, kita bantu full sampai rumahnya jadi,” ujar Thyas.

Dalam membangun Riba, Pojok Jenggala diakuinya seolah berpacu dengan waktu karena memasuki musim hujan. Pihaknya menargetkan, semua warga Boyotan harus sudah tinggal di hunian Riba saat hujan nanti.

Dalam membangun Riba, Pojok Jenggala langsung menyasar warga yang membutuhkan uluran tangan. Tanpa koordinasi dengan pemerintah karena birokrasi yang panjang dinilai cenderung memperlambat bantuan diterima masyarakat.

Sebelumnya, Pojok Jenggala juga membantu warga Gumantar dengan obat-obatan, terpal, selimut, sarung, genset.

“Target kita banyak cuma karena kebutuhan mendesak masyarakat, maka alokasi kita pecah ke dusun-dusun lain,” ujarnya.

Huntara yang dibangun awalnya berukuran 8×6 meter persegi. Namun melihat luasan pekarangan warga, maka rata-rata luas bangunan 6×6 meter persegi. Dana yang dibutuhkan antara Rp 17 juta sampai Rp 25 juta bergantung jenis bangunan (rumah atau fasum).

“Awalnya kita mau ngompleks, tapi birokrasinya panjang sehingga warga meminta dibangunkan di atas pondasi rumah masing-masing.”

“Kita tidak mau bantuan kita dianggap pengganti risha atau justru dirusak karena mau bangun Risha. Warga ini juga harus dapatkan haknya walaupun kami sudah membangunkan rumah,” pungkas Thyas. (fer/r7)

Berita Lainnya

50 Orang Dilatih Jadi Aplikator Risha

Redaksi LombokPost

Rekruitmen P3K Diharapkan Bisa Mulai Tahun Depan

Redaksi LombokPost

Kantor Sementara DPRD Mulai Dibangun

Redaksi LombokPost

Baru 40 Sekolah Rusak Berat Dirobohkan

Redaksi LombokPost

Sekda Izinkan Huntara BUMN yang Tak Ditempati Dibongkar, Asal…

Redaksi LombokPost

Empat Puskesmas Darurat Mulai Beroperasi

Redaksi LombokPost

7.000 Petisi Penolakan Juknis Bantuan Gempa

Redaksi LombokPost

Pelebaran Jalan Ganggu Distribusi Air

Redaksi LombokPost

Sekjen FPM dan BSMI Kunjungi Korban Gempa Lombok

Redaksi LombokPost