Lombok Post
Kriminal

Ombudsman RI Pantau Kasus Buku Kemenag

Adhar Hakim

MATARAM-Penelusuran dugaan maladministrasi pembelian buku kurikulum 2013 (K13) jadi atensi Ombudsman RI (ORI). Setiap pemeriksaan yang dilakukan ORI Perwakilan NTB, pun dilaporkan ke pusat.

Tidak heran jika masalah dugaan maladministrasi tersebut dipantau pusat. Selain adanya dugaan pengkondisian sistemik, nominal untuk pembelian buku K13 juga cukup fantastis. Mencapai lebih dari Rp 200 miliar.

Kepala ORI Perwakilan NTB Adhar Hakim mengatakan, pihaknya memang terus berkoordinasi dengan pusat dalam penelusuran dugaan maladministrasi di Kemenag. ”Iya (ada atensi). Kita juga tetap koordinasi mengenai penanganan di sini,” kata Adhar.

Koordinasi ini juga terkait penyusunan Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP). LAHP yang berisi rekomendasi bisa saja diberikan ke ORI. Dari sana, rekomendasi tersebut diteruskan hingga Inspektorat Jenderal Kemenag RI.

Adhar menjelaskan, direkomendasi mereka nantinya akan secara jelas menyebut siapa berbuat apa hingga apa yang seharusnya dilakukan Kemenag terkait temuan ORI NTB. ”Termasuk bukti-bukti kita masukkan juga. Kalau tidak seperti itu, tentu bukan rekomendasi namanya,” ujar dia.

Sementara itu, Dirreskrimsus Polda NTB Kombes Pol Syamsudin Baharuddin mengatakan, langkah penyelidikan akan bergeser ke klarifikasi sejumlah perusahaan. Ada beberapa perusahaan yang sudah diminta untuk hadir ke Polda NTB guna dimintai klarifikasi.

”Dua dari Jakarta sebagai penerbit (buku),” kata Syamsudin.

Selain perusahaan penerbit, penyidik Subdit III Tipikor Ditreskrimsus Polda NTB juga memanggil beberapa madrasah di Lombok Timur dan Lombok Tengah. Mereka akan dimintai klarifikasi hingga dua pekan mendatang.

”Pendalaman saja. Banyak pihak yang akan kita klarifikasi, termasuk madrasah-madrasah yang melakukan pembelian buku K13 dengan dana BOS,” terang dia.

Sedikit mengulas, polemik pembelian buku K13 tidak saja bergulir di ORI NTB. Polda NTB melalui Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) turut mengatensi persoalan tersebut.

Jika ORI NTB masuk pada ranah maladministrasi, maka Polda NTB untuk dugaan perbuatan tindak pidana korupsinya.

Perbuatan koruptif ini tak terlepas dari temuan ORI NTB. Temuan ORI NTB menyebutkan adanya dugaan penyalahgunaan wewenang serta maladministrasi dalam proses pencairan dana BOS di 2.256 madrasah.

Kuat dugaan terjadi proses pengkondisian secara sistemik untuk pembelian buku K13. Pengaturan dilakukan mulai dari pembelian hingga penyalurannya. Ribuan madrasah tersebut, juga diduga dipaksa untuk membeli buku.

Dalam hasil investigasi ORI NTB, PT AK merupakan perusahaan penyalur tunggal dalam proses pembelian buku kurikulum 2013, dengan total nilai sekitar Rp 239 miliar.(dit/r2)

Berita Lainnya

Jalan Terjal Memburu Para Bandar

Redaksi LombokPost

Aksi Penjambret Terhenti Setelah Tiga Jam Beraksi

Redaksi LombokPost

Polda NTB Raih Hassan Wirajuda Award

Redaksi LombokPost

Kabur, Pasien RSJ Selagalas Gantung Diri

Redaksi LombokPost

Penyidik Siap Gelar Perkara Laporan Baiq Nuril

Redaksi LombokPost

Jaksa Tuntut Ringan Terdakwa Tapun

Redaksi LombokPost

Polda NTB Seleksi Pejabat Eselon III BPS

Redaksi LombokPost

Roswati Melawan Lewat PK

Redaksi LombokPost

Antisipasi Tren Kejahatan Akhir Tahun

Redaksi LombokPost