Lombok Post
Headline Metropolis

Pak Jokowi, Bebaskan Baiq Nuril!

KORBAN ITE: Baiq Nuril Maknun memperlihatkan surat yang di tujukan kepada presiden Jokowi, kemarin.

MATARAM-Dukungan untuk Baiq Nuril Maknun terus mengalir. Berbagai pihak mendorong agar ibu tiga anak itu mendapatkan keadilan. Sehingga terbebas dari penjara enam bulan dan denda Rp 500 juta sesuai putusan Kasasi Mahkamah Agung.

Nuril masih shock dengan putusan Mahkamah Agung (MA) tersebut. Ia dijerat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dalam kasus penyebaran percakapan mesum Kepala SMAN 7 Mataram. Padahal Nuril notabene adalah korban dari sebuah tindakan pelecehan secara verbal percakapan mesum tersebut.

Saat ditemui di rumahnya kemarin, Nuril terduduk lesu sembari menerima tamu yang datang. Dia terus berupaya tegar, seiring banyaknya dukungan yang mengalir. Senyum masih terlihat di balik matanya yang sembab dengan air mata.

Setelah MA menyatakan dirinya bersalah, Nuril kini hanya bisa pasrah, sembari menunggu ada keajaiban dia bebas dari hukuman. Karena itu, Nuril menulis surat terbuka yang ditujukan kepada Presiden Joko Widodo.

Surat itu dituliskanya di atas selembar ketas buku tulis, tertanggal 14 November 2018. Dalam surat itu Nuril menuliskan, “Kepada Bapak Presiden Jokowi, saya minta keadilan. Saya mohon kepada bapak presiden bebaskan saya dari jeratan hukum yang sedang saya alami. Saya tidak bersalah. Saya minta keadilan yang seadil-adilnya. Hormat saya, Baiq Nuril Maknun.”

Surat itu dibuatnya dengan harapan Presiden Joko Widodo mendengar. Karena untuk saat ini hanya itu yang bisa dilakukan untuk melawan ketidakadilan yang dirasakannya. Sebagai ibu rumah tangga biasa, tidak banyak yang bisa dilakukannya.

Meski surat itu belum dikirimnya melalui media sosial, atau media lainnya, Nuril berharap melalui media massa surat itu dibaca Kepala Negara. ”Karena saya berharap Presiden bisa menolong saya,” katanya.

Wakil Gubernur NTB Hj Sitti Rohmi Djalilah juga turut berkomentar. Sebagai perempuan, ia juga mengaku sangat prihatin dengan apa yang dialami Nuril.

”Saya prihatin dan menyayangkan itu bisa terjadi,” katanya.

Namun, untuk saat ini Pemprov baru bisa memberikan dukungan moril. Bantuan lainnya belum bisa diputuskan, karena ia harus mempelajari terlebih dahulu kasus tersebut. Apa dan seperti duduk perkaranya dan bagaimana kronologis awalnya. Karena tidak mungkin dia bertindak di luar kewenangan sebagai wakil gubernur.

”Hukum tidak bisa kita tabrak begitu saja,” kata Rohmi.

Ia mengaku akan mengomunikasikan dengan banyak pihak soal itu. Ia tidak mau sembarangan mengambil tindakan. Apalagi menyangkut masalah hukum. Kalau pun bersikap, Pemprov juga tidak mau setengah-setengah.

”Saya harus tahu secara utuh masalah ini,” tegasnya.

Sementara itu, Sekda Kota Mataram H Effendi Eko Saswiot juga mengaku, dari hati yang dalam juga sangat prihatin dengan apa yang dialami Nuril. Namun untuk saat ini Pemkot Mataram belum bisa berbuat banyak untuk mengintervensi persoalan hukum.

Tapi dari pemberitaan-pemberitaan di media massa, itu akan menjadi bahan Pemkot Mataram untuk mempelajari kasus tersebut. Tindakan yang akan diambil nanti sangat tergantung dari hasil kajian tersebut.

”Banyak aspek yang harus kami lihat,” katanya.

Selaku pembina kepegawaian Pemkot Mataram, tidak menutup kemungkinan Sekda akan memanggil Baiq Nuril Maknun dan H Muslim, yang merupakan pegawai Pemkot Mataram.

