Lombok Post
Kriminal

Berkas Banding Merger BPR Dilimpahkan

DIPUTUS BERSALAH: Terdakwa Ikhwan dihukum 2 tahun enam bulan penjara dalam perkara korupsi merger BPR NTB, di Pengadilan Tipikor Mataram, belum lama ini.

MATARAM-Perkara merger BPR NTB resmi naik ke tingkatan lebih tinggi. Pengadilan Tipikor Mataram telah mengirimkan berkas ke Pengadilan Tinggi (PT) NTB. Banding ini diajukan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB.

”Sudah dikirim berkas bandingnya,” kata juru bicara Pengadilan Tipikor Mataram Fathurrauzi, kemarin (14/11).

Berkas banding yang dikirim terbagi dalam dua bundel. Yakni, bundel A dan bundel B. Di bundel A, Fathurrauzi menjelaskan, berisi berkas putusan, berita acara pemeriksaan di tingkat penyidikan dan persidangan, surat dakwaan, hingga pleidoi.

Adapun di bundel B, merupakan surat pernyataan banding yang diajukan JPU Kejati NTB. ”Dibagi dua bundel, A dan B,” ujar dia.

Dalam pengiriman berkas banding ke PT NTB tidak disertai memori banding dari penuntut umum. Meski demikian, kata Fathurrauzi, banding bisa tetap diproses walaupun tidak menyertakan memori banding.

Memori banding tidak wajib dalam upaya hukum lanjutan di Pengadilan Tinggi. Hakim banding tetap bisa memproses permohonan meski tidak ada memori banding.

Atau bisa juga, jelas hakim ad hoc Pengadilan Tipikor ini, memori banding diserahkan menyusul setelah berkas masuk ke pengadilan. Upaya tersebut bisa dilakukan selama proses belum diputus hakim PT NTB.

”Bisa disusul juga, asal belum putus. Tidak wajib (memori banding), yang wajib itu memori di tingkat kasasi,” tandas dia.

Banding jaksa tak terlepas dari vonis hakim terhadap dua terdakwa, Ikhwan dan Mutawali. Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati NTB Ery Ariansyah mengatakan, ada dua poin yang mendasari putusan banding. Pertama mengenai penggantian kerugian negara. Kedua, pidana penjara yang dirasa ringan.

Di masalah kerugian negara, Ery menyebut, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) NTB menyatakan kedua terdakwa untuk membayar masing Rp 382.041.250. Uang tersebut masuk sebagai kerugian negara di perkara itu.

Tetapi, kata Ery, hakim justru tidak menggunakan keterangan ahli. Melainkan keterangan terdakwa, sehingga akhirnya tidak muncul beban kerugian negara dalam putusan hakim.

”Menurut saya tidak tepat. Ahli BPKP menyatakan itu (kerugian negara) kok. Seharusnya berpedoman kepada BPKP,” ujar Ery belum lama ini.

Jumlah pidana penjara juga tak luput dari alasan banding jaksa. Kata Ery, terdakwa dituntut dengan hukuman penjara selama 4,5 tahun. Sedangkan ketika putusan, hakim memangkasnya menjadi hanya 2,5 tahun penjara.(dit/r2)

Berita Lainnya

Rekanan Proyek THR Diklarifikasi

Dae Ferra Berkelit Tak Terima Fee

Cari Selamat, Maling Amatir Hianati Kawan

Dorfin Dituntut 20 Tahun Penjara

Redaksi LombokPost

Jaksa Usut Pengadaan Bibit THR

Redaksi LombokPost

Terpidana Kasus Hutan Sekaroh Melawan

Redaksi LombokPost

Kadis Hingga Kades Terjerat Tipilu

Redaksi LombokPost

Curi Motor Guru “Bonus” Sebutir Peluru

Redaksi LombokPost

Dae Ade Tandatangan Kontrak, Dae Ferra Urus Proyek

Redaksi LombokPost