Lombok Post
Headline Praya

Penangan Pascagempa Lamban

SUASANA PENGUNGSIAN: Suasana di dalam tenda pengungsian Inaq Serah, warga Dusun Otak Desa di Desa Mantang, Batukliang Lombok Tengah, beberapa waktu lalu.

PRAYA-50 Anggota DPRD Lombok Tengah sepakat, seluruh penanganan pascabencana dievaluasi, dikoreksi dan disempurnakan. Dimulai dari data kerusakan rumah, data penerima bantuan, jumlah anggaran hingga proses pembangunannya.

“Aksi unjuk rasa yang sudah dilakukan para korban gempa, membuka sederetan masalah yang lama tersembunyi,” ujar Anggota Komisi III DPRD Loteng M Tauhid pada Lombok Post, kemarin (14/11).

Itu artinya, sesal Tauhid pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun Pemkab, tidak serius menyikapi dengan cepat penanganan pascabencana.   Salah satunya, tekan politisi Gerindra tersebut, pengadaan panel rumah instan sederhana sehat (Risha) yang tidak sesuai target. Alhasil, para korban pun, belum bisa menikmati rumah yang dijanjikan. Mereka masih berada di tenda-tenda darurat.                            “Menyikapi hal itu, kita sepakat akan memanggil para pihak-pihak berwenang. Kita juga akan turun ke lokasi,” sambung Ketua DPRD Loteng H Puaddi FT, terpisah.

Sebut saja, beber Puaddi perusahaan penyedia panel, BPBD, Dinas Perkim, Dinas PUPR hingga aparatur pemerintah kecamatan dan pemerintah desa. Tujuannya, agar satu kata menyelesaikan dengan cepat program pembangunan rumah korban gempa, apakah berbentuk Risha, Riko, Rika atau Huntara. Kalau ada yang tidak sanggup bekerja, maka lebih baik menyerahkannya ke yang bersedia.

Dari sisi anggaran, menurut politisi Golkar tersebut, sepertinya tidak ada masalah. Khususnya, anggaran dari pemerintah pusat. Hanya saja, perlu dipermudah dan dipercepat penggunaannya. “Kalau dari sisi data kerusakan rumah dan data penerima bantuan, ada yang kelolosan,” cetus Kepala Desa (Kades) Selebung Agus Kusumahadi.

Agus mengatakan, Desa Selebung satu dari 22 desa di wilayah utara yang terdampak, terdapat 2.400 rumah yang mengalami kerusakan. 1.277 rumah diantaranya rusak berat. Sisanya, rusak sedang dan ringan. Sayangnya, yang masuk data tidak sesuai jumlah yang dimaksud.

Untuk itulah, pihaknya menyarankan Dinas Perkim, Dinas PUPR dan BPBD setempat mendata ulang. Kalau tidak, akan menjadi masalah dikemudian hari. “Saya percaya, di tempat lain merasakan juga,” cetus Agus.(dss/r2)

Berita Lainnya

Kades Jangan Alergi Diperiksa!

Redaksi LombokPost

Surya Paloh Road Show ke Lombok

Redaksi LombokPost

Lima Spa Abal-Abal Ditertibkan

Redaksi Lombok Post

Suka Duka Mahasiswa Bumi Gora Menuntut Ilmu di Benua Biru (2)

Redaksi Lombok Post

Bunuh Diri kok Hobi

Redaksi Lombok Post

Dua Kafe Siapkan Wanita Penghibur

Redaksi Lombok Post

Suka Duka Mahasiswa NTB Menuntut Ilmu di Eropa (1)

Redaksi Lombok Post

Efek Pemberlakuan Sistem Zonasi, Siswa Tak Perlu Daftar Sekolah Lagi

Redaksi Lombok Post

Didukung Warga, Ustad Budi Tak Gentar Dikepung Calon Petahana

Redaksi Lombok Post