”Kalau memang kami harus lakukan, kami akan memanggil mereka,” katanya.

Saat ini, Pemkot Mataram sendiri tidak bisa berbuat banyak karena belum pernah ada laporan yang masuk ke Badan Pertimbangan Jabatan   Kepangkatan (Baperjakat) Kota Mataram. Baik laporan tentang H Muslim maupun Baiq Nuril.

Sementara itu, kemarin Lombok Post menemui H Muslim, yang kini menjabat sebagai Kepala Bidang Kepemudaan Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kota Mataram. Koran ini mendapati mantan Kepala SMAN 7 Mataram tersebut sedang duduk sendiri di sebuah berugak yang ada di kantornya.

“Kemarin nelpon ya,” melontarkan tanya setelah melihat koran ini mendekat.

Di kalangan dunia pendidikan di Mataram, Muslim cukup dikenal. Sebelum menjabat sebagai kepala SMA di beberapa sekolah negeri di Kota Mataram, ia tadinya guru biasa di SMAN 2 Mataram. Lulusan S2 Australia tersebut kemudian tercatat pernah menjabat sebagai kepala SMAN 6 Mataram dan SMAN 7 Mataram.

Setelah beberapa tahun menjabat Kepala SMAN 7 Mataram, Muslim mendapat promosi sebagai Pengawas Dikpora Kota Mataram. Beberapa bulan sebagai pengawas, ia naik jabatan sebagai Kepala Seksi Pendidikan Non Formal Dikpora Kota Mataram.

Setelah Dikpora Kota Mataram dipecah menjadi dua OPD. Yakni menjadi Dinas Pendidikan dan Dinas Pemuda dan Olahraga,  ia mendapat promosi jabatan sebagai Kepala Bidang Kepemudaan Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Mataram. Muslim dilantik pada 30 Desember 2016.

Obroral pun mengalir. Berlangsung santai selama satu jam. Koran ini pun melontarkan sejumlah pertanyaan menyusul terbitnya putusan kasasi MA atas perkara Baiq Nuril. Muslim pun menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Menyampaikan sejumlah cerita. Namun, dia menegaskan segala yang disampaikannya kepada koran ini bukan untuk dipublikasikan.

 MA Gagal Paham 

Sementara itu, Joko Jumadi, tim penasehat hukum Nuril memastikan pihaknya kini tengah bersiap mengajukan peninjauan kembali perkara tersebut. Joko yakin bisa mendapatkan bukti baru.

”Yakin bisa dapat. Ada beberapa teman Nuril yang belum didalami mengenai proses penyebaran rekaman itu,” kata Joko, kemarin.

Langkah PK, kata Joko, akan dimatangkan tim penasihat hukum setelah mendapatkan salinan putusan. ”Tapi, kita lihat dulu salinan putusan, Apa saja pertimbangan hakim atas putusan bersalah terhadap Baiq Nuril,” ujar dia.

Menurut Joko, fakta persidangan ketika perkara bergulir di Pengadilan Negeri Mataram, sudah sangat jelas menyatakan Baiq Nuril bukan orang yang mentransmisikan rekaman. Terungkap bahwa rekan Baiq Nuril, yakni Imam, yang berperan memindahkan rekaman dari handphone ke laptopnya.

Dari Imam itulah, rekaman percakapan asusila yang dilakukan H Muslim, kepala SMAN 7 Mataram menyebar. ”Kalau karena persoalan (transmisi rekaman) itu, yang lebih pantas jadi tersangka, ya, Imam itu. Karena dia yang menyebarkan. Dan, itu ada di fakta persidangan,” beber Joko.

Aziz Fauzi, penasehat hukum lainnya menambahkan, materi Peninjauan Kembali akan mengkaji apa yang menjadi pertimbangan hukum majelis hakim Kasasi MA terlebih dahulu. Dan itu baru bisa dilakukan kalau materi putusan telah diterima pihaknya.

“Kami dari kuasa hukum yakin bahwa MA keliru dalam hal memahami perkara ini secara utuh. Sehingga menghasilkan putusan (seperti ini),” terangnya.

