Lombok Post
Headline Selong

IGI Pertanyakan Kebijakan Sukiman

Huzaefah

Selong – Ikatan Guru Indonesia (IGI) Lotim menganggap kebijakan Bupati Lotim H Sukiman Azmy mengevaluasi honorer daerah bukan merupakan langkah menyelesaikan masalah. Khususnya menyangkut guru honorer. “Diberhentikan bukan berarti menyelamatkan pendidikan. Ini justru membuat pendidikan semakin terpuruk,” kata Ketua IGI Lotim Huzaefah.

Menurut Huzaefah, kata memberhentikan semua honorer per 31 Desember akan menyebabkan guru honorer berkurang. Apalagi melihat sekolah yang saat ini sangat membutuhkan guru.

Kata Huzaefah, satu sekolah saja hanya memiliki dua guru negeri. Maka akan sulit melihat sekolah bisa berjalan jika tidak segera mengambil sikap untuk mendapatkan guru honorer. Sementara dari satu SMA saja, rata-rata sekolah memiliki 3 sampai 5 guru negeri. “Ini kalau tidak ada kepedulian dari kepala sekolah, tidak mungkin pendidikan itu akan berjalan,” kata Huzaefah.

Semestinya Klasifikasi Dengan Tujuan Mensejahterakan

Lebih jauh lagi, Huzaefah mengatakan ada banyak guru honorer yang sudah sepuluh tahun mengabdikan diri. Namun bagaimana dengan nasib guru honorer lainnya yang masa pengabdiannya lima tahun ke bawah. Atas nama IGI, ia menegaskan kebijakan memberhentikan merupakan wujud ketidakhormatan pemerintah terhadap guru-guru yang telah memajukan pendidikan dengan upah yang sangat minim.

“Justru pemerintah harus berterima kasih dengan adanya guru-guru yang mengabdikan diri seperti itu,” ujarnya.

Seharusnya, pemerintah melakukan pengklasifikasian tanpa memberhentikan. Kata Huzaefah, mana yang satu sampai lima tahun, lima sampai sepuluh tahun, dan sepuluh ke atas, semuanya diklasifikasi dengan perjanjian menentukan kesejahteraannya.

“Kalau sekedar memberikan SK begitu saja, saya rasa sama saja dengan SK yang dibuatkan dengan kepala sekolah. Pengklasifikasian sesuai masa pengabdian seharusnya ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan mereka,” tegasnya.

Ia menegaskan kembali, apakah kebijakan tersebut menyangkut masalah kesejahteraan atau tidak. Baginya itulah poin yang mesti perbaiki. Sebab tidak ada artinya mendapatkan SK jika tidak dibarengi dengan kesejaahteraannya.

Huzaefah menegaskan, baik diundang atau tidak, IGI Lotim akan bersuara mengenai kebijakan tersebut. “Saya rasa ini kebijakan yang tidak tepat dengan kata memberhentikan. Tapi jika itu pengklasifikasian, maka kesejahteraan guru honorer juga mesti menjadi tujuan utamanya,” terangnya. (tih/r2)

Berita Lainnya

ITDC Pinjam Rp 3,6 Triliun ke AIIB

Redaksi LombokPost

Mohan Bikin Kejutan di Mataram Jazz & World Music Festival 2018

Redaksi LombokPost

Setengah Hati Urusi Bisnis “Nakal”

Redaksi LombokPost

Jalan Terjal Memburu Para Bandar

Redaksi LombokPost

Gempa Lagi, Panik Lagi

Redaksi Lombok Post

Pintu Beasiswa Eropa Terbuka Lebar untuk Pelajar NTB

Redaksi Lombok Post

Gempa Lagi, Lombok Belum Stabil

Redaksi Lombok Post

Dompet PNS Makin Tebal, Pemkot Siapkan Rp 363 Miliar

Redaksi Lombok Post

Gubernur Blusukan di Kampus-kampus Polandia

Redaksi Lombok Post