Menurutnya, kasus kliennya bersifat fakta dan telah terputuskan bebas. Baik aspek materil maupun unsur lainnya.

“Dalam kasus ini, Nuril hanya memberikan HP, dan tidak ada transaksi yang menghubungkan ke pihak apa pun. Sebenarnya dakwaan ini sudah gugur, dan kami sinyalir MA gagal, dan ini benar-benar lelucon,” katanya.

Jaksa Mau Eksekusi

Di sisi lain, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Mataram melayangkan surat panggilan terhadap Baiq Nuril Maknun. Langkah ini sebagai bagian dari upaya eksekusi terhadap Nuril, korban pelecehan seksual sekaligus terpidana perkara UU ITE.

Kajari Mataram Ketut Sumedana mengatakan, langkah strategis menindaklanjuti putusan Mahkamah Agung (MA) telah dilakukan. Dia sudah mengumpulkan penuntut umum yang menangani perkara tersebut dan Kasi Pidum.

”Langkahnya tidak ada lain, yaitu memanggil Nuril. Kapan siapnya dieksekusi,” kata Sumedana, kemarin (15/11).

Pemanggilan Nuril telah dilakukan JPU kemarin. Sumedana mengatakan, berdasarkan KUHAP, jaksa bisa kapan saja mengeksekusi Nuril setelah putusan inkrah. ”Paling lama itu satu bulan setelah menerima putusan harus dieksekusi,” sebut dia.

”Hukumnya begitu, karena (perkaranya) sudah inkrah,” terang Sumedana.

Mengenai rencana peninjauan kembali (PK) dari penasihat hukum Nuril, kata Sumedana, tidak akan menghalangi proses eksekusi. ”Bunyi KUHAP memang begitu, PK tidak menghalangi proses (eksekusi),” ujarnya.

Menurut Sumedana, langkah eksekusi terhadap Nuril merupakan upaya jaksa untuk bertindak sesuai koridor hukum. Termasuk menghormati putusan pengadilan yang menyatakan Nuril bersalah dan dipidana penjara selama enam bulan.

”Putusannya menyatakan bersalah, ya, kita jalankan. Kita bertindak sesuai koridor hukum, apalagi ini putusan (pengadilan) di tingkat akhir,” terang Sumedana.

Sekadar mengingatkan, putusan kasasi yang dikeluarkan MA bernomor 574K/Pid.Sus/2018 pada 26 September, menyatakan mengabulkan kasasi penuntut umum. Putusan tersebut sekaligus membatalkan vonis bebas dari PN Mataram terhadap Nuril.

Ketua Majelis Hakim kasasi Sri Murwahyuni menyatakan, Nuril terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana. Terdakwa bersalah mendistribusikan atau mentransmisikan informasi elektronik yang memuat konten asusila.

Majelis hakim kemudian menjatuhkan pidana penjara kepada Nuril selama enam bulan. Terdakwa juga diminta membayar denda sebanyak Rp 500 juta, apabila tidak dibayar maka diganti pidana kurungan selama tiga bulan.

Putusan Hakim Agung dengan enam bulan penjara, serupa dengan tuntutan jaksa. Ketika proses persidangan di PN Mataram, JPU Kejari Mataram meminta hakim menjatuhkan pidana penjara selama enam bulan dan denda Rp 500 juta. (ili/jay/tea/dit/r2/r8)

Berita Lainnya

Pemkot Optimis Semua Formasi Terisi

Redaksi LombokPost

Lahan Belum Beres, Pemkot Usulkan Rusunawa Nelayan

Redaksi LombokPost

Bukan Gertak Sambal! Ormas Ancam Turun Tertibkan Tempat Maksiat

Redaksi LombokPost

Kades Jangan Alergi Diperiksa!

Redaksi LombokPost

Surya Paloh Road Show ke Lombok

Redaksi LombokPost

Lima Spa Abal-Abal Ditertibkan

Redaksi Lombok Post

Suka Duka Mahasiswa Bumi Gora Menuntut Ilmu di Benua Biru (2)

Redaksi Lombok Post

Bunuh Diri kok Hobi

Redaksi Lombok Post

Situs Tua Ambruk Lagi

Redaksi Lombok Post